Sukabumikita.id

Kategori: BERITA

  • Kesan Pj Walikota Sukabumi Kusmana Hartadji Selama Menjabat

    Kesan Pj Walikota Sukabumi Kusmana Hartadji Selama Menjabat

    SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, berbagi refleksi atas perjalanan kepemimpinannya sejak dilantik pada 20 September 2023 hingga saat ini. Dalam keterangannya, ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapinya, terutama dalam menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menjaga stabilitas birokrasi di tengah dinamika politik, Sabtu (01/02/2025).

    “Selain mengisi program-program kegiatan yang sudah diketahui semua, sebetulnya yang paling berat itu adalah bagaimana saya harus menyelesaikan temuan-temuan BPK dan alhamdulillah tuntas,” tegas Kusmana, saat diwawancarai beberapa waktu lalu, usai acara pelantikan pejabat di Balaikota Sukabumi.

    Selain fokus pada tata kelola keuangan daerah, Kusmana juga mengungkapkan dinamika yang terjadi dalam birokrasi Kota Sukabumi. Ia menyebut bahwa di awal masa jabatannya, birokrasi sempat mengalami ketidakpastian akibat situasi politik yang berkembang.

    “Birokrasinya terkadang kompak sebetulnya, tapi terkadang juga mungkin ada ketakutan. Di awal-awal ada ketakutan dan jongjon (tenang) setelah adanya pemenang (kontestasi Pilkada Kota Sukabumi),” bebernya.

    Namun, meski menghadapi tantangan tersebut, Kusmana mengaku bersyukur karena berhasil mengawal jalannya Pilkada Kota Sukabumi dengan aman dan kondusif. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pun tetap terjaga sepanjang proses politik berlangsung.

    “Jadi sebetulnya ini yang membuat kemarin agak kurang kompak, tapi alhamdulillah saya sudah bisa mengawal Pilkadanya aman, lancar, dan ASN betul-betul netral,” pungkasnya.

    Kesan dan refleksi ini menjadi cerminan perjalanan Kusmana Hartadji selama menjabat sebagai Pj Walikota Sukabumi, yang berupaya menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. (Cr5)

  • Mulai 1 Februari 2025, Jadwal KA Pangrango Bogor-Sukabumi Berubah, Simak Rinciannya!

    Mulai 1 Februari 2025, Jadwal KA Pangrango Bogor-Sukabumi Berubah, Simak Rinciannya!

    SUKABUMIKITA.ID – PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi mengumumkan perubahan jadwal perjalanan KA Pangrango rute Bogor-Sukabumi dan sebaliknya. Perubahan ini mulai berlaku pada 1 Februari 2025, dengan penambahan jadwal perjalanan yang bertujuan meningkatkan kenyamanan serta mengakomodasi kebutuhan penumpang yang semakin meningkat.

    Pengumuman ini disampaikan melalui akun resmi media sosial PT KAI dan berbagai kanal informasi lainnya. Dengan adanya perubahan ini, KA Pangrango kini melayani delapan kali perjalanan pulang-pergi setiap hari, sehingga memberikan lebih banyak pilihan waktu bagi masyarakat yang bepergian antara Bogor dan Sukabumi.

    Jadwal Terbaru KA Pangrango

    Relasi Bogor – Sukabumi:

    • KA Pangrango 224: Berangkat 07.45 – Tiba 09.30
    • KA Pangrango 226: Berangkat 12.40 – Tiba 14.25
    • KA Pangrango 228: Berangkat 17.00 – Tiba 18.45
    • KA Pangrango 230: Berangkat 21.20 – Tiba 23.05

    Relasi Sukabumi – Bogor:

    • KA Pangrango 223: Berangkat 05.10 – Tiba 06.57
    • KA Pangrango 225: Berangkat 10.30 – Tiba 12.15
    • KA Pangrango 227: Berangkat 14.50 – Tiba 16.35
    • KA Pangrango 229: Berangkat 19.10 – Tiba 20.55

    Menurut pihak PT KAI, penambahan jadwal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih efisien dan nyaman bagi masyarakat. Dengan lebih banyak pilihan jadwal, diharapkan penumpang dapat lebih fleksibel dalam merencanakan perjalanan mereka.

    Bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan KA Pangrango, tiket dapat dipesan melalui aplikasi KAI Access, situs resmi PT KAI, loket stasiun, serta berbagai mitra penjualan resmi lainnya.

    Dengan perubahan ini, diharapkan konektivitas antara Bogor dan Sukabumi semakin baik, serta memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi dan pariwisata di kedua daerah. Bagi calon penumpang, disarankan untuk memperhatikan jadwal terbaru agar perjalanan lebih lancar dan nyaman.

    Tetap pantau informasi terbaru dari PT KAI agar tidak ketinggalan pembaruan seputar jadwal dan layanan kereta api! (Cr5)

  • Sejumlah Kebijakan Baru Berlaku Mulai 1 Februari 2025, dari Kenaikan Harga BBM hingga Perubahan Jadwal KA Pangrango

    Sejumlah Kebijakan Baru Berlaku Mulai 1 Februari 2025, dari Kenaikan Harga BBM hingga Perubahan Jadwal KA Pangrango

    SUKABUMIKITA.ID – Tanggal 1 Februari 2025 menjadi hari yang penuh perubahan bagi masyarakat Indonesia. Sejumlah kebijakan baru mulai diberlakukan, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, penataan distribusi LPG 3 kg, serta perubahan jadwal perjalanan kereta api Pangrango jurusan Bogor-Sukabumi. Berikut rangkuman lengkapnya.

    Harga BBM Non-Subsidi Naik, Ini Rinciannya

    PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, resmi menaikkan harga BBM non-subsidi per 1 Februari 2025. Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang mengatur formula harga dasar BBM umum.

    Dengan penyesuaian ini, harga Pertamax (RON 92) naik Rp 400 menjadi Rp 12.900 per liter. Pertamax Turbo (RON 98) mengalami kenaikan Rp 300 menjadi Rp 14.000 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 kini dijual seharga Rp 13.700 per liter, naik Rp 300 dari harga sebelumnya.

    BBM jenis diesel juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga Dexlite melonjak Rp 1.000 menjadi Rp 14.600 per liter, sedangkan Pertamina Dex naik Rp 1.100 menjadi Rp 14.800 per liter.

    Kenaikan harga ini berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, termasuk Jakarta.

    LPG 3 Kg Tidak Lagi Dijual di Pengecer

    Selain kenaikan harga BBM, pemerintah juga mulai menata distribusi LPG 3 kg agar lebih tertib dan sesuai harga resmi. Mulai 1 Februari 2025, gas melon tersebut tidak lagi dijual bebas di warung atau pengecer. Masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg harus membelinya langsung di pangkalan resmi.

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah, sekaligus menghilangkan praktik harga yang terlalu tinggi di tingkat pengecer.

    Sebagai solusi, pengecer atau warung yang ingin tetap berjualan LPG 3 kg dapat mendaftar sebagai pangkalan resmi dengan memenuhi persyaratan administrasi, termasuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission).

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa pembelian di pangkalan resmi akan lebih menguntungkan bagi masyarakat karena harganya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

    Jadwal KA Pangrango Berubah, Ada Tambahan Perjalanan

    Kabar baik bagi masyarakat yang sering bepergian menggunakan kereta api Pangrango jurusan Bogor-Sukabumi. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengumumkan penyesuaian jadwal perjalanan mulai 1 Februari 2025, dengan tambahan perjalanan guna meningkatkan layanan bagi penumpang.

