Kategori: BERITA

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari digelarnya Pra-Rapat Umum Pemegang Saham (Pra-RUPS) pada Rabu, 9 April 2025, di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.

Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi antar pimpinan daerah untuk mempertegas komitmen bersama dalam pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan penguatan tata kelola keuangan daerah melalui BJB (Bank Jabar Banten). Kehangatan dan nuansa kekeluargaan mewarnai diskusi yang berlangsung, menciptakan suasana guyub yang penuh semangat kolaborasi.

Fokus Pembangunan Jalan: Dari Provinsi ke Desa

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah skala prioritas pembangunan jalan. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan, Pemprov Jabar akan memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan provinsi sebagai langkah awal dalam memperbaiki konektivitas wilayah.

“Setelah jalan provinsi tuntas, pembangunan akan berlanjut ke jalan-jalan di tingkat kota/kabupaten, hingga menyentuh infrastruktur jalan desa,” ujar Kang Dedi dalam arahannya.

Langkah ini disambut positif oleh para kepala daerah. Salah satunya datang dari Wali Kota Sukabumi,  Ayep Zaki, yang menilai pendekatan tersebut sebagai strategi berjenjang yang sangat efektif.

“Pak Gubernur sangat konsisten terhadap pembangunan jalan, dan itu dimulai dari level provinsi ke kabupaten/kota, lalu ke desa. Ini kami apresiasi karena akan berdampak langsung terhadap mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Ayep Zaki usai mengikuti pertemuan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang merata tidak hanya memperlancar akses, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Profesionalisme Pengelolaan BJB: Menjaga Aset Bersama

Topik lain yang tak kalah penting dalam Pra-RUPS kali ini adalah penguatan manajemen Bank Jabar Banten (BJB). Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa penunjukan jajaran direksi dan komisaris BJB harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi dan integritas.

“BJB adalah bank milik rakyat Jawa Barat. Tata kelola yang baik dan profesionalisme harus menjadi pilar utama. Kita ingin BJB dikelola oleh orang-orang yang punya kapabilitas dan orientasi pada pelayanan publik serta profitabilitas sehat,” tegas Gubernur.

Wali Kota Sukabumi sepakat dengan pandangan tersebut. Ia menyatakan bahwa BJB merupakan aset strategis bukan hanya milik provinsi, tetapi juga milik kabupaten/kota di Jawa Barat.

“BJB sangat penting bagi daerah, termasuk Sukabumi. Kami berharap pengelolaan bank ini semakin profesional dan bisa memberi manfaat besar bagi pembangunan di daerah,” ujar Ayep.

Kebersamaan Para Kepala Daerah: Simbol Kolaborasi Jabar

Yang menarik, suasana forum tidak hanya kental dengan semangat kerja dan konsolidasi, tetapi juga hangat dengan nuansa kekeluargaan antar kepala daerah. Ayep Zaki menyebut adanya kegiatan arisan kepala daerah, sebuah momen simbolik yang mencerminkan kedekatan dan kekompakan para pemimpin daerah se-Jawa Barat.

“Atmosfer kekeluargaannya terasa sekali. Bahkan tadi ada arisan kepala daerah, dan yang pertama menang arisan adalah Bupati Bogor. Hal-hal kecil seperti ini sangat berarti untuk memperkuat rasa persaudaraan dan sinergi,” ungkapnya dengan senyum.

Kekompakan ini menjadi bekal penting dalam mengarungi tantangan pembangunan ke depan. Dengan komunikasi yang baik dan hubungan personal yang akrab, sinergi antarwilayah diharapkan dapat semakin solid.

Sambut Kehadiran Gubernur di Hari Jadi Kota Sukabumi

Di akhir pernyataannya, Wali Kota Sukabumi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas rencana kehadiran Gubernur Jawa Barat dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-111 Kota Sukabumi yang akan digelar pada Kamis, 10 April 2025.

“Pak Gubernur dijadwalkan hadir dalam Rapat Paripurna besok. Ini adalah kehormatan bagi warga Kota Sukabumi. Momentum Hari Jadi akan semakin bermakna dengan kehadiran beliau,” ucap Ayep.

Kehadiran Gubernur dalam peringatan hari jadi kota bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga bentuk nyata perhatian dan dukungan Pemprov Jabar terhadap pembangunan Kota Sukabumi.

