Kategori: BERITA

SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 3.382 pekerja informal di Kota Sukabumi resmi menerima jaminan sosial tenaga kerja yang difasilitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, meluncurkan program tersebut secara langsung di Ruang Pertemuan Balai Kota, Selasa (23/09/2025).

Ayep menegaskan bahwa program ini mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok pekerja yang rentan. Pelaksanaannya didukung tim koordinator jaminan sosial yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Bappeda, Dinas Sosial, serta Disdukcapil.

“Ini bukan sekadar program bantuan, melainkan perlindungan jangka panjang bagi pekerja informal di Kota Sukabumi,” ujar Ayep.

Anggaran Rp249 Juta dari Dana Cukai

Pemkot Sukabumi menyiapkan anggaran sebesar Rp249 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pemkot Sukabumi akan mulai menyalurkan pembayaran program ini pada Oktober 2025, dengan iuran yang mencakup periode September hingga Desember.

Setiap tenaga kerja mendapatkan iuran sebesar Rp16.800 per bulan. Dana tersebut dialokasikan untuk memberikan perlindungan berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Verifikasi Penerima Agar Tepat Sasaran

Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat,  menegaskan bahwa timnya sudah memverifikasi serta memvalidasi data penerima. “Jumlah penerima awal mencapai 3.840 orang, namun tim kami menurunkan jumlahnya menjadi 3.382 orang setelah proses verifikasi agar data lebih akurat,” kata Punjul.

Ia juga menambahkan bahwa meski Pemkot Sukabumi belum menyusun anggaran murni 2026, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program ini.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Kunto Wibowo, mengapresiasi langkah progresif Pemkot Sukabumi dalam memanfaatkan DBHCHT untuk perlindungan pekerja informal. “Alhamdulillah, Pak Wali Kota menjadi yang terdepan memanfaatkan DBHCHT untuk perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal,” ujarnya.

Kunto menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 yang memperbolehkan penggunaan DBHCHT untuk melindungi pekerja perkebunan dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga menindaklanjuti tujuh amanat DPRD Jawa Barat pada 1 September 2025, salah satunya terkait perlindungan pekerja informal di seluruh daerah.

Investasi Jangka Panjang untuk Kesejahteraan

Pemkot Sukabumi menilai program ini bukan hanya bentuk perlindungan sosial, tetapi juga investasi jangka panjang. Pemkot Sukabumi berharap program tersebut mampu meningkatkan produktivitas pekerja sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Ke depan, Pemkot Sukabumi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat pengawasan serta evaluasi. Dengan begitu, setiap rupiah dari DBHCHT dapat memberikan manfaat langsung kepada kelompok pekerja yang membutuhkan.

Wali Kota Ayep Zaki juga mengajak sektor swasta serta pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial. “Kesejahteraan pekerja adalah pondasi penting pembangunan daerah. Kolaborasi semua pihak akan memastikan keberlanjutan program ini pada 2026,” tegas Ayep. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi melalui Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menggelar rapat eksplor Laporan Akhir Penyusunan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP2KPP).

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Bappeda Kota Sukabumi ini, bertujuan untuk memperkuat perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan permukiman agar lebih terarah dan berkelanjutan.

Baca Juga: Bappeda Kota Sukabumi: RPJMD Jadi Arah Pembangunan 5 Tahun ke Depan

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendi Yuwono menegaskan, bahwa review RP2KPP merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menata ruang kota yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata ruang perkotaan yang lebih baik bagi Kota Sukabumi,” ujar Frendi.

Baca Juga: Bappeda Kota Sukabumi Evaluasi RAD-PG 2025–2029, Pastikan Sinkronisasi dengan RPJMD

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dokumen review RP2KPP akan menjadi acuan penting. Karena, digunakan dalam menyusun kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Sukabumi, baik dalam jangka menengah maupun panjang.

Selain itu, melalui rapat ini, Bappeda Kota Sukabumi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini memastikan hasil perencanaan mampu menjawab tantangan perkotaan. Termasuk kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan pembangunan, serta penyediaan ruang terbuka hijau. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Polemik wakaf di Kota Sukabumi kembali menjadi sorotan publik. Dorongan masyarakat agar DPRD Kota Sukabumi menggunakan hak angket semakin menguat, setelah rekomendasi penghentian pengumpulan dana wakaf oleh Yayasan Doa Bangsa tidak juga dijalankan. Hingga kini, aktivitas pengumpulan dana wakaf tersebut masih berlangsung dan memicu kekecewaan publik.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi, Ahmad Farid yang juga anggota Komisi I dari Fraksi PKS, menegaskan sikap konsisten fraksinya dalam mengawal masalah ini.