    Berikut jadwal terbaru KA Pangrango:

    Jadwal Bogor – Sukabumi

    • KA Pangrango 224: 07.45 – 09.30 WIB
    • KA Pangrango 226: 12.40 – 14.25 WIB
    • KA Pangrango 228: 17.00 – 18.45 WIB
    • KA Pangrango 230: 21.20 – 23.05 WIB

    Jadwal Sukabumi – Bogor

    • KA Pangrango 223: 05.10 – 06.57 WIB
    • KA Pangrango 225: 10.30 – 12.15 WIB
    • KA Pangrango 227: 14.50 – 16.35 WIB
    • KA Pangrango 229: 19.10 – 20.55 WIB

    Dengan jadwal baru ini, KA Pangrango kini melayani delapan kali perjalanan pulang-pergi setiap harinya. Penambahan frekuensi perjalanan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi serta memberikan kenyamanan lebih bagi para pengguna layanan kereta api. (Cr5)

  • Peringatan Harlah ke-102 NU di Kota Sukabumi, Momentum Perkuat Sinergi Umat

    Peringatan Harlah ke-102 NU di Kota Sukabumi, Momentum Perkuat Sinergi Umat

    SUKABUMIKITA.ID – Suasana penuh kekhidmatan menyelimuti Gedung PCNU Kota Sukabumi di Citamiang pada Kamis (30/01/2025) malam, saat peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) digelar dengan penuh semangat kebersamaan. Acara ini menjadi ajang mempererat sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat demi mewujudkan Kota Sukabumi yang lebih maslahat.

    Peringatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir pula Rois Syuriyah PCNU Kota Sukabumi, K.H. Abdullah Fauzi, beserta jajaran pejabat daerah, mulai dari Kepala Kesbangpol, Kepala DPMPTSP, Kepala BPKPD, hingga para camat dan lurah. Tak ketinggalan, warga Nahdliyin dari berbagai lapisan turut meramaikan peringatan hari bersejarah bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.

    Ketua Panitia, Ismatullah, dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan harlah ke-102 NU yang berlangsung secara nasional sejak 15 Januari hingga 16 Februari 2025.

    Sementara itu, Ketua PCNU Kota Sukabumi, K.H. Anas Syakirullah, menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan demi terwujudnya masyarakat yang maslahat.

    “NU lahir pada 31 Januari, dan kita ingin momentum ini menjadi penguat kebersamaan kita semua dalam membangun Sukabumi yang lebih maslahat. Peringatan ini pun diawali dengan istigasah sebagai bentuk doa bersama,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyoroti peran besar NU dalam membangun bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

    “Tema harlah tahun ini, ‘Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat’, sangat relevan dengan kiprah NU yang telah memberikan kontribusi luar biasa, termasuk bagi masyarakat Kota Sukabumi,” ujar Kusmana.

    Ia menegaskan bahwa PCNU Kota Sukabumi selalu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan, sosial, dan keagamaan.

    “Pesantren dan madrasah di bawah naungan NU menjadi pilar utama dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, cerdas, dan mandiri,” tambahnya.

    Tak hanya itu, Kusmana juga mengapresiasi berbagai program sosial NU yang telah berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi umat.

    Dalam sambutannya, Kusmana menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan PCNU dalam menangani berbagai tantangan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penanganan stunting di Kota Sukabumi.

    “Kami optimistis bahwa kerja sama ini akan terus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan sosial ke depan,” katanya.

    Mengakhiri sambutannya, Kusmana Hartadji mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam membangun Kota Sukabumi yang lebih harmonis dan berdaya.

    “Mari kita jadikan harlah ke-102 NU ini sebagai inspirasi untuk semakin mempererat kebersamaan dalam membangun Sukabumi yang maslahat dan sejahtera,” tutupnya.

    Momentum harlah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi berbagai program positif yang bermanfaat bagi masyarakat, selaras dengan semangat NU dalam mengabdi kepada umat dan bangsa. (Cr5)

  • Pelepasan PNS Purna Tugas di Kota Sukabumi: Pj Wali Kota Sampaikan Penghargaan

    Pelepasan PNS Purna Tugas di Kota Sukabumi: Pj Wali Kota Sampaikan Penghargaan

    SUKABUMIKITA.ID – Suasana haru dan penuh penghormatan menyelimuti Ruang Utama Sekretariat Daerah Kota Sukabumi pada Kamis, 30 Januari 2025. Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, secara resmi melepas sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa pensiun atau Batas Usia Pensiun (BUP). Acara ini menjadi ajang apresiasi atas dedikasi mereka dalam membangun Kota Sukabumi.

