Sukabumikita.id

Kategori: BERITA

  • BPH Bongkar Praktik Kartel Haji, Janji Evaluasi dan Penurunan Ongkos Ibadah

    BPH Bongkar Praktik Kartel Haji, Janji Evaluasi dan Penurunan Ongkos Ibadah

    SUKABUMIKITA.ID — Badan Penyelenggara Haji (BPH) secara terbuka mengakui adanya praktik kartel dalam pengelolaan ibadah haji, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

    Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya akan membersihkan praktik tersebut demi memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan berkeadilan kepada jemaah calon haji.

    “Memang ada fakta bahwa pengelolaan haji itu ada kartel, dan ini selalu kami ingatkan. Praktik kartel ini yang harus dibersihkan,” kata Dahnil saat melepas 423 jemaah calon haji kloter 13 asal Sumatera Barat di Kota Padang, dikutip dari media nasional, Senin (26/05/2025).

    Menurut Dahnil, hal ini menjadi perhatian serius karena pada musim haji 2026, BPH akan mengambil alih penuh penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama. Pembersihan praktik kartel menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan haji yang bebas dari korupsi dan praktik bisnis tertutup.

    Dahnil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengelolaan haji dilakukan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu langkah konkret yang sedang dikaji BPH adalah pemangkasan durasi ibadah haji hingga 10 hari, dari 41 hari menjadi 31 hari.

    “Jika durasi dipersingkat, biaya juga bisa ditekan. Ini semua merupakan amanah Presiden agar ongkos haji bisa lebih ringan,” jelas Dahnil.

    Selain itu, BPH juga tengah mengupayakan agar pesawat yang digunakan jemaah tidak lagi kosong saat kembali ke Indonesia, melainkan bisa mengangkut wisatawan atau logistik dari Arab Saudi. Model ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung jemaah.

    BPH Kaji Penurunan Biaya Haji

    Dalam kesempatan yang sama, Dahnil menyampaikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (Bipih) masih berpeluang untuk diturunkan. “Setelah kami kaji selama tujuh bulan terakhir, masih sangat memungkinkan Bipih itu kembali diturunkan,” ujarnya.

    Saat ini, pemerintah dan BPH bersama instansi terkait tengah mematangkan rencana penurunan ongkos haji. Bahkan, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memperkirakan biaya haji ideal maksimal berada di angka Rp 85 juta, dan masih bisa ditekan lebih jauh apabila Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dapat direalisasikan.

    BPH memastikan musim haji 1446 H/2025 menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan ibadah haji. Dahnil menilai, selama ini pengelolaan haji di Tanah Air masih berperan seperti event organizer yang hanya fokus pada aspek ritual.

    Ke depan, BPH ingin mengembangkan ibadah haji sebagai instrumen ekonomi dan kebangsaan. Hal ini selaras dengan tiga visi utama BPH, yaitu:

    1. Sukses Ritual

    2. Sukses Ekosistem Ekonomi Haji

    3. Sukses Peradaban dan Keadaban Haji

    “BPH ingin membangun ekosistem haji yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan kebangsaan. Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga bagian dari pembangunan peradaban,” kata Dahnil. (Cr5)

  • Mendag RI dan Singapura Bahas Penguatan Perdagangan dan Stabilitas Ekonomi Kawasan

    Mendag RI dan Singapura Bahas Penguatan Perdagangan dan Stabilitas Ekonomi Kawasan

    SUKABUMIKITA.ID – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melakukan pertemuan bilateral dengan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Gan Kim Yong, dalam rangka memperkuat hubungan dagang serta menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Pertemuan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, dan menjadi forum strategis dalam merespons tantangan ekonomi global.

    “Saya berharap Indonesia dan Singapura terus meningkatkan kerja sama di sektor perdagangan. Hubungan kedua negara selama ini telah berjalan baik dan saling menguntungkan,” ujar Budi dalam keterangan resminya yang dikutip dari Antara, Senin (26/05/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu penting, antara lain:

    • Rencana penyelenggaraan kembali Annual Ministerial Dialogue (AMD) Indonesia–Singapura yang dijadwalkan berlangsung di Labuan Bajo, NTT, tahun ini.

    • Future of Investment and Trade Partnership (FIT-P) yang diusulkan Singapura.

    • WTO moratorium bea masuk atas transmisi elektronik yang masa berlakunya menjadi sorotan negara-negara anggota.

