Sukabumikita.id

Kategori: BERITA

  • Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo: Merdeka dari Kemiskinan, Kelaparan, dan Penderitaan

    Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo: Merdeka dari Kemiskinan, Kelaparan, dan Penderitaan

    SUKABUMIKITA.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa tujuan kemerdekaan sejati adalah membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Pernyataan itu disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR dan DPD RI, Jumat (15/08/2025).

    DPRD Kota Sukabumi turut menggelar sidang paripurna untuk menyimak pidato tersebut di Ruang Rapat Paripurna. Hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan tamu undangan lainnya.

    Sidang ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam suasana khidmat, seluruh peserta mendengarkan paparan Presiden Prabowo yang mengulas perjalanan bangsa selama delapan dekade kemerdekaan, sekaligus tantangan yang masih dihadapi.

    Soroti Perjalanan Bangsa dan Capaian Presiden Terdahulu

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan kontribusi para pemimpin bangsa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Ia menyebutkan:

    • Presiden Soekarno memimpin perjuangan membentuk NKRI, mempertahankan keutuhan wilayah, dan mengintegrasikan Irian Barat.
    • Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi merata, mencapai swasembada pangan, dan menurunkan kemiskinan ekstrem.
    • Presiden B.J. Habibie mengenalkan teknologi tinggi dan menjaga stabilitas ekonomi saat krisis 1998.
    • Presiden Abdurrahman Wahid memperkuat kerukunan antar suku, agama, dan ras.
    • Presiden Megawati Soekarnoputri memulihkan ekonomi pasca krisis, menggelar Pemilu langsung pertama, dan memperkuat lembaga negara.
    • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi krisis keuangan global 2008, menyelesaikan konflik Aceh, dan memperkuat fondasi ekonomi.
    • Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur strategis, mengelola krisis pandemi COVID-19, memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan mengatur strategi pengelolaan sumber daya alam.

    Menurut Prabowo, seluruh pemimpin berkontribusi dalam mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945: melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, dan menciptakan ketertiban dunia.

    Tekankan Kedaulatan Ekonomi dan Pangan

    Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kedaulatan ekonomi dan kemandirian pangan. Ia menilai kekayaan alam yang melimpah harus dikelola secara bijak untuk kesejahteraan rakyat secepat mungkin.

    Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahannya, kata Prabowo, berjalan mulus dan penuh kehormatan. Hal ini menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia yang diakui dunia.

    Perang Melawan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran

    Prabowo juga menyoroti masalah korupsi yang masih terjadi di berbagai tingkatan birokrasi, institusi, BUMN, dan BUMD. Awal 2025, pemerintahannya berhasil menyelamatkan Rp300 triliun anggaran negara yang berpotensi diselewengkan, termasuk dari anggaran perjalanan dinas berlebihan dan pengadaan barang yang tidak proporsional.

    Dana tersebut dialihkan untuk program produktif yang langsung bermanfaat bagi rakyat, sesuai Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Ia mengibaratkan kebocoran anggaran seperti tubuh yang kehilangan darah terus-menerus hingga akhirnya mati.

    Ajak Rakyat Memahami UUD 1945

    Menutup pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat untuk mempelajari UUD 1945 secara mendalam, bukan sekadar menjadikannya slogan. Menurutnya, rancang bangun negara yang dibuat para pendiri bangsa adalah panduan utama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. (Cr5)

  • Prestasi Membanggakan, Dua Siswa Kota Sukabumi Raih Juara FLS2N Jawa Barat 2025

    Prestasi Membanggakan, Dua Siswa Kota Sukabumi Raih Juara FLS2N Jawa Barat 2025

    SUKABUMIKITA.ID — Dunia pendidikan Kota Sukabumi kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Dua siswa SMP Negeri 1 Kota Sukabumi berhasil meraih juara, bahkan salah satunya memastikan langkah ke tingkat nasional.

    Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Dadi Rulanto, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah dari pembinaan intensif, kerja sama guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan dukungan sekolah.

    “Kami sangat bersyukur dan bahagia. Dua siswa dari Kota Sukabumi berhasil meraih kejuaraan di FLS2N tingkat Jawa Barat. Ini hasil kerja keras guru pembina, MGMP, serta dukungan kepala sekolah,” ujar Dadi, Senin (15/08/2025).

