Sukabumikita.id

Kategori: BERITA

  • SPMB 2025 Kota Sukabumi Usung Tagline “Sekolah Terdekat, Sekolah Terhebat”

    SPMB 2025 Kota Sukabumi Usung Tagline “Sekolah Terdekat, Sekolah Terhebat”

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah mematangkan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025. Proses ini menjadi salah satu agenda penting untuk memastikan akses pendidikan di Sukabumi berjalan adil, transparan, dan merata di semua jenjang.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, menjelaskan bahwa penyusunan SPMB 2025 telah memasuki tahap krusial. Sejumlah langkah strategis kini tengah dijalankan secara paralel, mulai dari penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal), pembentukan panitia pelaksana, penyusunan petunjuk teknis (juknis), hingga agenda sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah-sekolah.

    “Kami ingin setiap tahapan berjalan cermat dan transparan agar proses seleksi tahun ini lebih adil dan memberikan pengalaman yang baik bagi seluruh calon siswa,” ujar Punjul, Rabu (25/06/2025).

    Empat Jalur Penerimaan, Fokus pada Pemerataan Akses

    Pelaksanaan SPMB 2025 tetap mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, yang mengatur empat jalur penerimaan siswa, yakni zonasi, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Menurut Punjul, keempat jalur ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

    “Zonasi tetap menjadi jalur utama, namun kami juga memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi, penerima afirmasi, serta anak-anak dari keluarga yang berpindah tempat tinggal karena pekerjaan orang tua,” terangnya.

    Selain sistem zonasi, tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menambahkan mekanisme rayonisasi sebagai pelengkap kebijakan. Sistem ini diharapkan dapat mengoptimalkan persebaran siswa agar tidak terpusat pada sekolah-sekolah tertentu.

    “Rayonisasi bukan pengganti zonasi, tapi penyempurna. Dengan begitu, distribusi siswa bisa lebih seimbang dan efisien,” tambahnya.

    Tagline Baru: “Sekolah Terdekat, Sekolah Terhebat”

    Sebagai bentuk semangat pemerataan mutu pendidikan, SPMB tahun ini mengusung tagline “Sekolah Terdekat, Sekolah Terhebat.” Punjul menuturkan, slogan ini menggambarkan tekad Pemkot Sukabumi untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki kualitas yang setara.

    “Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa sekolah terbaik bukan selalu yang populer, tapi yang terdekat, nyaman, dan berkualitas. Semua sekolah harus jadi kebanggaan di wilayahnya masing-masing,” ungkap Punjul.

    Ia menambahkan, sekolah yang dekat dengan rumah memberi banyak manfaat—anak lebih cepat berangkat, tidak lelah di jalan, mudah diawasi orang tua, serta memiliki waktu lebih untuk istirahat dan belajar.

    Evaluasi dan Perbaikan Sistem SPMB

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi juga telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB di tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan agar sistem seleksi tahun ini berjalan lebih tertib dan bebas dari kendala teknis.

    “Kami pelajari semua masukan dari masyarakat, termasuk kendala teknis yang pernah terjadi. Tahun ini sistem informasi, pengawasan, dan mekanisme seleksi akan kami perbaiki agar lebih matang,” jelas Punjul.

    Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi berkomitmen memperkuat prinsip pendidikan inklusif. Hal itu, untuk memastikan semua anak memiliki akses yang setara untuk belajar dan berkembang di sekolah.

    “Setiap anak berhak atas pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Inilah semangat kami untuk mewujudkan Sukabumi yang lebih maju melalui pendidikan,” pungkasnya. (Cr5)

  • Serangan Rudal Iran Guncang Israel, Infrastruktur Listrik Terdampak

    Serangan Rudal Iran Guncang Israel, Infrastruktur Listrik Terdampak

    SUKABUMIKITA.ID – Israel kembali diguncang gelombang serangan rudal dari Iran pada Senin (23/06/2025), yang kali ini menyasar wilayah utara dan selatan negara tersebut.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengonfirmasi bahwa sebagian besar rudal berhasil dicegat sistem pertahanan udara, namun satu rudal jatuh di dekat fasilitas penting milik Perusahaan Listrik Israel (IEC).