    • Isu tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) yang memicu ketegangan global.

    Budi menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung sistem perdagangan internasional yang adil, terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Terkait usulan kerja sama FIT-P, Indonesia masih akan mempelajari lebih lanjut dokumen proposal tersebut secara menyeluruh.

    Indonesia Pilih Jalur Diplomasi, Tak Ambil Langkah Retaliasi

    Terkait ketegangan dagang dengan AS, Mendag menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi. Sebaliknya, pemerintah memilih jalur diplomasi dan dialog konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan pandangan perdagangan.

    “Indonesia membuka ruang dialog yang konstruktif dengan AS. Ini adalah pendekatan terbaik dalam menghadapi perselisihan dagang,” tegas Budi.

    Fokus Perkuat Ekonomi dan Dorong UMKM Go Global

    Mendag juga menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama melalui:

    • Mendorong ekspor UMKM

    • Diversifikasi pasar ekspor ke luar pasar tradisional

    • Pengamanan pasar dalam negeri melalui instrumen trade remedies

    🇸🇬 Singapura Ajak Indonesia Gabung FIT-P dan JSI e-Commerce

    Menteri Gan Kim Yong menyampaikan apresiasinya atas hubungan bilateral yang telah lama terjalin erat antara Indonesia dan Singapura. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    “Singapura mengundang Indonesia untuk bergabung dalam program Future of Investment and Trade Partnership (FIT-P) dan Joint Statement Initiative (JSI) e-Commerce guna memperkuat kerja sama regional,” ujar Gan. (Cr5)

  • Markas Kodim 1307/Poso Terbakar Hebat, Penyebab Masih Misterius

    Markas Kodim 1307/Poso Terbakar Hebat, Penyebab Masih Misterius

    SUKABUMIKITA.ID – Kebakaran hebat melanda Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1307/Poso, Senin malam (26/05/2025). Kobaran api yang melalap bagian depan bangunan markas terekam jelas dalam sejumlah video yang beredar luas di media sosial.

    Dalam video tersebut, terlihat api membubung tinggi dan asap pekat mengepul dari area depan markas. Sejumlah warga yang melintas tampak panik dan berteriak, bergegas menjauh karena khawatir akan adanya ledakan dari dalam bangunan militer tersebut.

    “Cepat minggir! Jangan dekat-dekat, takut meledak!” teriak seorang warga dalam salah satu video amatir yang viral.

    Suasana mencekam terlihat menyelimuti kawasan sekitar Kodim. Lampu kendaraan warga yang melintas ikut menerangi kepulan asap di malam hari. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran, dan apakah terdapat korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini.

    Belum Ada Keterangan Resmi

    Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kodim 1307/Poso maupun Korem 132/Tadulako mengenai kronologi kejadian, dampak kerusakan, ataupun dugaan awal penyebab kebakaran. (Cr5)

  • Hari ini 26 Mei 2025, Rupiah Kembali Melemah ke Rp 16.249 per Dolar AS

    Hari ini 26 Mei 2025, Rupiah Kembali Melemah ke Rp 16.249 per Dolar AS

    SUKABUMIKITA.ID – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada perdagangan Senin (26/5/2025), di tengah kekhawatiran pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama.

    Rupiah ditutup melemah sebesar 31,5 poin (0,19%) ke level Rp 16.249 per dolar AS, setelah sebelumnya sempat menguat signifikan ke Rp 16.217,5 pada Jumat (23/05/2025).

    Menurut analis mata uang Ibrahim Assuaibi, pelemahan ini disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan The Fed serta situasi fiskal AS yang terus memburuk. Ia menyoroti penjualan obligasi pemerintah AS yang terus berlangsung sebagai respons pasar terhadap meningkatnya utang negara tersebut.

    “Kashkari dari The Fed memperingatkan risiko stagflasi dan menyatakan kecil kemungkinan suku bunga berubah pada September. Ini menambah tekanan pada mata uang pasar berkembang, termasuk rupiah,” ujar Ibrahim.

    ❗ Ancaman Tarif Trump Bikin Pasar Cemas

    Sentimen negatif juga datang dari sikap Presiden AS Donald Trump, yang kembali mengancam tarif 50% terhadap Uni Eropa. Meski kemudian ia mengumumkan penundaan tarif hingga awal Juli, ketidakpastian kebijakan dagang Trump dinilai membuat pelaku pasar waspada.

