Kategori: BERITA

SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi bersama DPRD Kota Sukabumi resmi menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (4/7/2025) di ruang rapat utama DPRD.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Sekda Andang Tjahjandi, Ketua DPRD Wawan Juanda, unsur Forkopimda, serta pimpinan SKPD dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi serta kerja sama yang telah dibangun dalam pengawasan dan pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Apresiasi saya sampaikan kepada Panitia Khusus dan seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan objektif dan membangun selama proses pembahasan Raperda ini,” ujar Ayep Zaki.

Kota Sukabumi Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam rapat ini adalah keberhasilan Kota Sukabumi dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemda Tahun 2024. Pencapaian ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Namun, wali kota menegaskan bahwa keberhasilan meraih WTP tidak menjadikan pemerintah daerah berpuas diri.

“Ada catatan-catatan dari BPK yang harus menjadi perhatian serius. Kita siapkan tindak lanjut melalui rencana aksi terstruktur, penguatan SPIP dan APIP, serta peningkatan kualitas koordinasi antar perangkat daerah,” tegasnya.

Prioritaskan Pelayanan dan Transparansi

Wali kota juga menekankan bahwa APBD adalah instrumen pembangunan dan pelayanan publik, bukan sekadar laporan administrasi. Oleh karena itu, setiap belanja dan program yang dianggarkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Ia menambahkan bahwa pembahasan yang dilakukan DPRD, baik dalam bentuk pandangan umum fraksi maupun rekomendasi teknis, akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam siklus anggaran selanjutnya.

“Kritik dan saran dewan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab,” katanya.

Raperda Diserahkan ke Gubernur untuk Dievaluasi

Setelah disetujui oleh DPRD, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Raperda.

Proses ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan vertikal untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi.

Penguatan Kemitraan Eksekutif dan Legislatif

Di akhir sambutannya, Wali Kota kembali menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Ia berharap, sinergi yang sudah terjalin ini dapat semakin kuat untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kita wujudkan Kota Sukabumi Bercahaya melalui kerja bersama, bukan sekadar bekerja bersama-sama,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Upaya membangun komunikasi langsung dengan masyarakat kembali dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi melalui kegiatan Jum’at Keliling (Jumling), yang kali ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Muslim, Kecamatan Lembursitu, Jumat (04/07/2025). Momen tersebut juga dirangkaikan dengan pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sukabumi Raya.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki hadir secara langsung, didampingi Sekretaris Daerah, Asisten Daerah III, Camat Lembursitu, para lurah, serta unsur pesantren dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa Jumling bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana untuk mendengar langsung suara masyarakat, memperkuat sinergi antarwilayah, serta menyampaikan program strategis yang tengah dijalankan pemerintah kota.

“Kami turun langsung ke masjid-masjid di setiap kelurahan agar pemerintah terasa hadir di tengah warga. Ini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga bentuk pelayanan aktif,” ucap Ayep Zaki.

Fokus Utama: Wakaf, Insentif, dan Ekonomi Kerakyatan

Salah satu pokok bahasan utama dalam kegiatan tersebut adalah penguatan gerakan wakaf. Ayep menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari janji politiknya yang murni berbasis kesukarelaan warga.

“Tidak ada unsur paksaan dalam gerakan wakaf. Ini adalah ruang untuk berbuat baik bagi mereka yang mampu dan ikhlas,” tegasnya.

Selain wakaf, Wali Kota juga menyampaikan bahwa insentif bagi elemen masyarakat terus ditingkatkan. Tahun ini, Pemkot telah mengalokasikan dana untuk RT, RW, hansip, kader posyandu, guru ngaji, dan marbot masjid. Untuk tahun 2026, guru jam’iyah juga ditargetkan masuk dalam daftar penerima manfaat.

“Ini langkah konkret kami untuk menggerakkan ekonomi dari bawah. Pemerintah tidak hanya bicara, tapi bertindak,” katanya.

PAD Jadi Andalan Pembangunan

Ayep Zaki juga menekankan bahwa pembangunan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dana dari pusat. Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tulang punggung pembiayaan program prioritas, termasuk sektor pendidikan, sosial, dan pelayanan publik.

“Kita fokus memperbaiki kinerja BUMD dan BLUD agar memberi kontribusi nyata bagi keuangan daerah,” ujarnya.

Normalisasi BUMD disebut penting agar pelayanan publik, khususnya yang menyangkut air, transportasi, dan sektor strategis lainnya, dapat berjalan optimal dan profesional.

Peran Koperasi Jadi Prioritas

Di hadapan para tokoh masyarakat dan santri, Wali Kota juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi lokal, khususnya koperasi. Ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, Pemkot akan mengalokasikan hibah untuk koperasi di setiap kelurahan melalui APBD.

“Koperasi itu pilar ekonomi rakyat. Kalau ini kuat, maka masyarakat kecil pun bisa tumbuh bersama,” ucapnya.

