Kategori: BERITA

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 di Lapang Apel Sekretariat Daerah (Setda), Jumat (25/04/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang menegaskan pentingnya otonomi daerah sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

“Otonomi daerah bukan sekadar desentralisasi administratif, tapi harus menjadi sarana memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel,” kata Ayep saat membacakan sambutan Mendagri.

Delapan Fokus Strategis Nasional

Dalam amanatnya, Menteri Dalam Negeri juga menyoroti delapan fokus strategis nasional yang harus menjadi perhatian daerah, di antaranya:

1. Swasembada pangan dan energi

2. Pengelolaan sumber daya air

3. Pemberantasan korupsi

4. Penguatan kualitas pendidikan

5. Peningkatan layanan kesehatan

6. Reformasi birokrasi

7. Peningkatan kapasitas SDM aparatur

8. Efektivitas pelaksanaan kebijakan nasional di daerah

Poin-poin strategis tersebut, menurut Ayep Zaki, sejalan dengan prioritas pembangunan yang saat ini dijalankan di Kota Sukabumi.

“Kita harus memastikan bahwa otonomi yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tapi benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Otonomi Daerah untuk Pemerintahan yang Lebih Dekat dengan Rakyat

Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan hanya seremoni tahunan, tapi juga menjadi momen penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa prinsip otonomi daerah harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Dengan otonomi, kita memiliki ruang lebih luas untuk berinovasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” tambahnya.

Sukabumi Siap Menyongsong Indonesia Emas 2045

Menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan tekad Pemerintah Kota Sukabumi untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan visi besar Indonesia 2045, yakni Indonesia yang adil, sejahtera, dan unggul di mata dunia.

“Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar seluruh elemen, kita siap menjadi bagian dari langkah besar menuju Indonesia Emas,” pungkas Ayep.

Upacara peringatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon, ASN, serta perwakilan tokoh masyarakat. Momentum ini menjadi refleksi bersama untuk memperkuat semangat otonomi daerah sebagai pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Setelah sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi kembali menggiatkan Program Kampung Iklim (Proklim) di seluruh wilayah kota. Program ini bertujuan membentuk kawasan-kawasan ramah lingkungan di setiap Rukun Warga (RW) pada 33 kelurahan yang ada.

Sekretaris DLH Kota Sukabumi, Susiyana, mengungkapkan bahwa Proklim sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2017. Namun, pandemi menyebabkan sebagian besar program tersebut tertunda dan bahkan stagnan di beberapa wilayah.

“Tahun 2024 ini, program kembali kami aktifkan, khususnya di wilayah Cibeureum dan Sukakarya,” ujar Susiyana kepada wartawan, Jumat (25/04) Sore.

Lebih jauh dijelaskan, Proklim Kota Sukabumi mengusung konsep utama yang mencakup penggunaan energi terbarukan seperti solar cell, pengelolaan sumber air bersih, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta penguatan ketahanan pangan di tingkat masyarakat.

“Program ini tidak hanya soal lingkungan hidup, tetapi juga tentang membangun ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim,” jelasnya.

Setiap tahun, DLH Kota Sukabumi juga berupaya mengajukan satu RW ke tingkat provinsi untuk mewakili kota dalam lomba Proklim. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya dan tempat sampah terpilah yang dianggarkan rutin setiap tahun.

“Pengajuan untuk Proklim tingkat provinsi akan dilakukan pada 30 April 2025. Kami menggandeng para lurah yang memahami kondisi wilayahnya masing-masing, sehingga pengajuan lebih akurat dan berbasis kebutuhan nyata,” tambah Susiyana.

Sementara itu, perwakilan dari DLH Provinsi Jawa Barat, Livya Taviani Arifin, menyampaikan bahwa antusiasme daerah-daerah di Jawa Barat terhadap Proklim tahun ini sangat tinggi. Bahkan, menurutnya, kecamatan dan kelurahan saling berlomba untuk mendaftarkan diri sebagai peserta.

