Kategori: BERITA

SUKABUMIKITA.ID – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menjadi solusi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui tata cara pendaftaran dan syarat yang harus dipenuhi. Berikut panduan lengkap bagi masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas JKN-KIS sesuai regulasi terbaru.

Syarat Pendaftaran JKN-KIS

Untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS, masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Tidak terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan lain dari instansi pemerintah atau swasta.
• Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat yang ingin didaftarkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
• Melengkapi dokumen administrasi, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang dimiliki oleh Kementerian Sosial RI.

Cara Mendaftar JKN-KIS

Terdapat dua metode pendaftaran JKN-KIS yang dapat dilakukan masyarakat, yaitu secara online dan offline.

1. Pendaftaran Online melalui Aplikasi Mobile JKN

Untuk mempermudah akses layanan, BPJS Kesehatan telah menyediakan aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Berikut langkah-langkah pendaftaran online:

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN.
2. Pilih menu “Pendaftaran Peserta Baru”.
3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data diri yang diminta.
4. Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai domisili.
5. Konfirmasi data dan verifikasi melalui kode OTP yang dikirimkan ke email atau nomor HP yang terdaftar.
6. Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan nomor virtual account untuk pembayaran iuran pertama (bagi peserta mandiri).

2. Pendaftaran Offline di Kantor BPJS Kesehatan

Bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan online, pendaftaran juga bisa dilakukan langsung di kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan langkah-langkah berikut:

1. Kunjungi kantor BPJS Kesehatan sesuai domisili dengan membawa dokumen persyaratan.
2. Ambil nomor antrian dan isi formulir pendaftaran.
3. Serahkan dokumen kepada petugas untuk diverifikasi.
4. Jika terdaftar sebagai peserta mandiri, lakukan pembayaran iuran pertama.
5. Peserta akan menerima nomor kepesertaan JKN-KIS yang dapat digunakan untuk mengakses layanan kesehatan.

Kategori Peserta JKN-KIS

Peserta JKN-KIS terbagi dalam beberapa kategori, antara lain:

• PBI (Penerima Bantuan Iuran): Didaftarkan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.
• Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU): Masyarakat yang bekerja di sektor formal dan iurannya ditanggung oleh pemberi kerja.
• Peserta Mandiri: Masyarakat yang mendaftar secara pribadi dan membayar iuran sendiri.
• Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU): Termasuk pekerja informal seperti pedagang dan petani.

Manfaat dan Pelayanan JKN-KIS

Peserta JKN-KIS berhak mendapatkan berbagai layanan kesehatan, antara lain:

• Pelayanan kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas dan klinik pratama.
• Pelayanan kesehatan tingkat lanjut, seperti rumah sakit rujukan.
• Rawat jalan dan rawat inap, termasuk tindakan operasi sesuai indikasi medis.
• Pemeriksaan laboratorium dan obat-obatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Presiden  Prabowo Subianto dijadwalkan mengundang seluruh Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ke kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Jumat, 14 Februari 2025. Undangan ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra.

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, membenarkan undangan tersebut. Menurutnya, acara ini bersifat seremonial sebagai bentuk silaturahmi antarpartai dalam rangka perayaan ulang tahun partai yang didirikan Prabowo itu.

“Iya, kami diundang ke Hambalang besok setelah salat Jumat untuk menghadiri HUT Gerindra. Semua partai, termasuk kami di NasDem, mendapatkan undangan. Ini juga bagian dari konsolidasi,” ujar Willy saat dikonfirmasi, Kamis (13/02/2025).

Meskipun momentum ini mempertemukan para pimpinan partai politik, Willy menegaskan bahwa tidak ada agenda khusus terkait pembahasan politik atau strategi pemerintahan ke depan.

“Enggak ada pembahasan khusus. Saya pikir ini hanya selebrasi dan silaturahmi. Semua diundang, termasuk anggota DPR, partai-partai lain, serta berbagai organisasi sahabat,” tambahnya.