Dukungan Bagi Pemuda Islam

Dalam penutupan sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musda GPII Sukabumi Raya yang digelar bersamaan dengan kegiatan Jumling. Ia berharap organisasi ini mampu mencetak kader-kader muda yang tangguh secara akhlak dan cerdas secara intelektual.

“GPII harus menjadi kawah candradimuka bagi calon pemimpin masa depan yang berintegritas dan berjiwa nasionalis-religius,” tuturnya.

Kegiatan Jumling kali ini bukan hanya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menggarisbawahi komitmen Pemkot Sukabumi dalam membangun daerah secara menyeluruh: dari masjid, pesantren, hingga koperasi dan anggaran. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara yang inklusif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya melalui program inovatif di sektor kesehatan, yang dikolaborasikan bersama PD Waluya dan seluruh Puskesmas di Kota Sukabumi.

Langkah strategis tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam kegiatan Sosialisasi Program Peningkatan PAD yang digelar Jumat, 4 Juli 2025 di Opproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. Hadir dalam kesempatan itu para camat, lurah, kepala Puskesmas, serta Asda II dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam arahannya, Ayep Zaki menekankan pentingnya membangun sinergi antar lembaga untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi daerah.

“Program ini bukan hanya pelayanan kesehatan, tapi juga bagian dari strategi fiskal. Dengan BPJS Kacamata, masyarakat terbantu, PAD pun meningkat,” ujar Wali Kota.

Skema BPJS Kacamata Jadi Inovasi Baru

Melalui program ini, masyarakat bisa mengakses layanan kacamata secara gratis dengan mendaftar melalui Puskesmas setempat. Setelah mendapatkan rekomendasi medis, klaim akan diajukan oleh PD Waluya melalui mekanisme BPJS Kesehatan.

Sebagai langkah percepatan dan pemerataan manfaat, Wali Kota menetapkan target minimal 100 warga per kelurahan setiap bulan dapat terlayani melalui program ini.

“Program ini sepenuhnya tanpa membebani warga. Kita ingin manfaat ekonomi dan sosial bisa dirasakan bersama,” tambah Ayep Zaki.

PD Waluya Diminta Terus Tingkatkan Kinerja

Wali Kota juga meminta Direktur PD Waluya, Gulam Zakiya, untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas manajemen, serta memperkuat kolaborasi dengan layanan kesehatan lainnya.

Ia menekankan bahwa peran BUMD dan BLUD sangat krusial dalam mendorong kemandirian fiskal daerah dan menciptakan dampak langsung terhadap kualitas hidup warga.

“BUMD bukan sekadar pengelola aset, tapi bagian dari mesin pembangunan daerah,” ujarnya.

 Sinergi Lintas Lembaga Jadi Kunci Keberhasilan

Ayep Zaki menggarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan cepat dan ramah. Pemerintah ingin agar pelayanan Puskesmas ke depan terintegrasi secara digital, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara kelurahan, Puskesmas, serta unit usaha daerah untuk mengakselerasi setiap program pembangunan.

“Pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Butuh dukungan semua pihak agar Sukabumi benar-benar bergerak maju,” tegasnya.

Sebagai penutup, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat dan ASN untuk mendoakan keberkahan bagi Kota Sukabumi, serta menjaga semangat kolaboratif demi kemajuan bersama. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Sebanyak 289 wakil kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota se-Indonesia berkumpul dalam ajang Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) yang digelar di Hotel Safir, Yogyakarta, Kamis (03/07/2025). Salah satu peserta yang hadir adalah Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.

Acara ini berlangsung selama tiga hari dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar wakil kepala daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah masing-masing.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Munas ini tidak hanya berfungsi sebagai forum organisasi, namun juga menjadi wadah tukar pikiran, berbagi pengalaman, dan menginisiasi berbagai program kolaboratif lintas daerah.

“Agenda pertama adalah pemilihan Ketua Umum ASWAKADA dan kami sepakat memilih Wakil Wali Kota Surabaya karena dianggap mampu mengayomi. Setelah itu dilanjutkan dengan gala dinner di mana kami berbagi potensi dan menjajaki sinergi antarwilayah,” ujar Bobby.

Sinergi dan Inovasi Jadi Sorotan

Menurut Bobby, berbagai ide kreatif dan gagasan inovatif muncul dalam forum tersebut. Ia menilai pentingnya kekompakan antarwakil kepala daerah untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Harapan saya, melalui forum ini kita bisa solid, bersatu, dan kompak. Bersama kepala daerah dan seluruh OPD, mari kita terus menata kebaikan dan kemajuan untuk daerah masing-masing,” ungkapnya.