“Kami dari provinsi rutin melakukan pembinaan, sosialisasi, hingga pemberian teknologi pendukung sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah,” kata Livya.

Pada tahun 2024 ini, tercatat 500 lokasi dari seluruh Jawa Barat mendaftar Proklim. Dari jumlah tersebut, 30 lokasi dipilih sebagai lokasi utama. Dua lokasi terbaik mendapatkan bantuan teknologi berupa instalasi biogas dan mesin pencacah sampah anorganik.

Tahun ini, Kota Bogor dan Kota Bandung menjadi penerima bantuan teknologi tersebut. Dalam Proklim, terdapat kategori penghargaan tertinggi yaitu ‘Lestari’, yang mensyaratkan satu wilayah membina setidaknya sepuluh lokasi lain agar dapat meraih status tersebut.

“Di Jawa Barat baru ada lima lokasi yang berhasil mencapai kategori Lestari. Kota Sukabumi sendiri terakhir kali mencapai kategori Utama pada tahun 2016,” tukas Livya.

Melalui pengaktifan kembali Proklim, DLH Kota Sukabumi berharap dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim.

“Semoga program ini tidak hanya sekedar lomba, tetapi menjadi gerakan budaya lingkungan yang berkelanjutan di Kota Sukabumi,” pungkas Susiyana. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024–2029 dengan menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD).

Forum ini menjadi salah satu langkah penting dalam merumuskan arah kebijakan strategis keolahragaan dan kepariwisataan daerah untuk lima tahun ke depan.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana menegaskan bahwa FPD memiliki posisi krusial dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2030.

“FPD ini menjadi salah satu penentuan rencana strategis dalam RPJMD 2025–2030,” ujar Boby saat diwawancarai Kamis (24/4).

Ia menyampaikan bahwa fokus utama Pemkot Sukabumi dalam Renstra kali ini adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi cabang-cabang olahraga lokal agar berkembang dan mencetak prestasi di berbagai level.

“Fokus kita membuka peluang bagi cabang-cabang olahraga di Kota Sukabumi untuk terus berkembang dan terus berprestasi,” bebernya.

Selain pengembangan cabang olahraga, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelenggarakan berbagai event olahraga, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini sekaligus menjadi strategi mendorong sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

“Kita juga tentunya akan mengembangkan juga dalam berbagai bentuk event yang nantinya akan dilaksanakan. Baik itu dari skala provinsi maupun nasional,” jelasnya.

Bobby mencontohkan, event Inline Skate yang digelar belum lama ini merupakan titik awal dari rangkaian kegiatan serupa yang akan menyusul, seperti kejuaraan jujitsu, pencak silat, tinju, dan cabang lainnya.

“Event Inline Skate kemarin adalah titik awal, nanti ke depan disusul jujitsu, pencak silat, tinju dan lain sebagainya. Intinya kita mendukung dan membuka ruang sebesar-besarnya bagi para atlet di Kota Sukabumi untuk terus berprestasi,” tambahnya.

Tak hanya sebagai ajang pembinaan dan prestasi, penyelenggaraan event-event olahraga ini juga ditargetkan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Berkaitan dengan event acara yang ke depan akan dilaksanakan, tentu saja untuk mendatangkan wisatawan ke Kota Sukabumi yang nantinya bisa mendongkrak PAD,” tegasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dalam upaya menanggulangi permasalahan sampah yang terus meningkat di wilayah perkotaan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi terus menggencarkan program penguatan bank sampah.

Program ini tidak hanya dipandang sebagai solusi pengelolaan limbah, tetapi juga sebagai gerakan membangun kesadaran masyarakat dan membuka potensi ekonomi dari sampah yang dipilah.

Kepala DLH Kota Sukabumi, Asep Irawan, menuturkan bahwa bank sampah memiliki peran strategis dalam menekan jumlah timbunan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Bank sampah dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dengan cara mengolah dan memanfaatkan sampah yang memiliki nilai jual,” ujar Asep, Kamis (24/04/2025).