    Dua Siswa SMPN 1 Sukabumi Raih Juara

    Adapun siswa berprestasi tersebut adalah:

    • Kanaya Lareina Masdirwan – Juara 1 lomba Mendongeng, yang memastikan dirinya mewakili Jawa Barat di tingkat nasional. Penampilannya memukau juri dengan intonasi terjaga, ekspresi hidup, serta penghayatan penuh terhadap cerita.

    • Ridha Raiya Sendjani – Juara 2 lomba Menulis Cerita, dengan karya yang dinilai unggul berkat alur kuat, diksi segar, dan imajinasi yang mendalam.

    Dengan kemenangan ini, Kanaya akan melangkah ke FLS2N tingkat nasional 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui pengiriman video karya.

    Harapan di Tingkat Nasional

    Dadi menegaskan bahwa pembinaan akan terus dilakukan secara maksimal agar siswa mampu bersaing di tingkat nasional.

    “Harapan kami, anak-anak bisa tampil optimal dan meraih hasil terbaik. Meski lombanya daring, pembinaan tetap dilakukan secara fokus bersama guru pembina dan MGMP Bahasa Indonesia,” jelasnya.

    Tentang FLS2N

    Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) merupakan agenda tahunan Kemendikbudristek yang bertujuan mengasah bakat seni siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Ajang ini mencakup berbagai cabang lomba, mulai dari seni pertunjukan hingga sastra, dengan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh provinsi.

    Keberhasilan siswa Kota Sukabumi di tingkat provinsi ini menambah deretan prestasi pendidikan daerah tersebut, sekaligus memotivasi siswa lain untuk terus berkreasi. Dukungan masyarakat diharapkan mampu memberikan semangat lebih bagi Kanaya dalam persiapan menuju pentas nasional. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi: Pondok Pesantren Jadi Pilar Pemersatu dan Pembangunan Daerah

    Wali Kota Sukabumi: Pondok Pesantren Jadi Pilar Pemersatu dan Pembangunan Daerah

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki peran sentral dalam menyatukan dan membangun daerah. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Halaqoh Transformasi untuk Kebangkitan Pondok Pesantren yang digelar di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Kamis (14/08/2025).

    Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Bupati Sukabumi Andreas, serta puluhan ajengan dan kiai dari berbagai wilayah Sukabumi. Acara tersebut menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pesantren demi mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Sukabumi ini dipersatukan oleh pondok pesantren. Kita bersama-sama membangun Sukabumi,” ujar Ayep Zaki dalam sambutannya.

    Ayep menegaskan, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen menjadikan pesantren sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis tahun 2025–2030. Menurutnya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga benteng moral dan penggerak ekonomi umat.

    “Peran pesantren harus terus diperkuat, baik sebagai pusat pendidikan berbasis agama, maupun sebagai motor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita ingin pesantren mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman,” tegas Ayep.

    Sementara itu, K.H. Ma’ruf Amin mengajak pesantren untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri keislamannya. Menurutnya, pesantren harus menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan vokasi dan teknologi.

    “Pesantren harus menjadi pusat pendidikan agama sekaligus mengembangkan pendidikan vokasi dan teknologi,” ujar Ma’ruf.

    Ia juga menekankan pentingnya peran pesantren sebagai pusat dakwah Islam rahmatan lil ‘alamin yang santun, sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. “Pesantren dapat membentuk koperasi atau badan usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan dukungan pemerintah daerah, pesantren akan menjadi pilar kemajuan daerah yang tetap menjaga nilai keislaman dan kebangsaan,” pungkasnya. (Cr5)

  • Kasus DBD Mengintai, Bobby Maulana: Fogging Prioritas, Masyarakat Harus Aktif Cegah DBD

    Kasus DBD Mengintai, Bobby Maulana: Fogging Prioritas, Masyarakat Harus Aktif Cegah DBD

    SUKABUMIKITA.ID – Peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Sukabumi mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk segera mengambil langkah preventif, termasuk penyemprotan fogging di wilayah rawan penyebaran penyakit.

    “Kami sudah menginstruksikan para camat dan lurah untuk melaksanakan tindakan-tindakan. Kalau belum terjadi, sifatnya preventif. Kalau sudah terjadi, ya penyelesaian, di antaranya fogging. Fogging itu nomor satu,” ujar Bobby kepada wartawan, Rabu (13/08/2025).

    Pencegahan DBD: Fogging dan PSN

    Selain fogging, Pemkot Sukabumi juga mengimbau masyarakat untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan membersihkan jentik di bak penampungan air, menutup wadah air, serta menjaga lingkungan agar bebas dari genangan.