    Turut hadir dalam acara ini Pj Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, perwakilan Bank Jabar Sukabumi, serta Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Sukabumi. Mereka hadir untuk memberikan dukungan dan penghormatan bagi para PNS yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun.

    Setiap bulannya, antara 6 hingga 20 PNS di Kota Sukabumi memasuki masa pensiun, dengan mayoritas berasal dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Tahun 2025 ini, tercatat sebanyak 135 PNS akan menyelesaikan masa tugasnya, jumlah yang cukup signifikan mengingat total PNS dan PPPK di Kota Sukabumi hanya sekitar 3.760 orang. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meregenerasi tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.

    Dalam sambutannya, Kusmana Hartadji menekankan bahwa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak baru untuk tetap berkontribusi di tengah masyarakat.

    “Bapak-Ibu telah mengabdi selama puluhan tahun, ada yang 19 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun. Hari ini, di usia 58 dan 60 tahun, Bapak-Ibu memasuki purna tugas. Namun, ini bukan akhir dari pengabdian. Di lingkungan masyarakat, Bapak-Ibu guru akan tetap dihormati dan dipanggil ‘Pak Guru’ atau ‘Bu Guru’, begitu pula dengan tenaga kesehatan dan pegawai lainnya,” ujarnya.

    Ia juga mengajak para pensiunan untuk tetap aktif dalam organisasi seperti PWRI, yang menjadi wadah bagi para purna tugas untuk terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial dan komunitas.

    “PWRI adalah rumah baru bagi para pensiunan untuk tetap aktif dalam kegiatan sosial. Saya mengajak Bapak-Ibu untuk bergabung dan terus berkontribusi bagi Kota Sukabumi,” tambahnya.

    Tak hanya itu, peran Bank Jabar dalam memastikan kelancaran administrasi gaji dan tunjangan pensiun juga mendapat perhatian khusus dalam acara ini. Dengan kerja sama antara PT Taspen dan Bank Jabar, para pensiunan tetap mendapatkan layanan keuangan yang optimal. (Cr5)

  • Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 Kota Sukabumi: Fokus pada Visi dan Misi Pembangunan

    Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 Kota Sukabumi: Fokus pada Visi dan Misi Pembangunan

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Hotel Balcony pada Kamis (30/01/2025). Acara ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan kebijakan pembangunan kota.

    Turut hadir dalam forum tersebut Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi terpilih Ayep Zaki dan Boby Maulana, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda beserta para wakilnya, Pj Sekda Kota Sukabumi M Hasan Asari, serta Kepala Bappeda Kota Sukabumi Asep Suhendrawan.

    Penyusunan Program Prioritas Pembangunan

    Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tahap lanjutan setelah Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan. “Saat ini, forum RKPD menjadi wadah untuk menyepakati usulan dari masing-masing perangkat daerah agar RKPD yang disusun benar-benar matang dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

    Kusmana menekankan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam membangun Kota Sukabumi. Ia berharap program-program yang dirancang tahun 2025 tetap mempertimbangkan visi dan misi Wali Kota terpilih agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga.

    Ia juga menyoroti pentingnya etika birokrasi. “Jika bersikap tegas, jangan sampai menyakiti. Jika bertindak cepat, jangan mendahului. Jika pintar, jangan menggurui. Dengan begitu, segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan harmonis,” pesannya.

    Target Pembangunan dan Strategi 2026

    Dalam kesempatan tersebut, Kusmana menguraikan beberapa target pembangunan, termasuk keberhasilan dalam menurunkan angka stunting dari 26,9 persen menjadi 14 persen. Selain itu, ia menegaskan bahwa prioritas nasional, seperti program Asta Cita, harus menjadi acuan dalam perencanaan daerah.