Ia menambahkan, pembentukan bank sampah ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam kebijakan tersebut, setiap daerah diwajibkan memiliki satu bank sampah induk dan sejumlah bank sampah unit di wilayah kelurahan sebagai jaringan pendukung.

“Saat ini Kota Sukabumi telah memiliki 12 bank sampah unit, dan kami optimis jumlahnya akan terus bertambah,” jelas Asep.

DLH tidak hanya fokus pada pembentukan bank sampah secara struktural, tetapi juga aktif menggandeng berbagai pihak seperti sekolah, komunitas, dan lembaga non-pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi dan pembinaan rutin digelar untuk mendorong keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan. “Sampah yang terpilah bisa dijual kembali. Ini bisa menjadi pendapatan tambahan bagi warga,” imbuh Asep, menyoroti potensi ekonomi yang muncul dari kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

DLH Kota Sukabumi juga terus mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat kelurahan. Setiap kelurahan didorong untuk memiliki minimal satu bank sampah unit, guna memperkuat upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.

“Kami terus melobi kelurahan untuk ikut terlibat aktif. Semakin banyak unit yang terbentuk, semakin signifikan dampaknya bagi pengurangan sampah ke TPA,” tegas Asep.

SUKABUMIKITA.ID – Kenaikan tarif layanan rawat jalan di RSUD R Syamsudin SH yang mulai diberlakukan sejak 8 April 2025 lalu menuai perhatian publik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, angkat bicara terkait kebijakan yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025, sebagai perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2023 tersebut.

Inggu menegaskan, kenaikan tarif tersebut hanya berlaku bagi pasien umum atau pasien tunai, sementara pasien yang menggunakan jaminan BPJS Kesehatan tetap mendapatkan layanan secara gratis.

“Kenaikan tarif itu hanya untuk pasien tunai saja. Kalau untuk pasien BPJS, masih gratis. Dan Kota Sukabumi saat ini sudah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC), jadi sudah tercover,” jelas Inggu saat diwawancarai, Kamis (24/04/2025).

Dalam Perda terbaru itu, tarif layanan rawat jalan naik dari semula Rp40.000 menjadi Rp65.000 per kunjungan. Selain itu, kebijakan baru lainnya adalah pemberlakuan tarif parkir di lingkungan rumah sakit, yang sebelumnya digratiskan.

Meski memahami urgensi kebijakan tersebut, Inggu mengakui bahwa Pemerintah Kota Sukabumi dinilai kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kenaikan tarif tersebut. Menurutnya, perubahan kebijakan publik seperti ini seharusnya diawali dengan tahapan sosialisasi yang memadai.

“Mungkin memang karena keterbatasan anggaran, jadi kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Kalau di daerah lain memang ada anggaran khusus untuk sosialisasi perda. Di Kota Sukabumi memang tidak ada anggaran itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Inggu juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir secara berlebihan terhadap kebijakan kenaikan tarif ini. Ia menekankan bahwa lebih dari 90 persen warga Kota Sukabumi telah tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS, yang dijalankan di bawah skema UHC.

“Kita di Kota Sukabumi sudah UHC. Selain itu, bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan bisa memanfaatkan layanan di Rumah Sakit Al Mulk. Atau jika memang perlu, kami dari DPRD juga siap membantu untuk mengadvokasi pengurusan BPJS bagi warga yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, RSUD R Syamsudin SH sebagai rumah sakit milik Pemkot Sukabumi menetapkan kebijakan penyesuaian tarif layanan rawat jalan dan parkir. Kebijakan ini diberlakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menyesuaikan dengan biaya operasional yang terus meningkat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Program Peningkatan Peran Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi dipastikan tidak dihapus. Wakil Wali Kota Sukabumi, Boby Maulana menegaskan bahwa program tersebut hanya mengalami perubahan dalam sistem pelaksanaannya.

