Sukabumikita.id

Kategori: BERITA

  • Kepala Disdikbud Kota Sukabumi Fokus Benahi Tata Kelola Pendidikan

    Kepala Disdikbud Kota Sukabumi Fokus Benahi Tata Kelola Pendidikan

    SUKABUMIKITA.ID – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Novian Restiadi, menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pendidikan di Kota Sukabumi. Ia menyampaikan hal itu usai resmi di lantik oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, pekan lalu.

    Novian menuturkan, dirinya akan fokus pada kerja nyata yang hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah dan satuan kerja di bawah Disdikbud.

    “Saya akan melakukan kerja-kerja nyata yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan memastikan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan pelayanan administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjalan tertib, baik, dan lancar,” ujarnya, Minggu (12/10).

    Tiga Fokus Utama Kerja

    Novian memaparkan tiga fokus utama yang akan menjadi arah kerja awal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Pertama, penataan data pendidikan agar lebih akurat. Kedua, peningkatan disiplin dan pelayanan guru. Ketiga, penguatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan mitra dunia pendidikan.

    “Fokus awalnya ada tiga: penataan data pendidikan yang akurat, penguatan disiplin dan layanan guru, serta memperkuat kolaborasi dengan orang tua dan mitra dunia pendidikan untuk mendukung pembelajaran,” jelasnya.

    Ia menilai, data pendidikan yang valid menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan data yang akurat, proses perencanaan dan evaluasi program dapat dilakukan lebih efektif dan terukur.

    Guru Jadi Ujung Tombak Kualitas Pendidikan

    Novian menegaskan pentingnya disiplin dan etos kerja guru. Menurutnya, guru yang berdisiplin tinggi akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

    “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Ketika kedisiplinan dan etos kerjanya baik, maka kualitas pembelajaran di sekolah juga meningkat,” ungkapnya.

    Bangun Ekosistem Pendidikan Kolaboratif

    Selain aspek data dan kedisiplinan, Novian juga menyoroti pentingnya sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ia menilai, kolaborasi yang kuat akan membentuk ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan.

    “Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus berjalan beriringan untuk membangun generasi Sukabumi yang unggul dan berkarakter,” tegasnya. (Cr5)

  • Ayep Zaki Dorong Gerakan Wakaf Jadi Fondasi Ekonomi Sukabumi

    Ayep Zaki Dorong Gerakan Wakaf Jadi Fondasi Ekonomi Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Di bawah kepemimpinan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, arah pembangunan daerah kini bergerak menuju paradigma baru. Kota ini tidak lagi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga mengandalkan partisipasi sosial berbasis keikhlasan melalui gerakan wakaf uang.

    Konsep besar bertajuk “Kota Sukabumi Menuju Kota Wakaf” lahir dari pandangan visioner Ayep Zaki. Ia meyakini, wakaf bukan sekadar ibadah individu, tetapi sistem ekonomi peradaban yang mampu melahirkan dana abadi bagi generasi mendatang.

    “Kita ingin Kota Sukabumi menjadi kota yang dibangun atas dasar cinta dan keikhlasan. Wakaf adalah jalan untuk mewujudkannya,” ujar Ayep Zaki dalam berbagai kesempatan publik, Minggu (12/10).

    Langkah strategis ini semakin nyata ketika Ayep memasukkan program Wakaf Dana Abadi Kota Sukabumi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keputusan tersebut menjadikan Sukabumi sebagai kota pertama di Indonesia yang secara resmi mengintegrasikan konsep wakaf ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

    Gerakan Wakaf Terus Menguat di Tengah Masyarakat

    Gerakan wakaf yang dipelopori Pemerintah Kota Sukabumi kini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan para wakif. Tren perolehan wakaf uang terus meningkat seiring tumbuhnya literasi wakaf di masyarakat.

    Semua pelaksanaan program mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan turunannya. Melalui regulasi tersebut, Pemkot Sukabumi berupaya menghadirkan tata kelola wakaf yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

    Sinergi Pemerintah dan Lembaga Wakaf

    Ayep Zaki menyadari bahwa keberhasilan gerakan wakaf membutuhkan lembaga pelaksana yang kuat dan kredibel. Karena itu, ia memberikan dukungan penuh kepada Lembaga Wakaf Doa Bangsa (LWDB) sebagai nazhir resmi yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).