    Akibat serangan tersebut, aliran listrik di sejumlah komunitas terganggu. IDF langsung mengeluarkan peringatan publik agar masyarakat segera masuk ke ruang perlindungan dan tetap tinggal di sana sampai pengumuman lebih lanjut.

    Menurut laporan Ynet News, delapan rudal diluncurkan oleh Iran dalam empat gelombang selama rentang waktu satu jam. Salah satu rudal berhasil menembus pertahanan dan menghantam area dekat fasilitas strategis milik IEC di wilayah selatan.

    “Gelombang rudal dari Iran mengganggu suplai listrik ke beberapa komunitas di wilayah selatan,” tulis IEC dalam siaran resminya. Lokasi jatuhnya rudal cukup dekat dengan instalasi listrik besar, sehingga menyebabkan pemadaman di sekitar 8.000 rumah.

    Pemerintah Targetkan Pemulihan dalam Tiga Jam

    Menteri Energi Israel menyampaikan bahwa pemulihan jaringan listrik sedang berlangsung. Ia menargetkan bahwa pasokan listrik akan kembali normal dalam waktu maksimal tiga jam.

    “Tim teknis dari perusahaan listrik telah bergerak cepat ke lokasi terdampak,” jelasnya. Mereka bekerja sama dengan pasukan keamanan untuk memastikan perbaikan berlangsung aman dan efisien.

    Sirene dan Prosedur Darurat Diberlakukan

    Beberapa saat setelah rudal terdeteksi, sirene peringatan berbunyi di sejumlah wilayah Israel utara. IDF mengerahkan unit darurat ke titik-titik yang dilaporkan menerima dampak proyektil.

    Juru bicara kepolisian Israel mengonfirmasi pengerahan petugas penjinak bom serta personel keamanan ke lokasi jatuhnya rudal. Mereka melakukan penyisiran, pengamanan, dan pemeriksaan struktur yang berpotensi rusak.

    “Sampai saat ini tidak ada laporan korban jiwa maupun kerusakan besar,” ujar juru bicara tersebut. Namun, masyarakat tetap diimbau untuk tidak mendekati area yang terindikasi terdampak.

    Sebagian Wilayah Sudah Aman, Warga Diminta Tetap Waspada

    Setelah evaluasi keamanan, beberapa kawasan yang semula diwajibkan bertahan di ruang perlindungan kini diperbolehkan keluar. Namun, IDF tetap mengingatkan bahwa situasi masih dinamis dan potensi bahaya susulan tetap ada.

    Pihak militer Israel menegaskan bahwa sistem pertahanan akan terus disiagakan untuk menghadapi potensi serangan lanjutan. Warga diminta tetap mengikuti instruksi resmi dari pemerintah dan otoritas keamanan. (Cr5)

  • Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi Pantau SPMB 2025, Dorong Perbaikan Sistem Zonasi dan Online

    Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi Pantau SPMB 2025, Dorong Perbaikan Sistem Zonasi dan Online

    SUKABUMIKITA.ID Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi memastikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di berbagai sekolah berjalan sesuai aturan. Sejauh ini, belum ditemukan indikasi pelanggaran atau praktik manipulatif dalam pelaksanaannya.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Danny Ramdhani, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 1 Kota Sukabumi, Senin (23/06/2025).

    “Sejauh ini kami belum menemukan adanya pelanggaran. Semua masih sesuai prosedur,” ujar Danny kepada wartawan.

    Komitmen DPRD dalam Pengawasan

    Dalam sidaknya, Komisi 3 menelusuri berbagai aspek. Fokus utama berada pada sistem seleksi, transparansi informasi, serta potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat sekolah.

    Danny menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam proses seleksi.

    “Pendidikan yang baik harus dimulai dari penerimaan siswa yang jujur dan adil. Itu fondasi penting,” katanya.

    BACA JUGA: Program MBG di Kota Sukabumi: 3.025 Pelajar Sudah Terima Manfaat Makan Bergizi

    Tidak Ada Aduan dari Masyarakat

    Selama proses pengawasan, Komisi 3 tidak menemukan indikasi kecurangan. Praktik-praktik seperti pengkondisian kuota atau negosiasi oleh oknum juga tidak terlihat.