    “Pernyataan Trump yang berubah-ubah menjadi faktor penggerak volatilitas pasar global tahun ini,” lanjut Ibrahim. Ia juga mencatat ancaman Trump untuk mengenakan tarif terhadap impor telepon pintar, yang semakin memperkeruh sentimen investor.

    Namun di sisi lain, ada sedikit angin segar dari kabar negosiasi nuklir AS-Iran. Trump menyebut telah mengadakan pembicaraan “sangat baik” dengan pejabat Iran dalam perundingan akhir pekan. Jika terjadi kemajuan, maka peluang pelonggaran sanksi terhadap Iran terbuka kembali.

    📈 APBN Surplus, Sinyal Positif dari Dalam Negeri

    Di tengah tekanan global, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun hingga akhir April 2025. Surplus ini setara 0,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan menjadi titik balik setelah tiga bulan sebelumnya mengalami defisit beruntun.

    Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp 810,5 triliun, tumbuh lebih cepat dibanding belanja yang terealisasi Rp 806,2 triliun. Namun secara tahunan, pendapatan negara masih terkontraksi 12,4%, dengan penerimaan perpajakan turun 8,7% dan PNBP merosot hingga 24,7%.

    Ibrahim menilai bahwa surplus ini merupakan sinyal perbaikan, meskipun tekanan global tetap menjadi faktor dominan terhadap nilai tukar rupiah ke depan.

    “Untuk perdagangan besok, rupiah diperkirakan masih fluktuatif namun cenderung melemah di kisaran Rp 16.240 – Rp 16.300,” pungkasnya. (Cr5)

  • “One Man Show?” Ini Penjelasan Sekda Soal Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi

    “One Man Show?” Ini Penjelasan Sekda Soal Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi

    SUKABUMIKITA.ID – Sekda Jabar Herman Suryatman memastikan setiap kebijakan yang diputuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melewati perumusan kebijakan dari berbagai aspek.

    Sekda sebagai pucuk tertinggi dalam struktur birokrasi Pemda Provinsi Jabar selalu berupaya memastikan segala aspek terkait keputusan kebijakan Gubernur sejalan dengan kaidah-kaidah birokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

    Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Herman juga mengaku ia beserta jajaran mulai dari asisten daerah, kepala dinas/badan, serta seluruh unsur perangkat daerah lainnya selalu berkonsolidasi supaya setiap arahan kepala daerah dapat diimplementasikan dengan baik, lancar, dan efektif.

    “(Sebagian orang) mempertanyakan pengambilan keputusan Pak KDM kesannya itu _’one man show’, sporadis, spontanitas. Padahal di balik itu ada perumusan kebijakan,” katanya.

    “Ada perumusan kebijakan, ada research, ada perencanaan, ada kajian, dan juga ada analisis cepat baik dari sisi yuridis, sosiologi, maupun filosofis, termasuk soal anggaran,” tambah Herman.

    Dengan demikian implementasi kebijakan di lapangan punya latar belakang regulasi yang jelas dan tidak serampangan.

    Adapun kerja “satset’ Pemda Provinsi Jabar dipastikan demi penanganan cepat terhadap isu yang bergerak dinamis di lapangan. Hal itupun merupakan salah satu upaya akseleratif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sebagai muara dari segala aspek pembangunan.

    “Ada juga spontanitas KDM misalnya menolong masyarakat, itu bisa keluar dari saku sendiri,” ucap Herman.

    “Jadi di Jawa Barat itu bahu- membahu, Pak KDM dengan kepemimpinan yang “strong”, berani mengambil risiko, karena hampir semua yang beliau eksekusi besar resikonya dan beliau selalu siap pasang badan selama untuk kepentingan masyarakat, memang kewajiban pemimpin seperti itu,” tuturnya.

    “Akhirnya jajaran birokrasi pun meneladaninya, jadi kita ini adalah “super team,” pungkas Herman. ***

  • Gubernur Jabar Serukan Reformasi Rekrutmen Kerja Berbasis Digital

    Gubernur Jabar Serukan Reformasi Rekrutmen Kerja Berbasis Digital

    SUKABUMIKITA.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerukan urgensi reformasi sistem ketenakerjaan agar lebih banyak orang terserap di dunia kerja.

    Hal ini disampaikan Gubernur dalam orasi ilmiahnya pada Sidang Terbuka Senat Universitas Pasundan Wisuda Sarjana, Magister, dan Doktor Gelombang II Tahun Akademik 2024/2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Sabtu (24/05/2025).

