Kategori: BERITA

SUKABUMIKITA.ID – Forum Perangkat Daerah yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Kota Sukabumi berlangsung dengan penuh semangat. Kegiatan tersebut berlangsung di Sekretariat Dispusipda Kota Sukabumi, di Jalan Perpustakaan, Kecamatan Cikole.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, yang menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan minat baca di era digital.

“Kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jika Dispusipda ingin meningkatkan minat baca, strateginya juga harus berubah. Generasi milenial, generasi zilenial, hingga generasi alpha memiliki gaya yang berbeda dalam mengakses informasi. Apalagi generasi alpha ini, mereka sangat berbeda. Banyak hal yang harus diperbaiki dengan mengikuti perkembangan zaman,” ujar Bobby Maulana dalam sambutannya, Senin (24/02/2025).

Menurutnya, di era saat ini, masyarakat lebih gemar menonton, mendengar, dan melihat daripada membaca. Oleh karena itu, perlu ada pengemasan yang lebih menarik agar membaca tetap menjadi pilihan utama.

“Contoh sederhana yang bisa dilakukan adalah menyediakan kafe kecil di perpustakaan. Dengan suasana yang nyaman, musik akustik, dan tempat yang menyenangkan, orang akan lebih tertarik datang dan membaca. Harus ada inovasi, jangan sampai tertinggal zaman,” tambah Bobby maulana.

Selain itu, Bobby juga merespons positif usulan dari Kepala Dispusipda Kota Sukabumi, Galih, yang mengajukan penerbitan surat edaran kepala daerah tentang program 15 menit membaca sebelum memulai kegiatan. Ia menilai kebijakan ini bisa menjadi langkah strategis untuk membangun budaya literasi yang lebih kuat.

“Saya sangat mendukung usulan ini. Jika diterapkan dengan baik, ini bisa menjadi kebiasaan yang membentuk masyarakat yang lebih literat,” ungkap Bobby Maulana.

Bobby juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Sukabumi. Menurutnya, sinergi yang kuat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki-Bobby Maulana, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Inspektorat menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) pada Senin, 24 Februari 2025, di Aula Pertemuan Inspektorat Kota Sukabumi.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan tahun 2026 agar sesuai dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, serta dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam laporannya, Inspektur Kota Sukabumi, Een Rukmini, menekankan bahwa penyelarasan program ini sangat penting guna memastikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.

“Program pembangunan harus sejalan dengan RPJMD yang menjadi pedoman bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi ke depan,” ujar Een Rukmini.

Sebagai lembaga pengawas internal pemerintah, Inspektorat memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program daerah.

Hal ini mencakup delapan area pengawasan, mulai dari perencanaan, penganggaran, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), hingga optimalisasi pendapatan daerah.

Fokus Pengawasan

Dalam bidang perencanaan, Inspektorat memastikan bahwa dokumen program yang disusun OPD telah memenuhi standar dan tahapan yang ditetapkan.

Sementara itu, dalam aspek penganggaran, Inspektorat meninjau usulan program DPRD serta memastikan alokasi hibah dan bantuan sosial sesuai regulasi.

“Di sektor manajemen ASN, Inspektorat mengawasi proses promosi, mutasi, dan rotasi pegawai agar transparan dan sesuai prosedur,” tambah Een.

Pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian utama. Inspektorat berupaya menghindari potensi penyalahgunaan dengan memperketat pencatatan barang milik daerah.

Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah menjadi tantangan tersendiri. Inspektorat turut mengawasi efisiensi pajak dan memastikan PAD dikelola secara maksimal guna mendukung pembiayaan pembangunan.

Di bidang pelayanan publik, pengawasan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan. Standar pelayanan publik harus terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penguatan Peran APIP dan Partisipasi Masyarakat

Sebagai bagian dari pengawasan internal, Inspektorat memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui audit berkala, pendampingan OPD, serta evaluasi kebijakan. Audit ini tidak hanya dilakukan pasca-kegiatan, tetapi juga sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

Masyarakat juga didorong untuk turut serta dalam pengawasan melalui portal pengaduan yang telah disediakan Inspektorat. Dengan sistem ini, warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan dalam pemerintahan secara langsung.

Arah Kebijakan Pemkot Sukabumi

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa Pemkot Sukabumi memiliki 19 program unggulan yang terbagi dalam 14 prioritas, salah satunya adalah penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Selain itu, optimalisasi peran masyarakat dalam pembangunan juga menjadi perhatian utama. Bobby menekankan bahwa fondasi pembangunan harus berbasis pada agama dan pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji.