    “Alhamdulillah, masyarakat juga belum menyampaikan pengaduan apa pun kepada kami,” tambahnya.

    Usulan Kembali ke Sistem Nilai Murni

    Meski mengapresiasi pelaksanaan SPMB tahun ini, Danny mengusulkan agar Pemerintah Kota Sukabumi mempertimbangkan sistem penerimaan berbasis nilai murni seperti era 1990-an.

    “Dulu lebih sederhana. Seleksi masuk pakai NEM. Menurut saya itu lebih fair dan mudah dipahami,” sarannya.

    BACA JUGA: DPRD Kota Sukabumi Nilai Proyek PJU Bukan Prioritas Pembangunan

    Sistem Terlalu Kompleks, Orang Tua Bingung

    Danny juga menyoroti kompleksitas sistem penerimaan saat ini. Kombinasi zonasi, afirmasi, dan jalur prestasi dianggap membingungkan banyak orang tua.

    “Bahkan untuk mendaftar secara online pun, masih banyak orang tua yang kesulitan,” ungkapnya.

    Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi berkomitmen melanjutkan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB hingga tuntas. Tujuannya adalah memastikan bahwa akses pendidikan berjalan adil dan merata bagi seluruh warga Kota Sukabumi. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Tekankan Kemandirian Fiskal dan Disiplin Anggaran SKPD

    Wali Kota Sukabumi Tekankan Kemandirian Fiskal dan Disiplin Anggaran SKPD

    SUKABUMIKITA.ID Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memimpin langsung Rapat Pimpinan SKPD yang digelar di Oproom Setda Kota Sukabumi, Senin (23/06/2025).

    Rapat ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Plh Sekda, para asisten daerah, staf ahli, kepala SKPD, direktur BUMD, camat, kepala bagian Setda, dan Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan.

    Fokus Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi PAD

    Dalam arahannya, Ayep Zaki menekankan pentingnya kemandirian fiskal. Ia mendorong setiap SKPD menggali potensi lokal dan tidak bergantung penuh pada dana pusat atau provinsi.

    “Kita harus hadirkan inovasi, gali potensi daerah, dan manfaatkan semua peluang yang ada untuk meningkatkan PAD,” tegas Ayep.

    Penegasan Disiplin Anggaran dan Akuntabilitas

    Wali Kota meminta agar anggaran disusun secara rinci dan akurat. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada anggaran yang tidak tercatat atau terlewat.

    “Setiap rupiah harus jelas peruntukannya. Kita akan evaluasi menyeluruh agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan adil,” ujarnya.

    Untuk dana khusus seperti cukai, pajak kendaraan, dan PJU, Ayep menegaskan agar penggunaannya mematuhi regulasi.

    “Kepatuhan bukan sekadar urusan administrasi. Ini soal menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.

    BACA JUGA: Bappeda Kota Sukabumi Evaluasi RAD-PG 2025–2029, Pastikan Sinkronisasi dengan RPJMD

    Komunikasi Internal, Lapangan, dan Media Sosial

    Ia juga menekankan pentingnya komunikasi internal antarunit kerja. Jika ada kendala, ia meminta agar disampaikan langsung.

    “Kita harus punya komitmen etis. Kalau ada masalah, sampaikan langsung ke saya,” katanya.

    Selain itu, Ayep mendorong kepala SKPD, camat, dan lurah untuk aktif turun ke lapangan. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus terasa langsung oleh masyarakat.

    Tak hanya itu, ia juga meminta semua kegiatan didokumentasikan dan dipublikasikan secara konsisten di media sosial.

    “Masyarakat berhak tahu apa yang sedang kita kerjakan,” ungkapnya.

    Penyelesaian Temuan BPK dan Reformasi Jabatan

    Terkait hasil audit BPK, Wali Kota memerintahkan SKPD untuk segera menyelesaikan seluruh rekomendasi.

    “Kita sudah bentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah. Jangan tunggu. Tahun 2026 harus bersih dari temuan berulang,” ujarnya tegas.