Momentum Konsolidasi KIM Plus

Perayaan HUT Gerindra kali ini menjadi sorotan karena berlangsung setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI 2024-2029. Banyak pihak menilai pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga bisa menjadi ajang konsolidasi kekuatan politik jelang pembentukan kabinet pemerintahan yang baru.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, dan sejumlah partai lainnya, menjadi pilar utama dalam mendukung kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Dengan berkumpulnya para ketua umum partai di Hambalang, spekulasi terkait arah politik pemerintahan mendatang semakin mengemuka.

Namun, sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi terkait adanya agenda politik dalam pertemuan tersebut. Juru Bicara Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa acara ini lebih menitikberatkan pada perayaan dan kebersamaan.

“Ini adalah perayaan 17 tahun perjalanan Partai Gerindra. Kami ingin berbagi momen ini dengan semua mitra politik dan sahabat-sahabat kami,” kata Dahnil. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah program pemerintah yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan komprehensif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Apa Itu JKN-KIS?

JKN adalah program jaminan kesehatan yang memastikan peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sementara itu, KIS adalah kartu identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan sebagai bukti kepesertaan dalam program JKN.

Siapa Saja yang Berhak Menjadi Peserta JKN-KIS?

Program JKN-KIS terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia dan dibagi menjadi beberapa kategori peserta:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI): Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Data peserta PBI berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

2. Pekerja Penerima Upah (PPU): Karyawan yang bekerja pada pemberi kerja, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang iurannya dipotong dari gaji dan disetor oleh pemberi kerja.

3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU): Individu yang bekerja secara mandiri atau wiraswasta, seperti pedagang, petani, atau pekerja lepas, yang membayar iuran secara mandiri.

4. Bukan Pekerja (BP): Kelompok ini mencakup investor, pemberi kerja, pensiunan, veteran, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

Bagaimana Cara Mendaftar JKN-KIS?

Pendaftaran dapat dilakukan melalui beberapa cara:

• Kantor BPJS Kesehatan: Calon peserta dapat mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan pas foto.

• Pendaftaran Online: Melalui aplikasi Mobile JKN atau situs resmi BPJS Kesehatan, peserta dapat mendaftar secara daring dengan mengikuti petunjuk yang tersedia.

• Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Beberapa puskesmas atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan pendaftaran.

Dengan memahami program JKN-KIS dan prosedur pendaftarannya, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Lembaga ini memangkas anggarannya hingga Rp 200,2 miliar sebagai bagian dari upaya penghematan yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.

“Ya, ada pertemuan dengan Mensesneg dan Kementerian Keuangan. Hasilnya, kita melakukan efisiensi sebesar 0,2845 persen atau sekitar Rp 200,2 miliar,” ujar Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/02/2025) malam.

Menurutnya, salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan adalah menunda pengadaan lahan baru. Presiden Prabowo menyarankan agar BGN tidak membeli lahan sendiri, melainkan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah atau kementerian lain.

“Setelah Pak Presiden sidak, kami sampaikan bahwa ada kebutuhan pengadaan lahan. Tapi beliau menyarankan agar tidak perlu membeli, cukup meminjam dari Pemda atau instansi lain, sehingga anggarannya bisa dialihkan ke kebutuhan lain,” jelasnya.

Anggaran BGN Tetap Rp 71 Triliun, Ada Pergeseran Prioritas

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI telah menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menjelaskan bahwa meskipun ada pergeseran penggunaan anggaran, jumlah totalnya tetap sama.

“Pergeseran ini tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR. Meskipun sedang masa reses, kami tetap menggelar rapat karena keputusan ini penting,” ujarnya pada Senin (06/01/2025).

Ia menambahkan bahwa anggaran dari sektor dukungan manajemen dikurangi dan dialihkan ke program prioritas yang lebih mendesak.

“Tetap Rp 71 triliun, hanya saja ada penyesuaian anggaran untuk memastikan efektivitas penggunaan dana,” kata Nihayatul.

Dengan adanya efisiensi ini, diharapkan alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, terutama dalam mendukung program gizi nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. (Cr5)