SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dengan menggelar Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, yang dilaksanakan di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, tim dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat, serta para kepala SKPD di lingkungan Pemkot Sukabumi. Feri Wahyu Rohin hadir sebagai perwakilan Inspektorat Jabar yang juga menyampaikan materi pengawasan.
Dalam sambutannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa pengawasan seharusnya tidak hanya fokus pada belanja atau pengeluaran daerah, tetapi juga dimulai dari sisi penerimaan.
“Pengawasan tidak hanya soal pengeluaran, tapi juga harus dimulai dari hulu—yakni bagaimana uang masuk ke kas daerah diawasi secara cermat,” tegas Ayep, Rabu (06/08/2025).
Wali Kota menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh proses pengawasan yang akan berlangsung sejak 4 hingga 22 Agustus 2025. Ia menyambut baik setiap masukan, termasuk dari BPK dan KPK, dan menekankan pentingnya respons cepat dan kolaboratif terhadap temuan dari lembaga pengawas.
“Temuan itu biasa, tapi jangan sampai dibiarkan bertahun-tahun. Inspektorat harus jadi garda depan untuk mitigasi awal,” kata Ayep.
Selain itu, ia mengusulkan agar sistem pengawasan juga mencakup aspek strategis, seperti reformasi kebijakan fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah secara inovatif.
Dalam analogi yang disampaikannya, Ayep membandingkan sistem fiskal daerah dengan proses menanam tanaman. Ia menekankan pentingnya memiliki “bibit unggul” dan “media tanam sehat” dalam hal pendapatan daerah, sebelum membahas bagaimana uang itu digunakan.
“Kita harus tahu dari mana sumber uangnya, bagaimana cara memperolehnya, lalu bagaimana menggunakannya,” ungkapnya.
Ayep pun berharap agar Kota Sukabumi dapat menjadi salah satu daerah dengan pelaksanaan pengawasan terbaik di Jawa Barat. Ia menargetkan bisa masuk dalam tiga besar daerah terbaik dari sisi pengawasan.
Dalam paparannya, Feri Wahyu Rohin menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Empat fokus utama pengawasan tahun ini adalah:
- Perencanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
- Capaian target daerah,
- Penanganan isu sektoral,
- Evaluasi kebijakan strategis di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan kesejahteraan sosial.
Feri juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam menurunkan angka pengangguran terbuka yang saat ini masih berada di angka persen di Kota Sukabumi, jauh di atas rata-rata nasional.
Kegiatan entry meeting ini menjadi pijakan awal penguatan budaya kerja berbasis pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Semua pihak diharapkan menjadikan proses pengawasan sebagai bagian integral dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas layanan publik. (Cr5)