    Tak berhenti di situ, Ayep juga menggagas pembentukan Badan Eksekutif Wakaf Daerah (BEWARA) sebagai wadah koordinasi antar lembaga wakaf. Melalui kolaborasi ini, Pemkot Sukabumi kini bersinergi dengan BWI Perwakilan Kota Sukabumi, Kementerian Agama, bank-bank syariah LKS-PWU, serta komunitas sosial dan kampung wakaf.

    Program Qardhul Hasan: Modal Usaha Tanpa Bunga

    Salah satu langkah nyata dari gerakan wakaf Kota Sukabumi adalah peluncuran Program Qardhul Hasan. Program ini memberikan pembiayaan tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan dana yang bersumber dari hasil pengelolaan wakaf uang.

    Bekerja sama dengan LWDB, ratusan pelaku UMK telah menerima bantuan Qardhul Hasan senilai Rp250 ribu per penerima dengan tenor sepuluh bulan. Dana tersebut berasal dari kontribusi pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta para donatur lainnya.

    Program Qardhul Hasan tidak sekadar bantuan modal. Inisiatif ini menjadi bentuk nyata ekonomi berbasis nilai rahmatan lil ‘alamin—membangun kesejahteraan umat tanpa jeratan riba.

    Ayep Zaki tak hanya mengampanyekan gerakan wakaf lewat kebijakan, tetapi juga melalui keteladanan pribadi. Ia merupakan salah satu wakif aktif yang rutin hadir dalam kegiatan sosial seperti peresmian Kampung Wakaf, santunan anak yatim, dan sosialisasi wakaf uang di berbagai kecamatan.

    Dengan cara ini, Ayep menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak cukup hanya memberi imbauan, melainkan harus menggerakkan perubahan dengan tindakan nyata.

    Sukabumi Jadi Model Kota Wakaf di Indonesia

    Gagasan pembangunan daerah berbasis wakaf yang digagas Ayep Zaki mulai menarik perhatian daerah lain di Indonesia. Konsep ini menempatkan Kota Sukabumi sebagai model pembangunan ekonomi umat yang berpadu dengan nilai spiritualitas dan keikhlasan.

    “Wakaf bukan sekadar sedekah abadi, tetapi peradaban yang menegakkan kesejahteraan umat. Kota Sukabumi harus menjadi contoh kebaikan bagi kota-kota lain di Indonesia,” tegasnya.

    Dengan visi yang memadukan spiritualitas dan pembangunan ekonomi, Ayep Zaki berhasil menempatkan Sukabumi sebagai kota yang tumbuh bukan hanya dari anggaran, tetapi juga dari keikhlasan warganya. (Cr5)

  • Relawan Tagana Kota Sukabumi Dapat Pembekalan Triase dari MSN Training, Fokus pada Penanganan Korban Massal

    Relawan Tagana Kota Sukabumi Dapat Pembekalan Triase dari MSN Training, Fokus pada Penanganan Korban Massal

    SUKABUMIKITA.ID – Dalam rangka memperkuat kapasitas relawan dalam menghadapi situasi darurat kebencanaan, MSN Training menggelar pelatihan triase bagi relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) Kota Sukabumi, Sabtu (11/10/2025).

    Kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret dalam meningkatkan kemampuan teknis relawan, terutama dalam menangani korban bencana secara cepat dan tepat.

    Direktur MSN Training, Nurhayati, yang akrab disapa Nunu, menjelaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar program pembekalan, tetapi juga bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat sekaligus pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

    “Kegiatan hari ini adalah pelatihan triase untuk para relawan Kota Sukabumi, khususnya dari Tagana. Ini merupakan bentuk pengabdian kami dari MSN Training kepada masyarakat, sekaligus bagian dari tridharma perguruan tinggi,” ungkap Nunu.

    Nunu yang juga tengah menempuh studi di Program Magister Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menambahkan, bahwa pelatihan tersebut untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada para relawan kebencanaan.

    “Kita tahu, Kota Sukabumi ini sangat rawan terhadap bencana, mulai dari longsor, banjir, hingga gempa. Karena itu, kami ingin membekali relawan dengan pengetahuan yang relevan agar mampu bertindak cepat dan tepat saat menghadapi kondisi darurat,” ujarnya.