    Dalam hal mutasi jabatan, Ayep memastikan semua proses dilakukan sesuai aturan.

    “Mutasi itu bagian dari penyegaran organisasi. Jangan takut,” ucapnya.

    BACA JUGA: Wali Kota Sukabumi Targetkan Zero Stunting pada 2026, Ini Strateginya

    BUMD dan Bappeda Jadi Motor Pembangunan

    Wali Kota meminta BUMD dan BLUD agar proaktif menjadi penggerak ekonomi daerah. Ia juga memerintahkan Bagian Hukum segera menyelesaikan regulasi pendukung percepatan pembangunan.

    Untuk Bappeda, ia memberi perhatian khusus.

    “Rencana pembangunan harus lebih presisi, terukur, dan adaptif. Bappeda adalah kompas pembangunan. Jangan sampai kita kehilangan arah,” tandasnya.

    Sinergi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang

    Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan strategi antarunit kerja di lingkungan Pemkot Sukabumi. Pemerintah menargetkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Cr5)

  • Realisasi Belanja Jabar Capai 96,31 Persen, Sekda: Fokus Penguatan Monitoring

    Realisasi Belanja Jabar Capai 96,31 Persen, Sekda: Fokus Penguatan Monitoring

    SUKABUMIKITA.ID Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 telah mencapai 96,31 persen. Meski angka tersebut tinggi, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Dr. Herman Suryatman, menegaskan bahwa Pemprov tetap fokus pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan.

    Pernyataan itu disampaikan Herman dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/06/2025). Ia hadir untuk memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi, mewakili Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Fokus pada Efektivitas dan Ketepatan Sasaran

    “Realisasi belanja telah mencapai 96,31 persen. Namun capaian ini tetap jadi perhatian bersama. Kami ingin meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran,” ujar Herman di hadapan anggota dewan.

    Menurutnya, penguatan pengendalian dan monitoring menjadi langkah utama untuk mengatasi potensi hambatan dalam pelaksanaan program. Sinergi antara tahapan perencanaan dan penganggaran juga diperketat, agar kegiatan berjalan tepat waktu dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

    BACA JUGAJelaskan Isu Tunggakan BPJS, Sekda Jabar: Pilkada Serentak Jadi Prioritas Anggaran

    Surat Peringatan dan Pengawasan Rutin

    Herman menjelaskan, setiap minggu BPKAD Jawa Barat mengirimkan surat peringatan kepada seluruh perangkat daerah. Selain itu, Sekda juga menyampaikan pengingat langsung setiap bulan melalui berbagai cara, termasuk telepon dan pesan WhatsApp.

    “Kami tidak segan mengingatkan langsung. Tujuannya untuk memastikan percepatan penyerapan anggaran tetap berjalan dengan menjaga kualitas,” katanya.

    Hasil, Manfaat, dan Dampak Jadi Tujuan Akhir

    Pemprov Jawa Barat, lanjut Herman, kini berorientasi pada hasil. Setiap anggaran yang dibelanjakan dituntut memberi manfaat yang nyata, bukan hanya serapan semata.

    “Orientasinya bukan hanya pada angka serapan, tapi hasil, manfaat, dan dampak jangka panjang bagi masyarakat,” tandas Herman.

    Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa meskipun target anggaran telah tercapai secara nominal, Pemprov Jawa Barat tetap memperkuat aspek kualitas dan akuntabilitas. (Cr5)

  • Jelaskan Isu Tunggakan BPJS, Sekda Jabar: Pilkada Serentak Jadi Prioritas Anggaran

    Jelaskan Isu Tunggakan BPJS, Sekda Jabar: Pilkada Serentak Jadi Prioritas Anggaran

    SUKABUMIKITA.ID Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menyelesaikan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan senilai Rp330 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Dr. Herman Suryatman, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/06/2025).

    Penjelasan Langsung dari Sekda Jabar

    Herman ditugaskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi untuk menjawab pandangan umum fraksi, khususnya soal utang layanan BPJS. Ia menegaskan bahwa layanan kesehatan tetap berjalan, meskipun ada tunggakan.