“Pemerintah juga berencana memberikan bantuan dana bergulir bagi setiap RT guna mendorong pembangunan berbasis komunitas,” ungkap Bobby.

Program inovatif seperti NGOPI (Ngobrol Pagi Inspiratif) turut dihadirkan untuk mempererat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui diskusi langsung, pemerintah dapat lebih memahami aspirasi warga dan mencari solusi yang lebih efektif.

Bobby menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar Kota Sukabumi saat ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadi langkah strategis yang akan ditempuh. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (TPPKSP).

Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Balcony pada Senin (24/02/2025) sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta sinergi dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah.

Bimtek ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana. Hadir pula Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Punjul Saepul Hayat, serta Ketua PGRI Kota Sukabumi, Roni Abdurahman.

“Atas nama Pemerintah Kota Sukabumi, saya mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menginisiasi kegiatan ini,” ujar Bobby Maulana dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa ini merupakan tahap kedua, setelah sebelumnya tahap pertama telah digelar pada November 2024.

Menurut Bobby, pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam menangani kekerasan di satuan pendidikan. “Ketika kita sudah sampai pada tahap penanganan, itu artinya kekerasan sudah terjadi. Oleh karena itu, pencegahan harus kita maksimalkan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga berbagi pengalaman pribadinya sebagai korban bullying di masa lalu. Sebagai seorang ayah dari empat anak, ia memahami bahwa anak-anak kerap lebih nyaman bercerita kepada ibunya daripada ayahnya.

Oleh sebab itu, ia mendorong orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak agar mereka lebih percaya diri dan berani berbicara mengenai pengalaman mereka.

Bobby menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi korban bullying dan koordinasi dengan dinas terkait guna memastikan pemulihan anak secara menyeluruh.

Ia juga mengajak orang tua untuk mendukung guru dalam menerapkan konsep pendidikan yang telah disepakati bersama dan memperkuat pendampingan di rumah.

“Kita harus menyikapi perbedaan pendapat dengan bijak dan memperkuat komunikasi antara anak dan orang tua. Kolaborasi adalah kunci untuk mencegah kekerasan sejak dini,” tambahnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto, menyoroti pentingnya peran guru dalam membentuk karakter dan moral siswa, terutama di tingkat sekolah dasar.

“Guru tidak hanya mendidik di dalam kelas, tetapi juga harus memperhatikan sikap dan perilaku anak di luar sekolah,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah yang memprihatinkan dan perlu penanganan serius.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Martin Wahyudi, menjelaskan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota TPPKSP dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya dalam melindungi peserta didik, pendidik, serta seluruh warga sekolah dari tindakan kekerasan yang terjadi saat proses belajar-mengajar berlangsung.

Martin menambahkan bahwa Bimtek tahap kedua ini melibatkan 74 peserta yang terdiri dari Satgas TPPKSP dan guru dengan jabatan fungsional. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan, baik SD maupun SMP, memiliki pemahaman yang sama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Sukabumi berharap dapat mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman, selaras dengan visi kota yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis (IMAN). (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus berupaya meningkatkan iklim investasi dan pelayanan perizinan yang lebih baik. Dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi, berbagai strategi dibahas untuk memperkuat pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Digelar di Hotel Horison pada Senin (24/02/2025), forum ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi Iskandar Ifhan, serta perwakilan perangkat daerah dan mitra yang berperan dalam pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dalam sambutannya, Bobby Maulana menekankan pentingnya efektivitas program dan kegiatan yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Ia berharap setiap rencana kerja benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program yang tidak efisien dan kurang berdampak langsung harus dieliminasi. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bisa menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan investasi,” ujar Bobby.

Peningkatan Layanan Perizinan dan Daya Tarik Investasi

Dalam forum ini, Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi Iskandar Ifhan menyoroti berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan investasi. Menurutnya, inovasi dalam perizinan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan publik.

“Saat ini, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Sukabumi sudah memiliki 107 jenis layanan. Kami juga terus melakukan akselerasi perizinan melalui kajian ulang regulasi dan sistem jemput bola untuk memudahkan pelaku usaha,” jelasnya.

Selain perizinan, Kota Sukabumi juga tengah berupaya meningkatkan daya tarik investasi. Saat ini, investasi di Kota Sukabumi masih didominasi oleh sektor perumahan dan permukiman. Namun, kehadiran Jalan Tol Bocimi diharapkan dapat menjadi katalis bagi peningkatan investasi di berbagai sektor lainnya.

“Tantangan kita adalah mengubah persepsi bahwa Sukabumi bukan hanya kota yang tenang, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Mobilitas yang meningkat dengan adanya tol harus kita manfaatkan untuk menarik lebih banyak investor,” tambah Iskandar.

Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Digitalisasi

Selain membahas investasi dan perizinan, forum ini juga menyoroti tantangan pembangunan ke depan, terutama terkait dengan urbanisasi, digitalisasi, dan bonus demografi. Bobby Maulana menekankan perlunya adaptasi terhadap era digital dan kesiapan dalam menghadapi dinamika perubahan ekonomi global.

“Generasi muda, terutama Generasi Z dan Alpha, harus kita siapkan dengan baik. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagaimana kita membangun ekosistem yang mendukung mereka untuk berkembang,” ujarnya.

Salah satu program yang mendapat perhatian dalam forum ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat segera diimplementasikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pangan sehat dan bergizi.

Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah menegaskan akan lebih fokus pada efisiensi anggaran. Program-program yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat akan dievaluasi ulang, sementara alokasi anggaran akan lebih diarahkan pada sektor yang benar-benar membutuhkan.

Optimisme Menuju Kota yang Lebih Inovatif dan Mandiri

Dengan strategi yang telah dirancang dalam forum ini, Pemerintah Kota Sukabumi optimis dapat menghadapi tantangan pembangunan ke depan dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas.

“Visi kami adalah mewujudkan Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis (IMAN). Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, kita bisa mencapai target pembangunan jangka panjang,” tutup Bobby Maulana.(Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Drs. Kusmana Hartadji, M.M., birokrat kelahiran Bandung, telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi periode 2023-2025.

Selama 17 bulan menjabat, ia berhasil membawa Kota Sukabumi meraih lebih dari 90 penghargaan di tingkat regional maupun nasional. Kini, setelah masa jabatannya berakhir pada 20 Februari 2025, ia kembali bertugas sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Awal Perjalanan Karier

Lahir di Bandung pada 19 Maret 1967 dari pasangan Tjetje Ukana Suparta dan Tati Hartati, Kusmana Hartadji menempuh pendidikan di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Kecintaannya pada dunia koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membawanya menjadi tenaga kontrak di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat sebelum akhirnya mengikuti CPNS pada tahun 1994.

Kariernya terus menanjak hingga ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat. Keinginannya untuk mengabdi dalam kelembagaan masyarakat koperasi dan UMKM sejalan dengan latar belakang pendidikannya. Motto hidupnya, “Maksimalkan Ikhtiar,” selalu menjadi prinsip utama dalam perjalanan kariernya.

Menjadi Pj Wali Kota Sukabumi

Pada 20 September 2023, Kusmana Hartadji dilantik sebagai Pj Wali Kota Sukabumi. Dalam masa kepemimpinannya, ia menekankan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan tagline “Sukabumi Bahagia Lahir Batin”.

Kang Tutus—sapaan akrabnya—dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dekat dengan berbagai kalangan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga jurnalis. Gaya kepemimpinannya yang humanis dan terbuka menjadikannya figur yang dihormati di lingkungan pemerintahan Kota Sukabumi.

Prestasi dan Penghargaan

Selama menjabat, Kusmana Hartadji berhasil membawa Kota Sukabumi meraih lebih dari 90 penghargaan di berbagai bidang, termasuk tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan pelayanan publik. Dedikasinya terhadap inovasi dan pengembangan UMKM turut memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu penghargaan yang pernah ia terima secara pribadi adalah Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya sebagai ASN.

Kehidupan Pribadi dan Masa Depan

Dalam kehidupan pribadinya, Kusmana Hartadji menikah dengan Diana Rahesti dan dikaruniai tiga anak, yaitu Rifki Muhammad Fauzi, Dwiki Hardhiana Suparta, dan Diandra Khansa Hartadji.

Kini, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Pj Wali Kota Sukabumi, ia kembali melanjutkan perannya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

Kang Tutus tetap berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan pengembangan UMKM. Sosoknya yang humble dan mudah bergaul menjadikannya salah satu birokrat yang dikenang masyarakat Sukabumi dengan penuh penghormatan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Sukabumi menjadi momentum penting bagi organisasi dalam menetapkan kebijakan strategis dan memilih kepengurusan baru untuk periode 2025-2030.

Pj. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Mohamad Hasan Asari, menegaskan bahwa konferensi ini bukan sekadar ajang pemilihan ketua, tetapi juga langkah konkret dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.

“Waktunya PGRI membangun sistem yang bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Transformasi menjadi kunci agar organisasi ini tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan guru serta masyarakat,” ujar Hasan Asari.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran PGRI dalam memperjuangkan hak-hak guru dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui konsolidasi dengan jajaran pengurus di tingkat kota dan provinsi.