“P2RW itu tidak dihapuskan, hanya saja sistemnya yang dirubah,” ujar Boby saat ditemui pada Kamis (24/4).

Menurut Boby, perubahan sistem P2RW ini merupakan bagian dari penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Menurut Bobby, nantinya program ini akan berganti nama dan masuk ke dalam program baru yang digagas oleh Wali Kota Sukabumi.

“Jadi nanti terkait perubahan P2RW tersebut, akan menjadi program yang lain dari Pak Wali Kota Sukabumi dan tetap anggaran itu akan terimplementasikan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, perubahan ini diharapkan dapat membuat pengaplikasian pembangunan di tingkat wilayah menjadi lebih maksimal dan optimal. “Kita berharap pengaplikasian pembangunan di wilayah nantinya bisa lebih maksimal dan juga optimal,” tambahnya.

Meski begitu, Boby mengaku hingga kini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) dari program pengganti P2RW tersebut.

“Sampai saat ini saya belum mendapatkan detilnya terkait juklak juknisnya, nanti jika sudah ada terkait hal tersebut akan dikabarkan lebih lanjut,” pungkasnya.

Dengan adanya penegasan ini, diharapkan masyarakat tidak salah paham terhadap nasib program P2RW yang selama ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan berbasis kewilayahan di Kota Sukabumi. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029, Rabu (23/4).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Diskominfo ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi jurnalis, perusahaan telekomunikasi, hingga Relawan TIK.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya tiga fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah kepada jajaran Diskominfo. Ketiganya meliputi penguatan literasi wakaf, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan kreatif, serta penyederhanaan proses perizinan acara yang dianggap dapat mendorong kegiatan ekonomi.

“Perlu proses, hal yang terjadi saat ini merupakan dinamika. Peran Diskominfo sangat krusial dalam menyukseskan program wakaf. Selain itu, peningkatan PAD harus didorong karena persoalan utama kita adalah keterbatasan anggaran,” ungkap Bobby.

Ia juga memperkenalkan sebuah agenda baru bertajuk Festival Menata Kebaikan Tech, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada Juni mendatang. Festival ini bertujuan untuk menjaring kreator konten digital terbaik yang akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah, terutama dalam mendukung promosi UMKM lokal.

“Pemenang festival nantinya akan berkolaborasi dengan pemerintah, salah satunya untuk membuat konten promosi bagi UMKM,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dimasukkan ke dalam dokumen Renstra 2025–2029.

Fokus program mencakup transformasi digital, penguatan kehumasan, serta integrasi data untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

“Di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), kami akan maksimalkan program Ngobrol Happy sebagai media komunikasi dua arah dengan masyarakat. Selain itu, videotron yang tersebar di berbagai titik akan dioptimalkan untuk menyampaikan informasi publik dan iklan layanan masyarakat,” terang Rahmat.

Ia juga menyoroti upaya penataan kabel udara, penyelenggaraan layanan digital terpadu, dan penguatan tata kelola kehumasan untuk mendukung iklim investasi di Kota Sukabumi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, terdapat tiga program utama yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Diskominfo, yaitu: pengintegrasian layanan publik berbasis teknologi informasi, peningkatan komunikasi publik yang efektif, serta penguatan tata kelola data melalui Forum Satu Data.

Pada forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan turut menyampaikan aspirasi. Beberapa hal yang mengemuka antara lain pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat, perlunya perhatian khusus terhadap keamanan sistem informasi pemerintah, khususnya dalam situasi efisiensi anggaran, serta dorongan untuk memperkuat kolaborasi antara media massa dan akun media sosial resmi pemerintah.

Forum Perangkat Daerah ini menjadi langkah awal penting dalam menyusun arah kebijakan Diskominfo lima tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Kota Sukabumi berbasis teknologi dan komunikasi yang inklusif. (Cr5)