Kategori: BERITA

SUKABUMIKITA.ID — Kota Sukabumi kembali mencatatkan prestasi nasional dengan menempati peringkat ke-6 dalam Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2024 yang dirilis oleh SETARA Institute. Pencapaian ini menandai kemajuan dari posisi tahun sebelumnya, di mana Sukabumi berada di urutan ke-8.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam seremoni peluncuran dan pemberian penghargaan IKT 2024 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Sukabumi. Kami bersyukur karena berhasil naik ke peringkat enam nasional. Semoga tahun depan bisa masuk lima besar,” ujar Ayep Zaki, Senin (02/06/2025).

Wali kota juga menyampaikan bahwa prestasi ini adalah buah dari komitmen kolektif antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta warga masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kebhinekaan.

“Dari tahun ke tahun, nilai IKT Kota Sukabumi menunjukkan tren positif. Sejak 2020 hingga 2023, kita konsisten masuk 10 besar nasional. Ini bukan hanya angka, tetapi mencerminkan suasana sosial yang harmonis,” tambahnya.

Komitmen terhadap toleransi juga kembali ditegaskan Ayep Zaki saat dirinya menghadiri peringatan HUT ke-49 Badan Kerjasama Gereja-gereja Sukabumi (BKGS), yang berlangsung di Gereja Kristen Pasundan.

Dalam keterangannya Ayep Zaki menyebut Kota Sukabumi sebagai salah satu dari 514 kota di Indonesia, yang berhasil menunjukkan praktik toleransi secara nyata.

Namun demikian, Ayep tidak ingin sekadar puas dengan pencapaian ini. Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan penerbitan regulasi seperti Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai fondasi legal bagi upaya kerukunan.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti peran strategis generasi muda dalam menjaga keberagaman di tengah tantangan zaman. “Kami berharap sekolah-sekolah, komunitas pemuda, hingga organisasi kemasyarakatan aktif menanamkan dan menyuarakan nilai-nilai kebhinekaan dalam setiap aktivitas mereka,” tuturnya.

Pemkot Sukabumi, lanjut Ayep, akan terus menciptakan ruang dialog antarumat beragama guna mencegah potensi konflik serta menyelesaikan persoalan dengan cara damai dan musyawarah. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Genap 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, kritik tajam mulai dilontarkan dari lembaga legislatif.

Kali ini datang dari Agus Samsul, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, yang menyebut pemerintahan baru ini masih terjebak pada euforia seremonial dan belum menunjukkan arah kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat.

“Seratus hari ini bukan soal hitungan hari kerja, tapi tentang sinyal arah. Sampai sekarang, kita belum melihat pijakan kuat dari Wali Kota dalam menjawab problem nyata masyarakat,” tegas Agus saat ditemui, Sabtu (31/05/2025).

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret maupun lompatan kebijakan yang mencerminkan visi-misi perubahan sebagaimana yang pernah digaungkan saat kampanye.

Ia menyebut bahwa percepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya menjadi prioritas, bukan dikesampingkan.

“Janji kampanye jangan hanya tinggal di baliho. Harus diturunkan ke dokumen perencanaan seperti RPJMD. Kalau itu pun belum mulai dibahas secara serius, bagaimana mau bicara program kerja?” ujar Agus.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan keberadaan strategi atau blue print pembangunan yang konkret. Agus menyoroti lemahnya respons Pemkot terhadap persoalan sosial mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan keberadaan PKL yang kian menjamur di pusat kota.

“Persoalan rakyat tak bisa ditangani dengan pencitraan. Lihat saja pusat kota, PKL makin banyak, kemiskinan masih tinggi, dan warga kesulitan mengakses layanan dasar. Di mana roadmap pembangunan yang dijanjikan?” katanya dengan nada serius.

Agus juga mengkritisi lemahnya manajemen tata kelola birokrasi di bawah kepemimpinan Ayep Zaki. Ia menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai menabrak aturan dan etika pemerintahan, seperti pengangkatan tim percepatan daerah tanpa dasar regulasi yang jelas, serta pelibatan banyak tenaga dari luar daerah dalam struktur strategis.

“Bukan anti-pegawai luar kota, tapi apakah tidak ada SDM lokal yang mumpuni? Ini soal kepercayaan terhadap potensi daerah sendiri. Belum lagi soal pengelolaan fasilitas publik seperti Lapang Merdeka yang sekarang menuai protes warga,” tegasnya.

Terkait rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Agus menyebut langkah tersebut memang patut diapresiasi, namun ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani rakyat kecil.

“Kalau kenaikan PAD hanya mengandalkan pungutan atau retribusi dari pedagang dan usaha kecil, itu sama saja mengalihkan beban. Harus cerdas menggali potensi, bukan membebani,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya membangun sinergi dengan DPRD, bukan justru bersikap eksklusif dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, komunikasi antara eksekutif dan legislatif belum menunjukkan tanda-tanda harmonis.

“Jangan alergi terhadap kritik. Kami di DPRD hadir bukan untuk menjegal, tapi untuk memastikan pemerintah berjalan di relnya. Kolaborasi bukan cuma jargon, tapi harus nyata dalam praktik,” tegas Agus.