    Pelatihan ini di fokuskan pada satu materi utama, yakni START (Simple Triage And Rapid Treatment). Yakni, sebuah metode sederhana namun efektif dalam memilah korban bencana, berdasarkan tingkat keparahan luka dan prioritas penanganan.

    “Kami ingin melihat perkembangan kemampuan peserta secara objektif. Dari hasil post test nanti, kita bisa tahu sejauh mana materi terserap,” tambahnya. Menurut Nunu, kegiatan seperti ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

    Relawan Tagana Apresiasi Pelatihan: Bermanfaat dan Harus Jadi Agenda Rutin

    Ketua Forum Komunikasi Tagana Kota Sukabumi, Dede Kuswelly, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Ia menilai pelatihan triase menjadi salah satu bentuk peningkatan kapasitas yang sangat di butuhkan oleh para relawan.

    “Kami sebagai relawan Tagana yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Sukabumi mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Pelatihan triase ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas kami dalam menangani korban bencana, terutama jika terjadi situasi dengan korban massal,” tutur pria yang akrab disapa Welly.

    Ia menegaskan, pelatihan semacam ini memberikan pengetahuan praktis yang bisa langsung di terapkan di lapangan. “Kami sangat bersyukur karena bisa di latih langsung oleh tim profesional dari MSN Training. Materinya jelas, aplikatif, dan sangat relevan dengan situasi yang sering kami hadapi di lapangan. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin agar kemampuan relawan semakin meningkat,” ujarnya. (Cr5)

  • Bappeda Kota Sukabumi Siapkan Evaluasi Kinerja Pembangunan Triwulan III 2025

    Bappeda Kota Sukabumi Siapkan Evaluasi Kinerja Pembangunan Triwulan III 2025

     SUKABUMIKITA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan daerah. Saat ini, Bappeda tengah menyiapkan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (PEKPD) untuk Triwulan III Tahun 2025. Langkah ini melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

    Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, didampingi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Asep Supriad, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan seluruh SKPD sebagai bentuk persiapan.

    “Kami sudah menggelar pertemuan dengan seluruh SKPD sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan triwulan ketiga tahun 2025,” ujar Hasan, Senin (06/10/2025).

    Evaluasi untuk Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran

    Hasan menegaskan bahwa kegiatan evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administrasi. Evaluasi triwulanan berperan penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

    “Dengan evaluasi yang terstruktur, kami dapat memantau capaian program, menemukan hambatan, dan menyusun strategi percepatan yang efektif,” jelasnya.

    Menurut Hasan, pengendalian kinerja pembangunan harus dilakukan secara disiplin agar setiap program dapat terukur hasilnya. Ia menambahkan, evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

    Sinergi SKPD dan Transparansi Pembangunan

    Seluruh SKPD memiliki peran penting dalam keberhasilan evaluasi. Karena itu, Bappeda menjadikan forum evaluasi sebagai ruang kolaborasi antarperangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.

    “Hasil evaluasi akan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan ke depan. Kami ingin setiap program lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan warga,” tambah Hasan.

    Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

    Pemanfaatan Sistem Digital SIPEKA

    Untuk meningkatkan efisiensi, Bappeda kini memanfaatkan sistem digital SIPEKA (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja). Melalui aplikasi ini, data capaian pembangunan dapat di kumpulkan dan di analisis dengan lebih cepat serta akurat.

    “Kami mendorong semua SKPD untuk melaporkan capaian dan kendala secara terbuka. Dengan begitu, solusi bisa segera diambil dan masalah cepat teratasi,” kata Hasan.

    Optimisme Menuju Pembangunan yang Lebih Baik

    Meski masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan, Hasan tetap optimistis. Ia yakin, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, pembangunan di Kota Sukabumi akan semakin efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

    “Dengan kerja sama dan semangat pembaharuan, pembangunan Kota Sukabumi akan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” tutup Hasan penuh keyakinan. (Cr5)

  • Hasan Asari Tekankan Pentingnya ASN BerAKHLAK untuk Birokrasi Modern

    Hasan Asari Tekankan Pentingnya ASN BerAKHLAK untuk Birokrasi Modern

    SUKABUMIKITA.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi diminta konsisten mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap tugas dan pelayanan publik.

    Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menegaskan bahwa nilai BerAKHLAK bukan hanya slogan. Nilai tersebut harus menjadi kompas moral sekaligus pedoman profesionalisme ASN dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

    “ASN BerAKHLAK harus tercermin dalam setiap langkah kerja kami. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” ujar Hasan dalam apel pagi, Senin (06/10/2025).

    Hasan menilai birokrasi modern menuntut ASN untuk bekerja cepat, tanggap, dan berintegritas tinggi. Selain itu, ASN juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi. Karena itu, penguatan budaya kerja positif dan kolaborasi lintas bidang menjadi prioritas di lingkungan Bappeda.

    Apel rutin menjadi salah satu cara Bappeda memperkuat nilai-nilai tersebut. Kegiatan ini juga berfungsi meningkatkan kompetensi dan semangat kebersamaan seluruh ASN.

    Hasan menegaskan pentingnya konsistensi dalam menerapkan nilai BerAKHLAK pada setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Dengan semangat kebersamaan dan komitmen tinggi, kita harus mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Hasan. (Cr5)

  • Pemkot Sukabumi Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran dan Berkualitas

    Pemkot Sukabumi Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran dan Berkualitas

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini. Salah satu langkah konkret yang dijalankan adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

    Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, meninjau langsung pelaksanaan program MBG di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Cikole Cisarua 003 dan SPPG Citamiang Gedong Panjang, pada Senin (06/10). Dalam kegiatan itu, ia didampingi oleh Satuan Tugas MBG, Kepala BGN Kota Sukabumi, Asisten Daerah II, Camat Cikole, Lurah setempat, serta mitra pelaksana SPPG.

    Bobby menegaskan bahwa SPPG memiliki peran penting dalam membangun SDM yang sehat dan berkualitas. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah ingin memastikan tumbuh kembang anak-anak berjalan optimal karena gizi yang baik menjadi pondasi masa depan mereka.

    “SPPG adalah bagian vital dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Melalui program ini, kita ingin memastikan tumbuh kembang anak-anak berjalan optimal karena kualitas gizi sangat menentukan masa depan mereka,” ujar Bobby.

    Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG bukan sekadar rutinitas penyaluran makanan, melainkan strategi jangka panjang dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia. Karena itu, Bobby meminta semua pihak menjaga kualitas dan konsistensi program di lapangan.

    Pengawasan Kualitas Jadi Sorotan

    Bobby juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas, kebersihan, dan kelayakan makanan. Ia menegaskan bahwa makanan bergizi dan higienis sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak.

    “Kualitas makanan harus benar-benar layak dan higienis. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Mari kita kawal bersama agar makanan yang disajikan aman, bergizi, dan menyehatkan,” tegasnya.

    Selain meninjau kesiapan pelaksanaan, Bobby turut mengapresiasi para pengelola SPPG dan tenaga pelaksana yang bekerja penuh dedikasi. Ia menilai fasilitas di dua lokasi SPPG tersebut sudah cukup representatif dan mampu mendukung keberhasilan program.

    “Saya sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak. Kita ingin pelaksanaan MBG di Sukabumi menjadi contoh terbaik bagi daerah lain,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa keberhasilan program terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang, bukan hanya dari jumlah penerima manfaat.

    “Program Makan Bergizi Gratis ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang kuat, sehat, dan cerdas. Pemerintah akan terus memastikan program ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tutupnya. (Cr5)

  • Efisiensi Besar-Besaran, Pemkot Sukabumi Revisi Rencana Pembangunan Tahun 2026

    Efisiensi Besar-Besaran, Pemkot Sukabumi Revisi Rencana Pembangunan Tahun 2026

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi akan melakukan efisiensi besar-besaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyesuaikan dan memangkas anggaran di seluruh kabupaten/kota.

    Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan bahwa hasil rapat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung pada Senin (6/10) menetapkan pemangkasan sebesar Rp159 miliar dari total APBD Kota Sukabumi yang sebelumnya mencapai Rp1,32 triliun. Dengan demikian, APBD 2026 Kota Sukabumi akan menjadi sekitar Rp1,17 triliun.

    “Pemangkasan APBD ini sudah diumumkan di Bandung kemarin. Kota Sukabumi dipangkas Rp159 miliar dari total APBD Rp1,32 triliun, jadi tinggal Rp1,17 triliun,” ujar Ayep Zaki kepada wartawan.