    “Layanan kesehatan tetap terjaga. Komitmen kami adalah menyelesaikan kekurangan pembayaran dalam perubahan APBD tahun 2025,” kata Herman, dikutip dari situs resmi DPRD Jabar.

    Rincian Tunggakan Dua Tahun Terakhir

    Total tunggakan BPJS untuk kabupaten dan kota mencapai Rp330 miliar. Pada tahun anggaran 2023, jumlahnya sebesar Rp80 miliar. Sementara pada 2024, angkanya melonjak hingga lebih dari Rp250 miliar.

    “Pada 2023, usulan dari Karawang dan Bekasi tidak masuk RKPD, sehingga tidak ada alokasi anggaran. Sedangkan pada 2024, kami harus memprioritaskan dana untuk Pilkada Serentak,” jelas Herman.

    Pilkada Butuh Anggaran Besar

    Pemprov Jabar mengalokasikan lebih dari Rp1,6 triliun untuk mendukung Pilkada 2024. Adapun fresh money yang disupport pada tahun anggaran 2024, adalah 600 milyar lebih.

    “Adapun untuk tahun 2025 kami support tentu atas izin dan atas komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar 483 milyar lebih,”  ujar Herman.

    Komitmen Menjaga Layanan Publik

    Herman menegaskan, meskipun terdapat tunggakan, layanan BPJS tetap akan berjalan. Pemprov menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan terganggu.

    “Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema lex esto,” pungkasnya. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Targetkan Zero Stunting pada 2026, Ini Strateginya

    Wali Kota Sukabumi Targetkan Zero Stunting pada 2026, Ini Strateginya

    SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat komitmennya dalam memerangi stunting. Wali Kota Sukabumi,  Ayep Zaki, menargetkan capaian ambisius berupa “new zero stunting” atau penurunan angka stunting secara signifikan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2026.

    Komitmen tersebut ditegaskan langsung dalam kegiatan Pelatihan Kapasitas Kader Posyandu dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting yang berlangsung di Aula Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, pada Senin, 23 Juni 2025.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Lembursitu, Yudi Sutriana, Lurah Sindangsari, Yunan Ananda, serta para kader Posyandu dari berbagai lingkungan di wilayah tersebut.

    “Stunting bukan hanya soal kesehatan, tapi soal masa depan generasi kita. Maka, kita perlu kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak,” ujar Ayep Zaki dalam sambutannya.

    Penguatan Peran Kader Posyandu

    Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Sukabumi untuk menjadikan kader posyandu sebagai ujung tombak dalam mengedukasi dan mendampingi keluarga dalam pencegahan stunting. Wali Kota menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya pola asuh dan pola konsumsi gizi yang tepat bagi anak-anak.

    Dalam upaya memperkuat intervensi gizi, Ayep Zaki juga mengumumkan peningkatan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) menjadi Rp250 ribu per Posyandu.

    “PMT-nya kita siapkan berupa telur, pisang, dan kacang hijau. Ini makanan bergizi tinggi yang menunjang tumbuh kembang anak,” jelasnya.

    Langkah ini bertujuan menjangkau keluarga rentan sekaligus memberi manfaat nyata dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di tingkat kelurahan.

    Wali Kota Sukabumi juga menegaskan bahwa pengentasan stunting berjalan seiring dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, Pemkot mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan berbagai program sosial dan kesehatan.

    Sebagai implementasi awal program, panitia pelatihan membagikan makanan tambahan secara simbolis kepada anak-anak dan ibu-ibu perwakilan warga. Momen tersebut menandai dimulainya distribusi bantuan gizi secara berkala di wilayah Kelurahan Sindangsari.

    Wali Kota menutup acara dengan harapan besar agar pelatihan ini memperkuat sinergi antara pemerintah, kader posyandu, dan masyarakat. Ia menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia akan meningkat apabila masyarakatnya sehat dan teredukasi dengan baik.