Sejarah Panjang PGRI dan Tantangan Zaman

Ketua PGRI Kota Sukabumi periode 2020-2025, Histato D. Kobasah, mengingatkan bahwa PGRI memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia.

Sejak didirikan 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan, organisasi ini telah menjadi garda terdepan dalam membangun dunia pendidikan yang berkualitas.

“PGRI harus lebih inklusif, dialogis, serta memegang teguh etika dan prinsip organisasi yang mandiri, unitaristik, dan non-partisan. Kemitraan strategis dengan pemerintah daerah harus terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan guru,” ujarnya.

Komitmen Perjuangan: Kesejahteraan, Kualitas, dan Perlindungan Guru

Dalam konferensi ini, PGRI Kota Sukabumi kembali menegaskan tiga pilar utama perjuangannya, yaitu kesejahteraan, peningkatan kualitas, dan perlindungan guru.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah status dan kesejahteraan guru honorer serta pentingnya mempertahankan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

“Kami memohon kepada Pemerintah Daerah untuk mengangkat tenaga harian lepas melalui SK Wali Kota bagi honorer non-ASN yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun,” kata Histato.

Selain itu, PGRI juga menyoroti perlunya revisi Permendikbud No. 67 Tahun 2024 dan kebijakan afirmatif bagi honorer yang telah lama mengabdi.

Mereka juga mendorong percepatan sertifikasi guru agar lebih banyak pendidik mendapatkan pengakuan profesional yang layak.

Pendidikan Berkualitas dan Standar Mutu Nasional

PGRI Kota Sukabumi menegaskan bahwa Ujian Nasional tetap diperlukan sebagai standar mutu pendidikan, meskipun formatnya dapat disesuaikan agar lebih relevan.

Mereka juga menyoroti peran guru dalam menghadapi era kecerdasan buatan (AI) yang tidak dapat menggantikan sentuhan manusiawi dalam proses pembelajaran.

“Guru adalah pencipta kekuatan negara. Tidak ada profesi yang berdaya tanpa kesejahteraan. Oleh karena itu, PGRI mendorong pemerintah untuk memastikan kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas,” ujar salah satu perwakilan PGRI.

Harapan dan Langkah ke Depan

Dalam penutupan konferensi, PGRI Kota Sukabumi menyampaikan apresiasi kepada PB PGRI yang telah menyerahkan draft Naskah Akademik RUU Perlindungan Guru kepada Mendikbud.

Mereka juga berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian kepada kesejahteraan guru honorer, pengajuan formasi guru PPPK, serta kesempatan setara bagi seluruh pendidik dalam meningkatkan kompetensi profesional mereka.

“Kami mengajak seluruh pengurus PGRI di semua tingkatan untuk terus bekerja keras mengawal aspirasi anggotanya dan menjadikan PGRI sebagai rumah aspirasi serta tempat belajar yang nyaman bagi seluruh guru,” tutup Histato. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pengadilan Agama Kota Sukabumi sukses meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam pembangunan zona integritas tahun 2025. Pencapaian membanggakan ini dirayakan dalam acara Tasyakuran yang berlangsung pada Jumat (21/02/2025) dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, M Hasan Ashari, turut hadir dalam acara tersebut dan mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi ini.

“Pembangunan Zona Integritas merupakan amanat pembangunan nasional yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan publik yang berkualitas serta mencerminkan reformasi birokrasi yang nyata,” ujar Hasan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Endang Ali Ma’sum, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Muhammad Yamin, serta Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, Elis Marliani. Mereka turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Pengadilan Agama Sukabumi yang berhasil menciptakan lingkungan birokrasi yang transparan dan bebas korupsi.

Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Pengadilan Agama Sukabumi, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kota Sukabumi. Hasan berharap keberhasilan ini dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan hukum di Pengadilan Agama.

“Tingkatkan terus pelayanan publik kepada masyarakat, karena ini juga sejalan dengan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi periode 2025-2030,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hasan juga menekankan pentingnya transformasi layanan berbasis digital yang terintegrasi. Ia mendorong para agen perubahan untuk terus menghadirkan inovasi guna memperkuat pembangunan Zona Integritas.

“Saya berharap Pengadilan Agama Sukabumi dapat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” katanya.

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, Elis Marliani, juga menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. “Alhamdulillah, kantor Pengadilan Agama Sukabumi dinobatkan dengan predikat WBK. Target kami selanjutnya adalah terus memberikan pelayanan terbaik bagi warga,” singkatnya. (Cr5)