    Namun, Bobby menekankan bahwa penanganan sampah juga sangat penting dalam mengendalikan penyebaran DBD. Menurutnya, sampah yang menumpuk dapat memicu genangan air dan menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti.

    Pengelolaan Sampah dan Program Biopori

    Saat ini, Pemkot Sukabumi tengah menindaklanjuti instruksi Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghentikan praktik open dumping di TPA Cikundul sebelum Desember 2025. Pengelolaan sampah akan diubah dengan sistem control and fill sesuai skema yang sudah disiapkan pemerintah.

    “Masalah sampah ini berkaitan erat dengan banjir, kondisi sungai, dan kebiasaan buang sampah sembarangan. Maka dari itu, pemerintah akan menggalakkan pengelolaan sampah dari rumah tangga,” jelasnya.

    Salah satu program yang digencarkan adalah pembuatan sumur resapan biopori di seluruh wilayah. Program ini dimulai dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang membuat video imbauan, kemudian diteruskan kepada camat, lurah, hingga RT.

    Sampah organik akan dimanfaatkan melalui biopori, sementara sampah non-organik dipilah untuk mengurangi beban TPA. Pemkot juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, termasuk perusahaan SCG di Kabupaten Sukabumi, guna mendukung pengelolaan sampah dari hulu.

    Keterlibatan Masyarakat Jadi Kunci

    Bobby menegaskan, keberhasilan pencegahan DBD tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci utama.

    “Tindakan pemerintah saat ini meliputi fogging, sosialisasi penutupan bak air, pembersihan, dan pengurasan. Tapi selebihnya kembali kepada masyarakat masing-masing. Saya yakin masyarakat Kota Sukabumi paham tentang bahaya DBD. Hidup sehat itu pilihan, sakit itu pasti. Kalau mau hidup sehat, itu pilihan,” tegasnya.

    Sebelumnya, tiga warga Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole, dilaporkan terjangkit DBD. Satu di antaranya meninggal dunia akibat penyakit tersebut. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Paparkan Strategi Fiskal dalam Rapat Sosialisasi DAK 2026 di Kemendagri

    Wali Kota Sukabumi Paparkan Strategi Fiskal dalam Rapat Sosialisasi DAK 2026 di Kemendagri

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Conference Room Hotel Orchardz, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Acara ini dihadiri Plh. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Haris Panjaitan, perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, serta sejumlah pejabat terkait. Dalam forum tersebut, Wali Kota Sukabumi memaparkan strategi agar Kota Sukabumi dapat menjadi prioritas penerima DAK sesuai kebutuhan daerah dan tetap selaras dengan agenda pembangunan nasional.

    Strategi Fiskal dan Kenaikan PAD

    Ayep Zaki menegaskan bahwa kondisi fiskal Kota Sukabumi masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat dan provinsi, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun, ia optimis setelah adanya capaian kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni sebesar 60 persen dalam enam bulan terakhir, disertai langkah penguatan BUMD, BLUD, dan Perusahaan Daerah (Perusda).

    “Saya menjanjikan kepada Kemendagri, insya Allah selama lima tahun ke depan kita akan berupaya meningkatkan posisi fiskal dari kategori lemah menjadi sedang bahkan kuat. Saat ini perbandingan PAD kita baru 35 persen, sedangkan transfer daerah mencapai 65 persen. Targetnya, PAD bisa di atas 50 persen dalam tempo lima tahun,” ungkap Ayep melalui pesan singkat, Rabu (13/08/2025).

    BLUD dan Tantangan Layanan Publik

    Meski ada penurunan pendapatan di sektor BLUD akibat aturan baru BPJS dan kegiatan rehabilitasi KRIS yang mengurangi pemanfaatan ruang layanan, Ayep menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap meningkat.

    Kemendagri, kata Ayep, mengingatkan agar seluruh BLUD, BUMD, dan Perusda di Kota Sukabumi tetap sehat secara finansial dan melaporkan kinerjanya secara rutin.

    “Saya berjanji melaporkan kinerja BLUD, BUMD, maupun Perusda dua kali setahun, yaitu akhir tahun dan pertengahan tahun. Untuk tahun ini, laporan akan saya sampaikan akhir Agustus untuk periode hingga Juli 2025,” jelasnya.