    Menurut Ayep, penyesuaian anggaran ini akan berdampak langsung terhadap berbagai program pembangunan, terutama sektor infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas utama Pemkot Sukabumi. Beberapa proyek yang telah direncanakan untuk tahun depan terpaksa ditunda bahkan dibatalkan karena keterbatasan dana.

    “Kita akan mengefisiensikan APBD sebesar Rp159 miliar. Rencana anggaran akan segera dikonsultasikan dengan DPRD Kota Sukabumi. Banyak kegiatan di tahun 2026 yang tertunda karena pemangkasan ini,” jelasnya.

    Meski menghadapi pengetatan fiskal, pemerintah pusat akan membantu dengan mengambil alih sejumlah proyek infrastruktur strategis. Infrastruktur tersebut mencakup pengembangan kawasan strategis, pembangunan jalan dan drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan sampah, penyediaan ruang publik, sarana sosial dan umum, fasilitas perdagangan, serta penguatan infrastruktur pendukung Transit Oriented Development (TOD).

    “Untuk pengembangan kawasan strategis akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Hanya saja, saya belum mengetahui secara teknis bagaimana pelaksanaannya nanti,” terang Ayep.

    Selain infrastruktur, Ayep juga menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran memengaruhi program bantuan ekonomi masyarakat. Pemerintah membatalkan rencana bantuan untuk Koperasi Merah Putih karena keterbatasan anggaran.

    “Yang paling besar dipangkas memang infrastruktur. Termasuk dana untuk Koperasi Merah Putih tidak jadi saya berikan karena tidak ada anggarannya. Tapi belanja rutin tetap kita amankan,” tambahnya.

    Layanan Publik Tidak Akan Berkurang

    Meski demikian, Pemkot Sukabumi memastikan pelayanan publik dan kebutuhan dasar pemerintahan tetap berjalan normal. Pemerintah akan memprioritaskan belanja rutin dan menjaga agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

    Ayep menegaskan, pemerintah akan segera berkonsultasi dengan DPRD Kota Sukabumi untuk membahas hasil evaluasi dan menetapkan prioritas anggaran baru agar mencapai kesepakatan bersama. Setelah itu, pemerintah akan menyampaikan rincian efisiensi anggaran secara terbuka kepada publik.

    “Lebih teknisnya nanti akan saya sampaikan ke publik setelah konsultasi dengan DPRD Kota Sukabumi,” pungkasnya.

    Rencana pemangkasan APBD ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi sejumlah program pembangunan strategis yang tengah berjalan. Namun, Pemkot Sukabumi berkomitmen mencari solusi agar pengurangan anggaran tidak menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026. (Cr5)

  • Penataan Kawasan Pusat Kota, Pemkot Sukabumi Mulai Bangun Pagar Lapang Merdeka

    Penataan Kawasan Pusat Kota, Pemkot Sukabumi Mulai Bangun Pagar Lapang Merdeka

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi mulai membangun pagar di kawasan Lapang Merdeka, Jalan Baksir. Langkah ini menjadi bagian dari program penataan pusat kota agar lebih tertib, aman, dan indah.

    Kepala Bidang Tata Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Muhammad Sahid, menjelaskan bahwa pembangunan pagar merupakan arahan langsung dari Wali Kota Sukabumi.

    Tujuannya untuk memperkuat fungsi ruang publik dan menjaga keindahan Lapang Merdeka sebagai ikon kota. “Sekarang kegiatan pemasangan pagar sudah berjalan. Ini kebijakan langsung dari kepala daerah agar kawasan lebih aman dan terlihat lebih estetis,” ujar Sahid, Senin (06/10).

    Sahid menuturkan, setelah pembangunan pagar selesai, pedagang kaki lima (PKL) tidak boleh lagi berjualan di dalam area Lapang Merdeka. Pemerintah juga akan menertibkan kendaraan sepeda listrik, yang sering melintas di jalur in line track di sekitar lapangan. “Ke depannya, setelah pagar selesai, PKL tidak bisa masuk lagi ke dalam Lapang Merdeka. Sepeda listrik juga tidak boleh beroperasi di jalur in line track,” tegasnya.

    Selain pagar, pemerintah juga membangun empat gerbang utama yang menjadi pintu keluar-masuk pengunjung. Dengan desain lebih rapi, pemerintah menargetkan Lapang Merdeka terlihat lebih representatif sebagai ruang publik kebanggaan warga Sukabumi.