    “Jika masyarakat sehat, kualitas SDM meningkat, maka masa depan Kota Sukabumi akan jauh lebih baik,” tutup Ayep Zaki optimistis. (Cr5)

  • Perbaikan Jalan Cipanas 1 Setengah Hati, Warga Kota Sukabumi Kecewa

    Perbaikan Jalan Cipanas 1 Setengah Hati, Warga Kota Sukabumi Kecewa

    SUKABUMIKITA.ID — Harapan warga RT 01 RW 05 Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, untuk menikmati jalan yang mulus di Jalan Cipanas 1 tampaknya belum benar-benar terwujud. Perbaikan jalan yang ditunggu-tunggu justru terkesan setengah hati dan membahayakan pengguna jalan.

    Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga, Dayat (37), yang mengaku awalnya sempat merasa senang ketika melihat papan bertuliskan “Maaf Sedang Ada Perbaikan Jalan!!!” dan tumpukan batu split di lokasi jalan rusak belakang Santasea Waterpark tersebut.

    “Saya kira akan segera diperbaiki dan diaspal. Tapi ternyata, sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Hanya ditutup batu saja, tidak diaspal,” ujar Dayat, saat diwawancarai Minggu (22/06/2025).

    Menurutnya, batu kecil yang hanya diurug di permukaan jalan tanpa pengerasan membuat kondisinya justru menjadi berbahaya. Batu-batu berserakan di tengah jalan dan tidak lagi dilengkapi papan peringatan.

    “Sekarang batu kecil berserakan dan sangat berbahaya, terutama untuk pengguna sepeda motor. Kalau malam hari apalagi, bisa tergelincir karena tidak kelihatan,” tambahnya.

    Foto saat hendak perbaikan jalan sekitar satu minggu lalu.3000

    Dayat menyayangkan sikap pemerintah yang menurutnya tidak serius menangani persoalan infrastruktur jalan yang sudah lama rusak ini.

    “Jangan sampai ada korban dulu baru diperbaiki serius. Kalau memang ditunda, setidaknya kerikilnya ditata dengan rapi, bukan dibiarkan berantakan seperti ini,” tegasnya.

    Pantauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa jalan berlubang hanya diurug batu split, tanpa ada tanda-tanda pengerjaan lanjutan. Kondisi tersebut membuat warga khawatir dan mempertanyakan komitmen Dinas terkait dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi akses utama warga.

    Warga berharap perbaikan jalan tidak hanya simbolis, namun benar-benar diselesaikan hingga pengaspalan tuntas demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. (Cr5)

  • Milad ke-53 DMI, Pemerintah Dorong Kolaborasi Ulama dan Umaro Wujudkan Sukabumi Bercahaya

    Milad ke-53 DMI, Pemerintah Dorong Kolaborasi Ulama dan Umaro Wujudkan Sukabumi Bercahaya

    SUKABUMIKITA.ID — Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa visi “Kota Sukabumi Bercahaya” tidak hanya sekadar terang secara fisik, tetapi juga memiliki makna sosial dan ekonomi.

    Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Silaturahmi dan Syukuran Milad ke-53 Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada Ahad, 22 Juni 2025, di Masjid Agung Kota Sukabumi.

    “Secara fisik, kota diterangi oleh lampu-lampu khas. Sementara secara sosial dan ekonomi, Sukabumi diarahkan menjadi kota yang terang dalam hal keadilan, kesejahteraan, dan nilai religius,” ujar Ayep.

    Acara yang mengusung tema “Gerakan Bersama Ulama, Umaro, dan Umat Memakmurkan Masjid dan Kesejahteraan Umat Mewujudkan Kota Sukabumi Bercahaya, Baldah Thayyibah wa Rabbun Ghafur” itu dihadiri para ulama, jajaran DMI, santri, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

    Dalam sambutannya, Ayep menekankan bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat penguatan umat sekaligus alat pemersatu masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menyelaraskan program-program dengan nilai-nilai keislaman yang tumbuh dari masjid.

    “Kami sangat mendukung seluruh kegiatan masjid. Apalagi, jumlah masjid jami di kota ini mencapai ratusan,” tambahnya.

    Pentingnya Peningkatan PAD Kota Sukabumi

    Selain itu, Ayep menyoroti perlunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar pembangunan. Ia menegaskan, pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan dana pusat, melainkan pemerintah harus memaksimalkan potensi lokal sebagai penggerak utama.