Farid juga menyebut persoalan tidak bisa dianggap selesai hanya dengan rekomendasi, karena eksekutif dinilai tetap abai terhadap suara dewan maupun publik.

“Fraksi PKS konsisten. Rekomendasi sudah terbit, RPJMD juga sudah disahkan. Tapi kalau bicara hak angket, kami tidak bisa sendirian. Selama partai lain diam, ya tidak akan terwujud. Cuma saya berharap eksekutif Kota Sukabumi mau mendengar, karena desakan publik sudah semakin kuat,” ujar Farid, Senin (22/09/2025).

Farid menegaskan bahwa substansi wakaf sejatinya tidak bermasalah. Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf uang. Namun, ia menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dalam perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Sukabumi dengan Yayasan Doa Bangsa.

“Substansi wakafnya clear, tidak perlu diperdebatkan. PKS tidak pernah menentang syariat. Yang jadi masalah adalah perjanjian kerjasamanya. Bapemperda sudah mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara pengumpulan dana. Kalau rekomendasi tidak didengar dan RPJMD tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya bisa saja hak angket,” tegasnya.

Tanggapan Wali Kota Sukabumi

Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menanggapi desakan publik dengan sikap berhati-hati. Ia menegaskan setiap langkah pemerintah harus berjalan sesuai koridor hukum, bukan sekadar keputusan politik.

“Saya tidak akan komentar banyak, karena saya bekerja sesuai undang-undang. Termasuk dengan TKPP, nanti pak Taufik (Sekretaris BKPSDM) yang menjelaskan. Kami juga konsultasi dengan BPK, BPKP dan BWI terkait persoalan wakaf. Jadi, posisi saya jelas: saya tegak lurus terhadap aturan hukum,” kata Ayep.

Ia menambahkan, pemerintah Kota Sukabumi tidak bisa mengambil langkah sepihak dalam persoalan ini. “Kalau sudah ada lampu peringatan dari BKPSDM maupun Kabag Hukum, saya ikut aturan hukum. Soal wakaf, ini bukan kepentingan pribadi, tapi ada undang-undang yang mengatur. Semua tegak lurus secara vertikal,” ujarnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menunjukkan komitmen Pemkot Sukabumi dalam mendorong pembangunan daerah. Untuk itu, ia menghadiri dua agenda penting di Jawa Barat pada Kamis (18/09/2025). Pertama, Wali Kota menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat di Karawang. Acara ini diikuti 26 kepala daerah lain.

Dalam rakor, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian kendala pembangunan. Selain itu, ia meminta kepala daerah menangani jalan besar yang rawan macet, menata trotoar, dan mempercantik taman untuk meningkatkan estetika wilayah.

Wali Kota Sukabumi menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Dengan langkah ini, ia berharap infrastruktur menjadi lebih baik, nyaman, dan berdampak positif pada ekonomi masyarakat.

Peluncuran Program Imah Merenah di Bandung

Selanjutnya, Wali Kota menghadiri peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertema “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung. Acara ini menghadirkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Staf Kepresidenan Ahmad Qodari, para bupati, wali kota, ketua DPRD, perbankan, serta tokoh masyarakat.

Program ini bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap perumahan layak. Selain itu, program mendorong pola hidup sederhana dan berkelanjutan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa kepemilikan rumah menjadi fondasi kemakmuran warga Jawa Barat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah menghadapi tantangan pembangunan dan memperkuat kebersamaan.

“Jangan bangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Ombak yang datang itu jalan menuju pulau kebahagiaan,” ujar Dedi Mulyadi. Dengan kata lain, ia memberi semangat agar semua pihak terus bergerak demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya Bimbingan Teknis (Bimtek) RT dan RW sebagai upaya memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Pernyataan itu disampaikan saat ia membuka Bimtek RT dan RW Kelurahan Cikundul di aula pertemuan kelurahan, Jumat (19/09/2025).