    Sahid menambahkan, proyek ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama memakai dana APBD murni sebesar Rp250 juta untuk membangun pagar sepanjang 117 meter. Tahap kedua memanfaatkan anggaran perubahan senilai Rp425 juta untuk pembangunan pagar sepanjang 200 meter.

    “Ada dua tahap pembangunan pagar Lapang Merdeka. Tahap pertama sepanjang 117 meter dengan dana Rp250 juta, dan tahap kedua sepanjang 200 meter dengan dana Rp425 juta,” jelas Sahid. (Cr5)

  • Realisasi Pajak Kendaraan di Kota Sukabumi Baru 68,58 Persen

    Realisasi Pajak Kendaraan di Kota Sukabumi Baru 68,58 Persen

    SUKABUMIKITA.ID – Hingga 3 Oktober 2025, jumlah kendaraan bermotor di Kota Sukabumi yang tercatat sebagai wajib pajak mencapai 123.874 unit. Data tersebut terdiri dari 98.321 kendaraan roda dua dan 25.553 kendaraan roda empat.

    Kepala Tim Pelayanan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi, Heri Nuralamsah, mengungkapkan bahwa data ini menjadi acuan dalam pemantauan kepatuhan masyarakat. “Ya betul, itu berdasarkan data per hari ini,” jelas Heri saat dikonfirmasi.

    Dari total kendaraan bermotor tersebut, pemilik 84.958 unit sudah membayarkan pajaknya. Jika menggunakan persentase, angka itu menunjukkan capaian 68,58 persen dari total potensi pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi. “Jika skala persentase, sudah mencapai 68,58 persen yang sudah membayarkan pajaknya berdasarkan data hari ini,” ungkap Heri.

    Meski capaian cukup tinggi, Heri menegaskan masih banyak kendaraan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ia menghimbau masyarakat agar segera menunaikan kewajibannya demi meningkatkan kepatuhan pajak daerah.

    “Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh wajib pajak di Kota Sukabumi agar segera membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotornya,” tegasnya.

    Heri juga menekankan bahwa pajak kendaraan bermotor memegang peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan pajak ini nantinya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun peningkatan layanan publik. (Cr5)

  • Rekrutmen Dirut dan Dewas PDAM, Wali Kota: Harus Mental Petarung

    Rekrutmen Dirut dan Dewas PDAM, Wali Kota: Harus Mental Petarung

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi resmi membuka seleksi terbuka untuk posisi Direktur Utama (Dirut) dan Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa (TBW). Pemerintah menggelar proses rekrutmen untuk mencari sosok yang mampu membawa perusahaan daerah menuju kinerja lebih sehat dan berdaya saing.

    Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa figur pemimpin PDAM harus memiliki standar tinggi. Menurutnya, kriteria utama bukan hanya integritas dan kompetensi, melainkan juga karakter kuat dalam menghadapi tantangan.

    “Direktur Utama PDAM harus punya mental petarung. Ia harus berani menerima target, misalnya pencapaian profit dalam setahun. Kalau target itu tidak tercapai, maka dia harus siap mengundurkan diri,” tegas Ayep saat memberikan keterangan resmi, Jumat (03/10/2025).

    Ia menambahkan, pemimpin PDAM memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga aset daerah, memperkuat keuangan, dan menyehatkan perusahaan. Semua hal itu perlu dilakukan agar PDAM mampu menjawab tantangan baik di tingkat global maupun nasional. “Kota Sukabumi harus menjadi daerah yang tangguh menghadapi berbagai persoalan, dan PDAM adalah bagian penting dari itu,” jelasnya.

    Ayep juga memastikan seleksi jabatan berlangsung secara profesional. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi praktik titipan, karena proses ini sekaligus menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang menolak adanya KKN dalam pengisian jabatan publik. “Setiap aspirasi kami dengar dan insya Allah kami jalankan. Seleksi terbuka ini murni untuk mendapatkan figur terbaik demi membangun Kota Sukabumi,” pungkasnya.

    Dengan rekrutmen terbuka ini, Pemkot Sukabumi berharap sosok yang terpilih mampu membawa PDAM TBW lebih transparan, sehat, dan berkontribusi besar terhadap pelayanan publik maupun pembangunan daerah. (Cr5)