    “Saya ingin membangun Kota Sukabumi melalui PAD. Alhamdulillah, kami berhasil meningkatkan PAD sebesar 63 persen per Mei 2025,” ungkapnya.

    Ayep menambahkan, peningkatan PAD terjadi berkat optimalisasi kinerja BUMD dan BLUD, serta sinergi dana non-APBD, termasuk Baznas, CSR, dan dana abadi masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan.

    Selain itu, Ayep menjelaskan bahwa Pemkot menyusun struktur birokrasi secara bertahap dan profesional, tanpa muatan politik, demi kemaslahatan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga soliditas empat pilar umat: ulama, umaro, aghniya, dan fuqoro.

    “Ilmunya ulama, adilnya umaro, dermawannya orang kaya, dan doanya kelompok akar rumput harus menyatu,” ujarnya.

    Fungsi Masjid dan Sinergi DKM

    Ketua DMI Kota Sukabumi, K.H. Apep Saepullah, menegaskan bahwa masjid memiliki empat fungsi utama: tempat ibadah, tempat belajar, tempat pelayanan umat, dan pusat dakwah yang mampu menggali potensi masyarakat.

    Sementara itu, Ustaz Adi, selaku panitia, melaporkan bahwa saat ini lebih dari 440 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) berkolaborasi aktif dengan DMI Kota Sukabumi.

    Selain itu, Milad ke-53 DMI bertepatan dengan momentum Tahun Baru Hijriah 1447. Panitia menyiapkan berbagai agenda keagamaan, termasuk manakib, istighosah, pawai obor, dan seminar bersama BNPT serta DMI Pusat pada 26 Muharram 1447 H.

    Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran masjid dalam pembangunan berbasis keumatan sekaligus mendorong Sukabumi menjadi kota yang terang, damai, dan berkarakter.

    “Kota Sukabumi Bercahaya tidak akan terwujud tanpa kolaborasi kuat antara ulama, umat, dan pemerintah,” tutup Wali Kota Ayep Zaki. (Cr5)

  • Pemkot Sukabumi Salurkan Manfaat Wakaf untuk UMKM dan Anak Yatim

    Pemkot Sukabumi Salurkan Manfaat Wakaf untuk UMKM dan Anak Yatim

    SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi terus menegaskan komitmennya menjadikan wakaf sebagai instrumen sosial produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Hal itu terlihat dalam kegiatan Penyaluran Manfaat Wakaf yang berlangsung pada Sabtu, 21 Juni 2025, di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu.

    Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, hadir langsung bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, jajaran pejabat daerah, dan perwakilan Yayasan Do’a Bangsa, selaku mitra pelaksana kegiatan.

    Dalam sambutannya, Ayep menegaskan bahwa wakaf merupakan aset strategis umat yang berdampak panjang jika dikelola secara profesional dan transparan.

    “Wakaf adalah aset strategis yang tidak dibatasi oleh waktu. Jika kita kelola dengan baik dan produktif, ia mampu menggerakkan ekonomi umat dan memberikan manfaat berkelanjutan,” ujar Ayep Zaki.

    Bentuk Penyaluran Manfaat Wakaf

    Program kali ini fokus pada dua bentuk manfaat, yaitu:

    1. Permodalan usaha bagi 30 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    2. Santunan kepada 47 anak yatim dari wilayah Kecamatan Lembursitu.

    Pemkot berencana menyalurkan dana wakaf ini secara rutin setiap tanggal 20 tiap bulan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah menghadirkan keadilan sosial berbasis ekonomi keumatan.

    “Dengan mekanisme ini, kami memastikan manfaat wakaf benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Selain itu, program ini juga membantu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif,” jelas Ayep.

    Selanjutnya, Wali Kota Sukabumi menutup kegiatan dengan menyampaikan harapan agar program ini menjadi contoh model pengelolaan wakaf di tingkat daerah.

    “Kami ingin program penyaluran wakaf ini terus berkembang dan menjadi contoh pengelolaan wakaf produktif bagi daerah lain,” tutup Ayep Zaki. (Cr5)