    Gubernur menawarkan sistem rekrutmen tenaga kerja berbasis digital dan memudahkan secara birokrasi.

    Menurutnya, proses rekrutmen tenaga kerja selama ini masih menyulitkan pencari kerja, terutama lulusan baru perguruan tinggi. Banyak lulusan terbentur syarat administrasi.

    Pendekatan birokratis yang cenderung kaku, katanya, tidak relevan lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, yang semakin terdesak oleh kebutuhan hidup.

    “Di saat orang sedang kesulitan mencari kerja, jangan tambahkan beban. Kita butuh sistem rekrutmen yang manusiawi,” ujar Dedi Mulyadi.

    Dedi mengusulkan sistem baru yang berbasis data digital calon tenaga kerja—yang mengutamakan keahlian, minat, dan karakter pekerja.

    Sistem ini memungkinkan proses penerimaan dilakukan terlebih dahulu, baru diikuti kelengkapan administrasi seperti legalisasi ijazah, SKCK, atau dokumen lainnya. Hal ini diharapkan menjadi solusi cepat mengatasi pengangguran.

    “Sudah diterima dulu, baru urus persyaratan. Karena kalau sudah diterima, bikin persyaratan juga jadi tenang dan bahagia,” kata Dedi.

    Dedi juga menekankan pentingnya pendekatan langsung antara pemerintah dan dunia industri untuk menjembatani kebutuhan tenaga kerja.

    Pemdaprov akan mendorong kolaborasi aktif antara dinas ketenagakerjaan, perguruan tinggi, dan sektor swasta agar lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga disiapkan sebagai pencipta lapangan kerja.

    “Etos kerja harus dibangun sejak dini. Jangan malu memulai dari bawah. Pekerjaan apapun, selama halal, itu mulia. Dan kita, pemerintah, harus hadir untuk mempermudah bukan mempersulit,” tandasnya. ***

  • Viral! Warga Sukabumi Keluhkan RSUD Palabuhanratu, Kini Malah Diduga Diintimidasi

    Viral! Warga Sukabumi Keluhkan RSUD Palabuhanratu, Kini Malah Diduga Diintimidasi

    SUKABUMIKITA.ID – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul viralnya keluhan dari seorang warga, Nurlela, yang mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan.

    Berdarasakan keterangan yang dikatakannya, perlakuan tersebut berasal dari oknum tenaga medis, saat dirinya mendampingi orang tuanya menjalani perawatan di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut.

    Dalam keterangannya kepada media, Nurlela mengungkapkan bahwa insiden pertama terjadi saat orang tuanya dirawat inap. Ia merasa diperlakukan secara tidak sopan oleh salah satu perawat yang bertugas.

    “Saya sudah laporkan ke manajemen rumah sakit agar sikap seperti itu diubah,” ujarnya, Minggu (25/05/2025).

    Namun, belum sempat melihat perbaikan, kejadian serupa kembali terjadi, kali ini melibatkan oknum dokter saat kunjungan ke poli rawat jalan. Merasa kecewa, Nurlela kembali mengadukan ke bagian Humas RSUD Palabuhanratu, namun bukan permintaan maaf yang ia inginkan.

    “Saya bilang, tidak perlu minta maaf, tapi perbaikilah sistem pelayanannya,” kata Nurlela.

    Keluhannya tak berhenti pada sikap petugas medis. Nurlela juga mengeluhkan seringnya obat tidak tersedia di apotek rumah sakit, meski dirinya menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

    “Saya sampai harus beli obat sendiri di apotek luar. Lalu gunanya BPJS buat apa kalau obat kosong terus?” keluhnya.

    Karena tidak menemukan solusi melalui jalur internal, Nurlela akhirnya membuat surat terbuka di media sosial. Unggahannya pun viral dan memicu reaksi publik, termasuk dari Bupati Sukabumi dan sejumlah anggota DPRD.

    “Alhamdulillah akhirnya dapat perhatian juga. Pak Bupati langsung memberi instruksi ke pihak rumah sakit untuk memperbaiki layanan,” ucapnya.

    Namun, alih-alih melakukan perbaikan secara sistemik, muncul dugaan adanya upaya pembungkaman dari oknum pegawai rumah sakit. Nurlela menyebut bahwa beredar broadcast message di aplikasi WhatsApp internal RSUD, yang mengajak para pegawai untuk melaporkan akun media sosial miliknya secara massal.