Membangun Jabar Bersama: Dari Pakuan ke Penjuru Desa

Pra-RUPS ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh kepala daerah berkomitmen untuk membangun Jawa Barat secara inklusif dan berkeadilan. Dengan skala prioritas yang jelas, pendekatan profesional dalam tata kelola keuangan daerah, serta atmosfer kebersamaan antar pimpinan daerah, Jawa Barat siap melangkah maju.

Dari Gedung Pakuan di Bandung, tekad itu menyebar ke seluruh pelosok—dari kota hingga desa. Dan di tengah gelombang semangat itu, Sukabumi pun siap mengambil peran pentingnya sebagai kota yang ‘bercahaya’, seiring perayaan usianya yang ke-111. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan menyelimuti lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, saat seluruh jajaran petugas mengikuti kegiatan Halal Bihalal pasca libur panjang Idulfitri 1446 Hijriah.

Acara ini digelar pada Selasa (08/04/2025) di Sekretariat Dinas Kesehatan dan menjadi momen berharga untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, serta menyegarkan kembali semangat pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Reni Rosyida Muthmainnah, M.Kes, menyampaikan bahwa Halal Bihalal yang digelar di hari pertama kerja ini bukan hanya seremonial tahunan, tapi juga bentuk nyata dari budaya kerja yang mengedepankan kebersamaan dan semangat gotong royong.

“Alhamdulillah, pada hari ini di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, kita menggelar kegiatan Halal Bihalal sebagai bentuk silaturahmi dan wujud kebersamaan seluruh insan kesehatan di Kota Sukabumi,” ujar Reni dalam sambutannya.

Silaturahmi Jadi Penguat Sinergi dan Semangat Pelayanan

Dalam suasana yang penuh keakraban, seluruh jajaran Dinkes dari berbagai bidang dan unit pelayanan tampak hadir, mulai dari staf administrasi, tenaga kesehatan, hingga kepala Puskesmas. Mereka saling bersalaman dan bermaaf-maafan, menghapus segala kekhilafan dan mempererat hubungan kerja yang solid.

Reni menegaskan, momen Halal Bihalal ini juga menjadi refleksi penting untuk menatap tantangan ke depan, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan yang semakin dinamis dan membutuhkan sinergi kuat antarpersonel.

“Kita saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan untuk membangun semangat baru dalam bekerja. Ini penting agar kita bisa terus memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Bangkit dengan Semangat Baru: Menuju Kota Sukabumi Sehat dan Sejahtera

Tak hanya sebagai ajang temu kangen usai libur, kegiatan ini juga menjadi pemantik motivasi bagi seluruh pegawai untuk kembali bekerja dengan hati dan dedikasi tinggi. Reni berharap, suasana positif yang tercipta dalam Halal Bihalal bisa menjadi energi baru yang membawa perubahan nyata di lingkungan kerja.

“Ini saatnya kita mulai kembali dari awal, dengan semangat yang segar, saling mendukung, dan bersinergi membangun Kota Sukabumi yang sehat dan sejahtera,” ucapnya penuh optimisme.

Kegiatan Halal Bihalal kemudian ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah yang semakin menguatkan rasa kekeluargaan di lingkungan Dinas Kesehatan.

Tradisi yang Menjaga Kultur Positif dalam Pelayanan Publik

Tradisi Halal Bihalal di instansi pemerintah, khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan, bukan sekadar formalitas tahunan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi penjaga kultur kerja positif, memperkuat solidaritas, dan menciptakan atmosfer kerja yang saling menghargai dan saling mendukung.

Dinkes Kota Sukabumi percaya bahwa hubungan antarpegawai yang harmonis akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan yang sangat mengandalkan kerja tim dan empati. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri kegiatan Panen Raya Nasional secara daring pada Senin, 07 April 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 14 provinsi di Indonesia, dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung di lokasi utama, yaitu Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Panen raya ini digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Di Majalengka, Presiden Prabowo secara simbolis memanen padi varietas Inpari 32 di lahan seluas 25 hektare milik Kelompok Tani Genjah, menggunakan teknologi pertanian modern seperti combine harvester.

Sementara itu, di Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah bersama kelompok tani setempat turut menandai panen raya dengan memanen padi di sawah, kemudian mengikuti kegiatan nasional secara virtual dengan penuh antusias.