Di akhir pernyataannya, Agus menyampaikan harapan agar momentum 100 hari tidak hanya menjadi pencitraan, melainkan titik balik untuk mulai bekerja secara serius dan berpihak pada masyarakat.

“Kalau 100 hari ini dianggap simbolik, jangan salahkan publik bila mulai mempertanyakan arah kepemimpinan. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekedar janji,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Menjelang 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, sejumlah sorotan mulai bermunculan dari kalangan legislatif.

Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Danny Ramdhani, yang menilai belum tampak perubahan signifikan dalam roda pemerintahan kota sejak pasangan ini dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

“Yang pertama, sampai sejauh ini belum terlihat perubahan yang signifikan terkait pembangunan di Kota Sukabumi,” ujar Danny saat diwawancarai, Jumat (30/05/2025).

Menurutnya, percepatan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi hal mendesak agar janji-janji kampanye kepala daerah bisa tertuang secara jelas dalam dokumen perencanaan resmi.

Danny juga menyoroti belum adanya blue print atau peta jalan pembangunan yang konkret dari Wali Kota Ayep Zaki, terutama dalam menangani persoalan-persoalan sosial yang cukup kompleks, seperti kemiskinan dan maraknya pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik pusat kota.

“Pemerintahan Pak Ayep Zaki sampai saat ini belum memiliki blue print untuk mengatasi persoalan sosial. Seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga, serta penanganan PKL yang semakin merebak,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat mulai menyuarakan keresahan terhadap masalah kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan (K3) di Kota Sukabumi. Beberapa ruas jalan kembali dipadati PKL, serta persoalan sampah yang dianggap tidak tertangani dengan optimal.

Tak hanya itu, Danny juga menyinggung sejumlah kebijakan pemerintahan Ayep Zaki yang dinilai belum selaras dengan etika birokrasi dan regulasi yang berlaku.

Di antaranya pengangkatan tim percepatan daerah, Dewan Pengawas BLUD RSUD R Syamsudin SH, serta penggunaan Lapang Merdeka yang dianggap menabrak aturan.

“Penggunaan banyak sumber daya manusia dari luar Kota Sukabumi juga perlu ditinjau ulang. Termasuk skema peminjaman daerah untuk penerangan jalan umum (PJU) yang harus sesuai ketentuan,” katanya.

Danny mengingatkan agar pemerintah daerah lebih fokus pada dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun, dan mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan agenda resmi pemerintahan.

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemkot Sukabumi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat.

“Keberanian untuk meningkatkan PAD memang patut diapresiasi, tapi tetap harus berlandaskan regulasi, dan jangan sampai memberatkan rakyat,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Danny menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai kunci keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi.

“Kolaborasi dan sinergitas adalah hal yang sangat penting. Kami di DPRD memberikan kritik dan masukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap Kota Sukabumi,” tuturnya.

Ia menambahkan, 100 hari kepemimpinan seharusnya menjadi momentum awal untuk menunjukkan arah perubahan, meski secara substansi mungkin belum bisa terlihat sepenuhnya.

“Mari kita kawal dan awasi bersama-sama. Kritik bukan untuk menghakimi, tapi sebagai ruang untuk memperbaiki dan bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi resmi melantik Andang Tjahjandi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif melalui prosesi pelantikan yang digelar secara daring pada Rabu (28/05/2025).

Pelantikan ini juga disertai dengan pengangkatan 11 pejabat eselon III, 6 pejabat eselon IV, serta 1 pejabat fungsional yang berlangsung di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut dan menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pengangkatan jabatan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2684/SJ tertanggal 20 Mei 2025.

Menurut Ayep, pengangkatan Sekda definitif ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan di Kota Sukabumi, mengingat masa jabatan Penjabat Sekda akan segera berakhir pada Juni 2025.

“Pelantikan ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Semua tahapan telah dilalui sesuai regulasi, termasuk persetujuan dari BKN, Gubernur Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri,” tegas Ayep dalam sambutannya.

Ayep Zaki juga menekankan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika birokrasi pemerintahan. Ia menyatakan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja aparatur.

“Di mana pun, termasuk di provinsi dan kabupaten, rotasi jabatan adalah hal yang wajar. Ini bukan sesuatu yang harus dipolitisasi,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ayep menyerukan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat yang baru dilantik agar mengedepankan kebersamaan dan loyalitas pada pimpinan. Ia menolak adanya friksi atau kelompok dalam internal pemerintahan.

“Saya minta semua solid. Tidak ada kelompok-kelompok. Semua harus satu komando dan bergerak bersama demi kemajuan Kota Sukabumi,” katanya dengan tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal daerah. Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah yang sehat menjadi penopang utama dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APBD yang kuat hanya bisa dicapai kalau kita semua bekerja keras meningkatkan PAD. Tanpa itu, pembangunan tidak akan maksimal,” ucap Ayep.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, didukung oleh soliditas ASN dan visi bersama untuk memajukan daerah secara berkelanjutan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Menjelang perayaan Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik penyedia hewan kurban di Kota Sukabumi, Rabu (28/05/2025).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan, sekaligus kesiapan para peternak lokal. Hal ini untuk mengantisipasi ketersediaan hewan kurban, saat permintaan tinggi menjelang hari besar keagamaan umat Islam tersebut.