    Arahan strategis lainnya adalah memastikan bahwa penyusunan RKPD 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. “Setiap perangkat daerah harus menyusun rencana kerja yang langsung berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJMD yang disusun,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan agar usulan program benar-benar realistis dan efisien. “Hindari usulan yang hanya copy-paste atau bersifat seremonial. Fokuskan pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

    Visi Kota Sukabumi di Bawah Kepemimpinan Baru

    Walikota Sukabumi terpilih, Ayep Zaki, dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun Kota Sukabumi. “Persatuan harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan demokrasi dan politik. Saya percaya bahwa dengan bersatu, kita dapat membawa Sukabumi menjadi lebih maju,” ujar Ayep.

    Ia juga menyampaikan tekadnya untuk mengusung semangat “Dari Sukabumi untuk Indonesia.” Dalam 100 hari pertamanya sebagai Walikota, Ayep akan meminta dukungan penuh dari seluruh SKPD untuk menyukseskan milestone rencana kerja 2025-2026, termasuk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan Kota Sukabumi ke depan akan lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warganya. (Cr5)

  • IAKMI dan Dinkes Kota Sukabumi Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Simpenan

    IAKMI dan Dinkes Kota Sukabumi Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Simpenan

    SUKABUMIKITA.ID – Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana di Kabupaten Sukabumi dengan menyalurkan bantuan serta layanan kesehatan gratis.

    Bantuan ini disalurkan langsung ke Kampung Cipari, Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, pada Selasa (28/01/2025), sebagai bagian dari aksi sosial untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

    Ketua Pengurus IAKMI sekaligus Kepala Dinkes Kota Sukabumi, Dr. Reni R. Muthmainnah, M.Kes, mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta membantu percepatan pemulihan pasca-bencana.

    “Alhamdulillah, kami bisa menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana beberapa waktu lalu. Semoga langkah ini dapat membantu mereka dalam masa pemulihan,” ujar Reni.

    Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Warga Terdampak

    Selain memberikan bantuan, IAKMI dan Dinkes Kota Sukabumi juga menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga, terutama di tengah cuaca yang masih sering hujan.

    Beberapa layanan yang diberikan dalam kegiatan ini antara lain:
    Pemeriksaan atau skrining penyakit tidak menular
    Pelayanan kesehatan umum
    Pemeriksaan ibu hamil
    Penyuluhan kesehatan
    Bantuan untuk prasarana tempat ibadah yang terdampak bencana

    Menurut Reni, sebanyak 150 warga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan ini.

    “Kegiatan ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat pasca-bencana, terutama untuk mencegah munculnya penyakit akibat lingkungan yang terdampak,” jelasnya.

    Bentuk Kepedulian untuk Warga Kabupaten Sukabumi

    Aksi sosial ini merupakan bentuk solidaritas antara berbagai instansi di Kota Sukabumi dalam membantu warga Kabupaten Sukabumi yang terdampak bencana besar pada awal Desember 2024.

    Dengan adanya bantuan serta layanan kesehatan ini, diharapkan masyarakat yang terdampak bisa segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang lebih baik. (Cr5)

  • Dinas Pendidikan Kota Sukabumi Data Sekolah yang Tahan Ijazah, Lulusan Bisa Ambil Gratis

    Dinas Pendidikan Kota Sukabumi Data Sekolah yang Tahan Ijazah, Lulusan Bisa Ambil Gratis

    SUKABUMIKITA.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kota Sukabumi bergerak cepat dalam menindaklanjuti kebijakan percepatan penyerahan ijazah bagi lulusan SD dan SMP. Saat ini, pihak dinas sedang melakukan pendataan sekolah-sekolah yang masih menahan ijazah para lulusannya.

    Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Dinas Pendidikan Jawa Barat Nomor 3597/PK.03.04.04/SEKRE, yang menginstruksikan percepatan penyerahan ijazah bagi lulusan tahun pelajaran 2023/2024 dan sebelumnya. Surat edaran tersebut ditandatangani pada 23 Januari 2025 sebagai langkah untuk memastikan semua lulusan dapat segera mengakses dokumen penting mereka tanpa hambatan.

    Kepala Dinas PDK Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, mengungkapkan bahwa proses pendataan masih berlangsung. Setelah data terkumpul, laporan akan diserahkan ke pihak provinsi untuk ditindaklanjuti.

    “Saat ini, kami masih melakukan pendataan sekolah mana saja yang masih menahan ijazah. Data ini nantinya akan kami laporkan ke provinsi, yang kemudian akan menurunkan tim untuk melakukan konfirmasi dan validasi ke sekolah-sekolah tersebut,” ujar Punjul, Senin (27/01/2025).

    Jumlah Sekolah Belum Diketahui, Proses Pendataan Berlangsung

    Punjul menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah sekolah yang masih menahan ijazah lulusan. Hal ini disebabkan proses pengumpulan data yang masih berlangsung di Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Kota Sukabumi.

    “Kami masih mengumpulkan data di Desk Pengambilan Ijazah Dikdas Kota Sukabumi. Setelah semua informasi terkumpul, akan segera kami tindak lanjuti,” tambahnya.

    Ijazah Bisa Diambil Gratis, Lulusan Diminta Segera Melapor

    Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ini, Punjul memastikan bahwa pengambilan ijazah tidak akan dikenakan biaya alias gratis. Ia mengimbau kepada para lulusan yang ijazahnya masih tertahan agar segera menghubungi pihak sekolah dan melaporkannya ke Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.

    “Silakan bagi siswa yang merasa ijazahnya masih ditahan, segera laporkan ke Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, tepatnya ke bagian Desk Pengambilan Ijazah untuk jenjang SD dan SMP. Laporan bisa disampaikan pada Kamis, 30 Januari 2025,” jelasnya.

    Untuk memudahkan proses pengambilan, lulusan atau orang tua cukup menyiapkan data berikut:
    Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    Nama siswa
    Asal sekolah
    Tahun angkatan lulusan

    Punjul juga berpesan kepada para siswa agar tetap fokus pada pendidikan dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin demi masa depan yang lebih baik.

    “Belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita. Masa depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Isi waktumu dengan ilmu pengetahuan dan karya yang bermanfaat,” tutupnya. (Cr5)

  • Pelantikan Eselon di Akhir Masa Jabatan Pj Walikota Sukabumi, Polemik Terjawab

    Pelantikan Eselon di Akhir Masa Jabatan Pj Walikota Sukabumi, Polemik Terjawab

    SUKABUMIKITA.ID – Polemik terkait pelantikan 17 pejabat eselon III dan IV oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, akhirnya terjawab. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Didin Syarifudin, memastikan bahwa pelantikan tersebut diperbolehkan selama mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    “Sejak Agustus 2024, Pj Wali Kota telah membentuk tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk mengajukan pengisian jabatan. Namun, prosesnya tertunda karena menunggu persetujuan dari Kemendagri, yang akhirnya keluar setelah Pilkada,” jelas Didin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/01/2025).

    Didin mengungkapkan, rekomendasi dari Kemendagri sudah turun, sementara untuk BKN masih menunggu Pertimbangan Teknis (Pertek) bagi 12 dari 17 pejabat yang diusulkan. Adapun tiga nama lainnya telah memperoleh Pertek, sehingga pelantikan bisa segera dilakukan.

    “Keterlambatan ini menyebabkan roda pemerintahan berjalan kurang optimal. Untuk itu, pengisian jabatan yang kosong menjadi prioritas agar pelayanan publik tidak terganggu,” tambah Didin.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pj Wali Kota hanya dapat melantik pejabat yang sudah memperoleh Pertek dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rotasi atau mutasi jabatan di akhir masa jabatannya.