Dalam pelaksanaannya, total lahan yang dipanen mencapai 348 hektare di seluruh Indonesia, dengan 13 lokasi melibatkan partisipasi virtual. Masyarakat, kelompok tani, hingga pelajar dari berbagai jenjang turut menyemarakkan momentum ini.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman dalam laporannya mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap petani. Ia menyebutkan bahwa harga gabah kini mencapai Rp6.500 per kilogram, memberikan dampak langsung bagi sekitar 100 juta petani di Indonesia.

Ia juga menyoroti adanya penyederhanaan distribusi pupuk, di mana kini distribusi dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke pabrik-pabrik pupuk tanpa melalui tahapan birokrasi yang panjang.

“Ini adalah revolusi sektor pertanian. Produksi padi terus meningkat meski di tengah tantangan El Nino. Bahkan Bulog telah menyerap 800 ribu ton gabah, dan stok di gudang mencapai 2,4 juta ton. Diperkirakan akan menembus 3 juta ton pada akhir bulan ini,” kata Amran.

Presiden Prabowo dalam arahannya menyampaikan enam pokok kebijakan utama, yakni stabilitas harga pangan, efisiensi pertanian, pembangunan 80 ribu koperasi baru, efisiensi anggaran, transparansi pengelolaan, serta dukungan penuh terhadap petani.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan pendekatan kearifan lokal, seperti penggunaan burung hantu untuk pengendalian hama tikus, serta perbaikan sistem irigasi dan infrastruktur dasar sebagai pilar ketahanan pangan.

Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat, Panen Raya Nasional 2025 ini diyakini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Sukabumi menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pencairan insentif bulanan yang biasanya dibayarkan secara triwulanan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Hingga memasuki bulan April 2025, insentif yang seharusnya sudah diterima sejak triwulan pertama tahun ini belum juga cair.

“Biasanya memang diberikan per triwulan, tapi sekarang belum ada pencairan insentif sejak awal tahun 2025,” ungkap seorang Ketua RW di wilayah Kecamatan Cikole yang enggan disebutkan namanya, Senin (07/04/2025).

Kondisi ini mengejutkan banyak Ketua RT dan RW, sebab pencairan insentif sebelumnya selalu dilakukan rutin antara tanggal 20 hingga 22 setiap triwulan. Keterlambatan kali ini disebut sebagai yang pertama kali terjadi hingga melewati bulan pencairan.

Tak hanya soal keterlambatan, para Ketua RT dan RW juga mempertanyakan realisasi janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi mengenai kenaikan insentif hingga 100 persen.

“Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi itu, akan ada kenaikan insentif Ketua RT dan RW. Tapi berdasarkan informasi dari kelurahan, insentif Januari dan Februari masih menggunakan nominal lama. Baru insentif bulan Maret yang kabarnya akan naik,” lanjut Ketua RW tersebut.

Seorang Ketua RT dari wilayah yang sama juga mengaku kecewa karena belum ada kepastian dari pemerintah kota. Bahkan, ia menyebutkan insentif terakhir diterima pada akhir tahun 2024.

“Sekarang sudah April, belum ada kejelasan soal pencairan, apalagi soal kenaikan yang dijanjikan,” ujarnya.

Sebagai informasi, insentif untuk Ketua RT sebelumnya diberikan sebesar Rp250 ribu per bulan, dan dijanjikan naik menjadi Rp500 ribu. Sementara Ketua RW awalnya menerima Rp350 ribu, yang direncanakan naik menjadi Rp700 ribu per bulan mulai Maret 2025.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi mengenai alasan keterlambatan pencairan insentif maupun kepastian kenaikan nominal yang dijanjikan.

Masyarakat dan para Ketua RT serta RW berharap, pemerintah segera memberikan klarifikasi dan kepastian waktu pencairan, serta menunjukkan komitmen terhadap janji-janji politik yang telah disampaikan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Daerah se-Jawa Barat secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (26/03/2025). Penyerahan ini digelar di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Barat, dan menjadi momen penting dalam upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Acara ini dihadiri langsung oleh para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, serta diwarnai dengan penandatanganan berita acara oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan perwakilan kepala daerah.