Turut mendampingi dalam agenda itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, serta sejumlah pejabat lainnya.

Lokasi yang dikunjungi antara lain pasar hewan tradisional, peternakan kambing rakyat, serta kelompok peternak sapi Ngudi Rahayu yang aktif di wilayah kota.

Dalam kunjungannya, Ayep Zaki menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sektor peternakan lokal sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Peternak rakyat memiliki peran penting dalam menopang perekonomian lokal. Tahun depan kami akan upayakan penambahan anggaran dari APBD untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan mereka,” ujar Ayep.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah menjadi kunci agar intervensi pembangunan bisa lebih merata. Oleh karena itu, sinergi antar perangkat daerah dan masyarakat menjadi krusial.

“Kalau ingin anggaran kita meningkat, tentu perlu kerja keras semua pihak. Kita harus bersatu dalam visi pembangunan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang tahun ini memberikan bantuan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Kota Sukabumi.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi kurban. Ini bukti kepedulian pemerintah pusat kepada warga daerah,” ungkap Ayep.

Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Sukabumi menegaskan bahwa seluruh pedagang dan peternak telah diberikan imbauan untuk memastikan kesehatan hewan, termasuk vaksinasi terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

“Hasil pengecekan lapangan menunjukkan stok hewan kurban mencukupi, dan sebagian besar dalam kondisi sehat. Kami pastikan hewan yang dijual layak konsumsi dan aman,” jelasnya.

Di sisi lain, Camat Lembursitu yang turut mendampingi agenda lapangan tersebut menyatakan bahwa kunjungan langsung dari Wali Kota memberikan semangat baru bagi para pelaku usaha peternakan.

“Kehadiran Wali Kota memberi dampak positif, khususnya bagi peternak kecil. Ini bentuk nyata dukungan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mencegah stunting melalui peningkatan gizi masyarakat,” ujarnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap momen Iduladha tahun ini tak hanya menjadi bentuk ibadah kurban, namun juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan kembali dibuktikan melalui pertemuan dengan sejumlah investor asing, Rabu (28/05/2025).

Dalam forum audiensi yang berlangsung di Balai Kota, perwakilan investor dari Jepang dan Korea hadir untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang energi terbarukan serta industri manufaktur ramah lingkungan.

Pertemuan ini menjadi bagian dari strategi Pemkot dalam membuka akses investasi jangka panjang yang tak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan.

Salah satu perusahaan asal Jepang, Digi Capital Grid, menyampaikan minat mereka untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan di Sukabumi. Proyek ini difokuskan pada pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan energi bersih sebagai alternatif kebutuhan listrik perkotaan.

“Meski saat ini belum tersedia lahan milik pemerintah yang siap digunakan, kami tetap berkomitmen untuk berinvestasi, asalkan semua persyaratan dapat dipenuhi, termasuk penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemkot,” ujar perwakilan Digi Capital Grid.

Setidaknya ada sembilan poin dalam draft nota kesepahaman tersebut, mulai dari promosi pembangunan daerah, pengembangan infrastruktur energi ramah lingkungan.

Selain itu, ada juga terkait penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pariwisata, hingga strategi menjadikan Sukabumi sebagai kawasan investasi strategis nasional.

Sementara itu, dari sektor manufaktur, perusahaan PT Royal Puspita, produsen boneka ekspor yang telah beroperasi di Kabupaten Sukabumi sejak 1992, menyampaikan rencana ekspansi pabrik ke wilayah Kota Sukabumi.

Menurutnya, saat ini Royal Puspita telah menyerap lebih dari 1.800 tenaga kerja, serta sudah menerapkan sistem produksi rendah limbah.

Namun, dalam keterangannya, pihak perusahaan mengeluhkan adanya gangguan premanisme dalam proses perekrutan tenaga kerja, yang dikhawatirkan dapat menghambat operasional.

Mereka berharap, dengan adanya pertemuan ini, ada dukungan dari pemerintah kota terutama dalam bentuk jaminan keamanan dan kemudahan perizinan usaha.

Menanggapi berbagai rencana tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan bahwa pemerintah kota sangat terbuka terhadap kehadiran investor, selama membawa dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan kota.

“Kami menyambut baik setiap inisiatif investasi, khususnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pemerintah siap memberikan fasilitasi dan menyelesaikan persoalan di lapangan dengan cara-cara yang adil dan tegas,” ungkap Bobby.

Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan lapangan kerja baru, terlebih saat ini Sukabumi tengah bersiap menyambut proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan jalan tol yang akan membuka akses ekonomi antarwilayah.

Dengan dukungan dari mitra internasional, Pemerintah Kota Sukabumi optimistis dapat memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

Energi bersih dan industri ramah lingkungan diharapkan menjadi tulang punggung masa depan kota yang tidak hanya maju, tapi juga sehat dan berdaya saing. (Cr5)