    “Jadi malah dibalas seperti itu. Ini bentuk pembungkaman! Harusnya kritik dijadikan bahan evaluasi, bukan malah diintimidasi,” tegasnya.

    Salah satu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi juga membenarkan bahwa pelayanan di RSUD Palabuhanratu, termasuk soal ketersediaan obat, tengah menjadi sorotan dewan. Ini mengindikasikan bahwa permasalahan yang dialami Nurlela bukan kasus tunggal.

    Kasus ini menjadi peringatan serius bagi manajemen RSUD Palabuhanratu dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, kritik dari masyarakat tidak bisa dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai pengingat akan tanggung jawab pelayanan publik yang profesional, manusiawi, dan transparan. (Cr5)

  • 25 Pejabat Eselon II Ikuti Uji Kompetensi, Walikota Sukabumi: Kita Ingin Birokrasi Yang Segar!

    25 Pejabat Eselon II Ikuti Uji Kompetensi, Walikota Sukabumi: Kita Ingin Birokrasi Yang Segar!

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi mulai melakukan langkah awal menuju rotasi besar-besaran dalam struktur pejabat eselon II, III, dan IV.

    Sebanyak 25 pejabat eselon II mengikuti Uji Kompetensi (Ujikom) yang digelar pada Minggu, 25 Mei 2025, sebagai bagian dari proses penyaringan dan penempatan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

    Ujikom ini bukan sekadar formalitas. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa proses tersebut menjadi instrumen penting dalam membangun birokrasi yang profesional, serta bersih dari praktik-praktik rotasi yang sarat kepentingan.

    “Saya tidak ingin ada opini bahwa rotasi ini berdasarkan keinginan pribadi. Semua murni dari hasil penilaian objektif oleh tim pansel,” tegas Ayep saat memantau langsung jalannya ujian.

    Menurutnya, seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk mutasi dan promosi jabatan, dilakukan berdasarkan hasil Ujikom yang dinilai oleh Panitia Seleksi (Pansel) independen. Tim pansel ini terdiri dari lima orang profesional dari luar Pemkot Sukabumi, guna memastikan objektivitas dan transparansi.

    Tiga Aspek Penilaian

    Para peserta ujian dinilai dari tiga aspek utama: kemampuan administrasi, penyusunan makalah strategis, dan wawancara mendalam. Hasil dari ketiga aspek ini akan diakumulasi untuk menentukan peringkat serta kecocokan masing-masing pejabat terhadap jabatan yang akan dirotasi atau diisi ulang.

    Wali Kota Ayep juga menekankan bahwa pelaksanaan Ujikom ini menjadi bagian dari komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang adaptif dan akuntabel, seiring dengan mendekatnya masa akhir jabatannya.

    “Kita ingin birokrasi yang segar, tidak stagnan. Maka rotasi berbasis kompetensi adalah solusi,” tambahnya.

    Lebih jauh, ia menyatakan bahwa hasil akhir Ujikom akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan pengesahan resmi. Prosedur ini wajib dilakukan sesuai regulasi yang berlaku, guna menghindari pelanggaran hukum dalam proses rotasi jabatan.

    Hindari Praktik “Rotasi Basah”

    Ayep juga secara tegas menolak segala bentuk rotasi “basah” istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada mutasi jabatan yang dipengaruhi oleh transaksi tertentu. Ia menekankan bahwa sistem rotasi harus bersih dari intervensi non-profesional.

    “Regulasi kita sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan. Jangan sampai bagus di atas kertas, tapi gagal di pelaksanaan,” ujarnya.

    BKPSDM Pastikan Proses Transparan

    Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Didin Syaripudin, turut hadir mendampingi jalannya Ujikom dan memastikan seluruh tahapan berlangsung transparan. Ia mengungkapkan bahwa pansel independen bekerja secara profesional tanpa tekanan atau campur tangan pihak manapun.

    “Pansel terdiri dari lima orang profesional dan independen dari luar lingkungan Pemkot. Mereka akan menilai secara objektif tanpa intervensi,” kata Didin. (Cr5)

  • Pembentukan Koperasi Merah Putih Telah Rampung di 33 Kelurahan Kota Sukabumi

    Pembentukan Koperasi Merah Putih Telah Rampung di 33 Kelurahan Kota Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Program Koperasi Merah Putih yang digagas Pemerintah Kota Sukabumi akhirnya tuntas seratus persen. Kini, seluruh 33 kelurahan di Kota Sukabumi telah resmi membentuk koperasi baru yang diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan di tingkat komunitas.

    Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskumindag Kota Sukabumi, Agus Mulyana, saat diwawancarai awak media pada Sabtu (24/05/2025).

    “Alhamdulillah, sampai hari ini 33 kelurahan sudah menyelesaikan tahapan musyawarah pembentukan koperasi. Ini artinya kita sudah 100 persen menyelesaikan tahap awal pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Sukabumi,” ujarnya.

    15 Koperasi Sudah Kantongi SK Kemenkumham

    Setelah melewati tahapan musyawarah di kelurahan, proses selanjutnya adalah penyusunan akta pendirian dan pengajuan pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dari 33 koperasi yang telah dibentuk, 15 koperasi di antaranya sudah mengantongi SK pengesahan resmi dari Kemenkumham.

    “Sisanya sedang dalam proses. Kami optimistis dalam waktu dekat seluruhnya akan memiliki akta dan SK dari Kemenkumham,” tambah Agus.

    Dengan legalitas ini, koperasi-koperasi tersebut kini bisa mulai menjalankan aktivitas ekonomi secara formal, seperti pembiayaan, pengelolaan simpan pinjam, dan usaha produktif lainnya.

    Meski struktur organisasi koperasi telah terbentuk dan legalitas mulai dikantongi, Agus menegaskan bahwa tantangan ke depan justru semakin kompleks. Salah satunya adalah soal kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengurus dan pengawas koperasi.

    “Kami akan segera memberikan pembekalan, pelatihan, dan pendampingan kepada para pengurus koperasi. Mereka perlu memahami secara menyeluruh tentang manajemen koperasi, pelaporan keuangan, hingga penguatan usaha anggotanya,” jelasnya.

    Agus juga menyebutkan bahwa Diskumindag Kota Sukabumi masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, terutama terkait skema pembinaan dan pembiayaan koperasi ini. Ia berharap akan ada fasilitasi berupa modal awal atau akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) agar koperasi bisa segera aktif dan mandiri.

    “Kami siap di daerah, tapi tetap menunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Misalnya, apakah akan ada fasilitasi modal awal, akses pembiayaan dari LPDB, atau bentuk intervensi lainnya,” ungkapnya.

    Dengan telah rampungnya pembentukan koperasi di seluruh kelurahan, kini masyarakat Kota Sukabumi punya instrumen ekonomi berbasis komunitas yang lebih kuat. (Cr5)

  • Diskon Listrik 50% Kembali Digulirkan, Target 79 Juta Rumah Tangga pada Juni-Juli 2025

    Diskon Listrik 50% Kembali Digulirkan, Target 79 Juta Rumah Tangga pada Juni-Juli 2025

    SUKABUMIKITA.ID – Kabar baik bagi masyarakat! Pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama dua bulan, yakni Juni hingga Juli 2025, sebagai bagian dari program stimulus ekonomi nasional.

    Kebijakan ini diumumkan secara resmi melalui situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Sabtu (24/5/2025). Diskon tarif listrik tersebut ditujukan khusus bagi sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Stimulus Ekonomi Jelang Libur Sekolah

    Diskon listrik ini merupakan satu dari enam stimulus ekonomi yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi nasional menjelang masa libur sekolah.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

    Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen

    Pemerintah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 dapat berada di kisaran 5 persen, setelah pada kuartal sebelumnya hanya tumbuh 4,87 persen.

    Menurut Airlangga, berbagai stimulus, termasuk diskon listrik, akan membantu mengangkat konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen penting dalam struktur PDB Indonesia.

    “Insentif ini krusial agar ekonomi bisa tetap tumbuh. Kita ingin mendorong masyarakat untuk tetap belanja, tetap konsumtif secara produktif di masa-masa libur,” tambahnya.

    Bersamaan dengan Gaji ke-13 ASN

    Airlangga juga menyebutkan bahwa masa pencairan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) akan menjadi momen yang tepat untuk mendongkrak belanja masyarakat. Kombinasi gaji ke-13 dan diskon tarif listrik diperkirakan akan memberikan dampak positif pada sektor konsumsi dan UMKM. (Cr5)