“Hidup yang Tak Dipertaruhkan, Tak Akan Dimenangkan”

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman tidak hanya bicara soal laporan keuangan, namun juga mengangkat realita sosial yang menjadi latar belakang penyusunan kebijakan anggaran daerah. Ia menyampaikan, kesejahteraan di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar, meskipun capaian pembangunan telah dilakukan di berbagai lini.

Ia menyinggung data yang mengkhawatirkan, seperti angka perceraian yang mencapai 90.000 kasus, dengan 70.000 gugatan datang dari pihak perempuan. Selain itu, angka kemiskinan masih di 7,08%, dan beberapa kabupaten bahkan menyentuh 10 hingga 11%.

Tingkat pengangguran terbuka pun masih cukup tinggi, yaitu 6,75% atau sekitar 1,6 juta orang dari 25 juta angkatan kerja di Jawa Barat.

“Jawa Barat tidak akan istimewa jika kota dan kabupatennya tidak memiliki keunggulan masing-masing. Kita harus bertaruh untuk kesejahteraan. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan,” tegas Herman dengan penuh semangat, mengutip filosofi Prabu Siliwangi.

BPK Apresiasi Ketepatan Waktu, Namun Soroti Banyak Masalah

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Edu Oktain Panjaitan, memberikan apresiasi atas penyerahan LKPD yang dilakukan lima hari lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Namun demikian, BPK tetap memberikan sejumlah catatan penting terkait temuan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh pemerintah daerah.

Berikut tujuh poin penting yang disampaikan oleh BPK:

1. Defisit Anggaran
   Banyak daerah mengalami defisit anggaran dan tidak mampu membayar tagihan belanja tahun berjalan. Meski defisit tidak melanggar hukum, pemerintah daerah diminta lebih berhati-hati agar tidak menyalahi aturan penggunaan dana.

2. Aset Fasilitas Umum Belum Diserahkan
   Banyak pengembang perumahan belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan sosial (fasos) ke pemerintah daerah. Kondisi ini berisiko menimbulkan masalah lingkungan dan sosial, termasuk banjir akibat alih fungsi lahan.

3. Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi
   BPK menemukan bahwa masih ada laporan keuangan yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17, terutama dalam penyajian properti investasi dan kebijakan akuntansi.

4. Kendala Transisi Sistem SIPD
   Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih menghadapi berbagai kendala. Padahal, sistem ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien.

5. Pengelolaan Dana BOS Tidak Tertib
   BPK menyoroti lemahnya pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masih banyak laporan keuangan yang tidak lengkap dan penggunaan dana yang tidak sesuai juknis.

6. Data PBB Belum Diperbarui
   Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di banyak daerah belum dimutakhirkan, yang berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pajak daerah dan potensi kebocoran penerimaan.

7. Penggunaan Belanja Hibah dan Bansos
   BPK mengingatkan agar penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial, khususnya dalam konteks Pilkada Serentak 2024, benar-benar sesuai regulasi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.

Wali Kota Sukabumi Tegaskan Komitmen Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Menanggapi proses ini, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan terus memperkuat tata kelola keuangan secara akuntabel dan sesuai dengan aturan. Ia menyatakan bahwa transparansi bukan hanya untuk memenuhi kewajiban formal, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.

“Kita tidak bisa membangun tanpa kepercayaan publik. Maka dari itu, kami akan terus memastikan bahwa setiap rupiah dari rakyat digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” ujar Ayep.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap pesan Sekda Jawa Barat tentang pentingnya pertaruhan dalam perjuangan. “Sukabumi siap menjadi bagian dari perjuangan besar menuju Jawa Barat yang sejahtera, adil, dan membahagiakan warganya,” katanya.

Penyerahan LKPD: Cerminan Komitmen dan Refleksi Masa Depan

Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2024 bukan sekadar agenda administratif tahunan. Ia adalah cerminan dari komitmen pemerintah daerah untuk bersikap terbuka, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh dalam mengelola keuangan negara. Namun di balik lembaran angka, tersimpan realita sosial yang menuntut tindakan nyata.

Ke depan, tantangan seperti pengelolaan dana pendidikan, transparansi bansos, hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi PR besar yang harus dijawab dengan inovasi, kolaborasi, dan keberanian.

Karena seperti kata Sekda Jabar, “hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan.” Dan Jawa Barat, termasuk Kota Sukabumi di dalamnya, harus berani memenangkan hidup demi kesejahteraan rakyatnya. (Cr5)