Acara ini menghadirkan Asisten Daerah I, Fajar Rajasa; Camat Lembursitu, Yudi Sutriana; Lurah Cikundul, Agus Heryanto; serta para ketua RT dan RW setempat. Selain itu, Wali Kota menekankan bahwa kegiatan ini meningkatkan kapasitas ketua RT dan RW dalam melaksanakan program pembangunan kelurahan, terutama di bidang pemerintahan.

“Bimtek RT dan RW Kelurahan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan ketua RT dan RW. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.

Pengelolaan Dana Wakaf

Di sisi lain, Ayep Zaki menyampaikan perkembangan pengelolaan dana wakaf di Kota Sukabumi, yang kini mencapai Rp390 juta. Pemerintah kota mengelola dana tersebut melalui skema Qordhul Hasan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. “Melalui pengelolaan wakaf ini, Kota Sukabumi ingin menjadi daerah terdepan dalam mendukung pembangunan masyarakat,” tegas Wali Kota.

Selain itu, Ayep menyinggung kondisi anggaran nasional yang menurun dari Rp919 triliun menjadi Rp693 triliun (24,5%). Dengan transfer daerah sebesar Rp800 miliar, pemerintah kota melakukan efisiensi hingga Rp196 miliar.

Ia menekankan bahwa situasi ini menuntut pemerintah kota membangun secara efektif dengan mengutamakan skala prioritas. Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

RT dan RW sebagai Agen Perubahan

Wali Kota berharap para ketua RT dan RW menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Selain meningkatkan kapasitas, Bimtek ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam program unggulan kota.

“Bimtek RT dan RW membantu meningkatkan kemampuan, mendukung program pemerintah, dan mendorong partisipasi warga. Dengan demikian, ketua RT dan RW dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Persoalan sampah masih menjadi salah satu tantangan utama bagi kota-kota besar, termasuk Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, kembali menegaskan kondisi tersebut saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepengurusan RT/RW dan Karang Taruna Kelurahan Babakan, Selasa (16/09/2025) pagi, di Ruang Pertemuan Kelurahan Babakan.

Camat Cibeureum Yanwar Ridwan, Lurah Babakan, para pengurus RT dan RW, serta perwakilan Karang Taruna turut hadir pada acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menekankan bahwa sampah tidak hanya menjadi urusan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

“Permasalahan sampah merupakan tantangan bersama di perkotaan, termasuk di Kota Sukabumi. Jumlah penduduk yang terus bertambah, aktivitas ekonomi yang meningkat, serta pola konsumsi masyarakat yang berubah, menuntut kita untuk lebih serius dalam mengelola sampah secara bijak, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat,” ujar Ayep Zaki.

RT dan Karang Taruna Jadi Garda Terdepan

Menurutnya, pengurus RT/RW memiliki peran strategis sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan warga. Sementara itu, Karang Taruna dipandang sebagai motor penggerak pemuda yang dapat menggerakkan partisipasi sosial. Dengan menguatkan sinergi antara kedua elemen tersebut, Ayep optimistis pengelolaan sampah di tingkat kelurahan bisa lebih efektif.

Ia juga mendorong masyarakat untuk memperbanyak aksi nyata, mulai dari kegiatan gotong royong, sosialisasi pemilahan sampah, hingga pembentukan bank sampah di setiap lingkungan.

“Upaya menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan,” tegasnya.

Pertumbuhan Kota Tingkatkan Produksi Sampah

Camat Cibeureum, Yanwar Ridwan, menambahkan bahwa Kelurahan Babakan saat ini masuk ke dalam kawasan pengembangan perkotaan. Perkembangan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dan secara otomatis memicu lonjakan produksi sampah.

“Semoga dengan kegiatan ini, pengelolaan sampah dapat ditangani lebih bijak dan tepat sasaran,” ungkap Yanwar.

Harapan Pemerintah Kota

Kegiatan peningkatan kapasitas ini diharapkan tidak hanya memperkuat keterampilan para pengurus RT/RW dan Karang Taruna, tetapi juga membentuk pemahaman bersama tentang pentingnya pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga.

Pemerintah Kota Sukabumi ingin memastikan para pengurus mampu menjadi teladan sekaligus penggerak masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi Pemkot Sukabumi untuk memperkuat ketahanan lingkungan di tengah pertumbuhan perkotaan yang terus berlangsung. Dengan pengelolaan sampah yang lebih teratur, kualitas hidup masyarakat pun dapat terjaga dan Kota Sukabumi bisa berkembang menjadi kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi warganya. (Cr5)