    Menurut Didin, sejumlah jabatan strategis eselon III yang kosong di antaranya adalah Sekretaris Bappeda, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda), serta beberapa kepala bidang di Dispusipda, Disporapar, dan perizinan.

    “Total ada enam jabatan eselon III yang mendesak untuk segera diisi agar pemerintahan dapat berjalan lebih optimal,” terangnya.

    Di tengah proses ini, isu lain mencuat terkait bocornya nama-nama pejabat yang akan dilantik ke publik. Didin mengaku kecewa dan menyayangkan insiden tersebut.

    “Saya heran bagaimana data nama-nama pejabat yang akan dilantik bisa tersebar luas. Ini menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” ujar Didin.

    Didin berharap polemik ini dapat segera diselesaikan dengan baik mengingat Pj Wali Kota Sukabumi akan mengakhiri masa jabatannya dalam waktu dekat. Ia juga meminta agar proses pelantikan dilakukan sesuai prosedur dan tanpa hambatan lebih lanjut.

    “Semoga pelantikan ini menjadi langkah awal untuk mengisi kekosongan jabatan yang selama ini menjadi penghambat kinerja pemerintahan,” pungkasnya. (Cr5)

  • Rakor Program Strategis Jawa Barat 2025: Prioritaskan Pembangunan yang Berdampak Langsung ke Masyarakat

    Rakor Program Strategis Jawa Barat 2025: Prioritaskan Pembangunan yang Berdampak Langsung ke Masyarakat

    SUKABUMIKITA.ID – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Program Strategis Jawa Barat Tahun 2025 di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu, 22 Januari 2025. Acara ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi, dan dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, serta para Sekda dan Kepala Dinas dari berbagai daerah di Jawa Barat.

    Gubernur Jawa Barat terpilih memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan di provinsi ini. Menurut M. Hasan Asari, arah pembangunan tersebut akan difokuskan pada program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Prioritas Utama: Infrastruktur dan Pendidikan

    Salah satu program prioritas adalah percepatan penyelesaian infrastruktur jalan provinsi dalam dua tahun ke depan. Kang Dedi menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor yang dikumpulkan dari setiap daerah akan dialokasikan kembali ke daerah asalnya untuk mendukung perbaikan infrastruktur.

    Di sektor pendidikan, gubernur terpilih menegaskan pentingnya penyelesaian kebutuhan ruang kelas dan penanganan masalah administrasi ijazah yang sering tertunda.

    “Ijazah siswa tidak boleh ditahan, dan hal ini harus selesai sepenuhnya pada tahun 2027. Selain itu, tunggakan siswa di sekolah swasta akan didata dan diselesaikan melalui Dinas Pendidikan,” ujar Hasan Asari, mengutip arahan Gubernur terpilih.

    Penguatan Kerja Sama dengan Kabupaten/Kota

    Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan kepada pemerintah provinsi. Gubernur Jawa Barat berencana mengadakan pertemuan khusus dengan para bupati dan wali kota terpilih minggu depan untuk membahas kebutuhan spesifik di masing-masing daerah.

    Dalam rangka mendorong pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, pemerintah provinsi akan menyelenggarakan lomba Desa dan Kecamatan dengan pendekatan yang menyeluruh. Pemenang lomba ini akan menerima insentif senilai Rp10 miliar, baik dalam bentuk barang maupun jasa, sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

    Ruang Dialog untuk Optimalkan Pembangunan

    Menurut M. Hasan Asari, rakor ini memberikan ruang dialog bagi seluruh Sekretaris Daerah dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan di daerah masing-masing.

    “Beberapa usulan yang disampaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi agar pembangunan lebih optimal,” ungkapnya.

    Harapan Pembangunan yang Merata

    Dengan komitmen kuat dari pemerintah provinsi dan sinergi dengan seluruh kabupaten/kota, diharapkan pembangunan di Jawa Barat dapat lebih merata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Rakor ini menjadi langkah awal penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di provinsi tersebut. (Cr5)