Acara Resmi Dibuka Pemerintah Pusat

Pembukaan Munas I ASWAKADA ditandai dengan pemukulan gong oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik. Sebelumnya, sambutan pembuka diberikan oleh Wali Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah, serta Gubernur D.I. Yogyakarta yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Dr. Sukamto.

Kegiatan ini merupakan Munas perdana yang diselenggarakan ASWAKADA sejak dibentuk. Forum ini diharapkan mampu menjadi platform kolaboratif bagi wakil kepala daerah untuk terus meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta tanggung jawab strategis mereka dalam mendukung roda pemerintahan daerah.

“ASWAKADA bukan sekadar organisasi, tetapi menjadi ruang sinergi untuk menciptakan terobosan dan mendorong keadilan pembangunan di seluruh penjuru negeri,” tutup Bobby Maulana. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Kelurahan Subangjaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan di tingkat paling dasar dengan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Ketua RT dan RW pada Kamis, 3 Juli 2025.

Kegiatan yang digelar di wilayah Kelurahan Subangjaya ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan dihadiri oleh para ketua RT dan RW se-kelurahan, serta unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Ayep Zaki menekankan bahwa Bimtek ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas RT dan RW, sebagai elemen vital yang menjadi penghubung langsung antara masyarakat dengan pemerintah.

“Peran RT dan RW tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah ujung tombak pelayanan publik dan kunci keberhasilan program-program pemerintah, termasuk dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Ayep.

Menurutnya, pemahaman terhadap fungsi dan tanggung jawab sangat penting agar para ketua RT dan RW mampu menjalankan tugas secara optimal dan sesuai dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Perkuat Sinergi, Dorong Kolaborasi

Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara RT, RW, kelurahan, kecamatan, serta seluruh stakeholder pembangunan. Ia menyebut bahwa komunikasi dan kerja sama lintas sektor menjadi pondasi utama dalam mendorong perubahan positif di lingkungan masyarakat.

“RT dan RW harus menjadi agen perubahan sosial, penggerak pembangunan di lingkungannya, serta menjadi garda depan dalam pelayanan kepada warga,” jelasnya.

Ayep Zaki menambahkan bahwa Pemkot Sukabumi terus berkomitmen memperkuat aparatur pemerintahan hingga ke level paling bawah, agar kualitas pelayanan publik semakin baik dan menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

Dukung Program Prioritas Kota Sukabumi

Kegiatan Bimtek ini juga menjadi bagian dari implementasi program prioritas Pemkot Sukabumi, khususnya dalam meningkatkan PAD dan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah. Selain itu, pembekalan ini diharapkan menjadi modal utama para ketua RT dan RW dalam menjalankan amanah di wilayahnya masing-masing.

“Kami berharap ilmu yang diperoleh dalam bimtek ini bisa langsung diterapkan di lingkungan masing-masing. Mari kita terus bekerja bersama, bersinergi demi Sukabumi yang lebih bercahaya,” ujar Ayep Zaki menutup sambutannya.

Kegiatan ini menjadi contoh konkret dari upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam membangun sistem pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Sepanjang bulan Juni 2025, Pemerintah Kota Sukabumi menerima 15 aduan dari masyarakat terkait berbagai aspek layanan publik. Seluruh pengaduan tersebut masuk melalui sistem SP4N-LAPOR! yang dapat diakses secara daring melalui situs resmi www.lapor.go.id.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, Tantan Sontani, pada Rabu (02/07/2025).

“Selama bulan Juni 2025, terdapat 15 aduan yang dilayangkan masyarakat kepada kami selaku pemerintah daerah, melalui layanan SP4N-LAPOR!,” jelas Tantan.

Ia mengungkapkan bahwa aduan masyarakat tersebar pada tujuh perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Dari keseluruhan aduan yang masuk, keluhan terkait fasilitas umum menjadi yang paling banyak disampaikan warga.

“Dari total 15 aduan, 5 diantaranya berkaitan dengan fasilitas umum. Di antaranya menyangkut kerusakan trotoar, lampu penerangan jalan umum (PJU), hingga reklame yang dinilai mengganggu estetika kota,” ujar Tantan.

Selain soal fasilitas umum, sejumlah pengaduan lain juga mencakup kategori ketertiban umum, pengelolaan sampah, pajak, serta permintaan informasi publik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam menyuarakan permasalahan di lingkungan sekitarnya melalui jalur resmi.

Tantan menegaskan, seluruh pengaduan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

“15 aduan yang masuk sudah kami tindaklanjuti melalui koordinasi dengan SKPD yang bersangkutan. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 4 laporan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota Sukabumi, sehingga tidak bisa langsung kami proses,” imbuhnya.

Menurutnya, pengelolaan pengaduan publik melalui kanal SP4N-LAPOR! merupakan wujud keterbukaan informasi publik sekaligus bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Aduan warga adalah bentuk partisipasi yang harus kita apresiasi. Ini menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki layanan,” tegasnya. (Cr5)