    Fokus pada Kepatuhan Pajak, Bukan Kenaikan Tarif

    Terkait strategi peningkatan PAD, Pemkot Sukabumi tidak berencana menaikkan pajak daerah atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Fokus diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    Seluruh laporan dan rencana tersebut disampaikan kepada Kemendagri agar Pemkot mendapatkan arahan yang tepat dalam menyusun kebijakan, sekaligus mendukung program Astacita Presiden dan program pembangunan Gubernur Jawa Barat. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Usulkan 9 Kecamatan Kabupaten Masuk Wilayah Kota, Luas Administratif Naik Tujuh Kali Lipat

    Wali Kota Sukabumi Usulkan 9 Kecamatan Kabupaten Masuk Wilayah Kota, Luas Administratif Naik Tujuh Kali Lipat

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengungkapkan perkembangan rencana penggabungan sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi ke dalam wilayah administratif Kota Sukabumi. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/08/2025).

    Dalam rapat tersebut, Ayep memaparkan bahwa pihaknya mengusulkan 9 kecamatan untuk masuk ke wilayah Kota Sukabumi. Kecamatan yang dimaksud meliputi Gegerbitung, Kebonpedes, Sukalarang, Sukaraja, Cireunghas, Sukabumi, Cisaat, Gunungguruh, dan Kadudampit.

    “Kajiannya sudah selesai dan sudah saya serahkan kepada Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Komisi I segera memberikan rekomendasi yang nantinya akan saya bawa kepada Komisi II DPR RI,” ujar Ayep Zaki.

    Menurutnya, respon dari Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sangat positif. Mereka mendukung rencana penataan batas wilayah yang akan memperluas luas Kota Sukabumi dari 48 kilometer persegi menjadi 378 kilometer persegi, serta menambah jumlah kecamatan dari 7 menjadi 16.

    Rapat tersebut dihadiri perwakilan tiga daerah, yakni Kota Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kota Banjar, lengkap dengan kepala daerah dan pimpinan DPRD masing-masing. Dari pihak DPRD Provinsi Jawa Barat hadir anggota lintas fraksi, termasuk Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP, dan PKB, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Ayep menegaskan, setelah rekomendasi Komisi I keluar, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ia menekankan bahwa penggabungan wilayah ini murni untuk kepentingan pembangunan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

    “Wilayah sebelah timur dan utara ini perlu segera bergabung dengan Kota Sukabumi supaya lebih cepat secara administratif. Kota Sukabumi juga sangat membutuhkan tambahan wilayah untuk pembangunan, seperti kawasan industri dan destinasi wisata,” tegasnya. (Cr5)

  • Polres Sukabumi Kota Gelar Gerakan Pangan Murah, 5 Ton Beras Ludes Diburu Warga

    Polres Sukabumi Kota Gelar Gerakan Pangan Murah, 5 Ton Beras Ludes Diburu Warga

    ,SUKABUMIKITA.ID – Polres Sukabumi Kota menggelar gerakan pangan murah di halaman Gedung Juang 45, Rabu (13/08/2025). Langkah ini bertujuan menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pangan.

    Dalam kegiatan tersebut, Polres menyediakan 5 ton beras premium dengan harga Rp60 ribu per kemasan 5 kilogram. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi, menegaskan pasar murah ini memiliki dua tujuan utama: membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan terjangkau sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

    “Hari ini kami menyediakan 5 ton beras premium untuk dijual kepada masyarakat seharga Rp60 ribu per 5 kilogram,” ujar AKBP Rita.

    Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Antusiasme warga terlihat jelas, 40 persen stok langsung ludes hanya dalam 15 menit pertama.

    “Animo masyarakat cukup tinggi karena sebelumnya sudah kami sosialisasikan, sehingga warga mengetahui adanya pasar murah ini,” ungkapnya.

    Gerakan pangan murah ini berlangsung selama dua hari. Hari pertama, kegiatan digelar di Gedung Juang 45, hari kedua dijadwalkan di Taman Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kamis (14/8/2025). Lokasi kedua dipilih karena wilayah tersebut baru saja terdampak musibah.

    “Besok kami akan menjual 5 ton lagi. Kalau kurang, akan kami ambil dari Bulog,” tegas Rita.

    BPS Kota Sukabumi mencatat inflasi Juli 2025 sebesar 0,21 persen. Kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang 0,08 persen. Komoditas yang paling berpengaruh antara lain beras, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, tomat, pisang, dan sigaret putih mesin (SPM).

    Polres Sukabumi Kota menegaskan gerakan pangan murah tidak hanya untuk menekan inflasi, tetapi juga menjaga daya beli warga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. (Cr5)

  • TPT Sungai Ciseureuh Ambruk, Warga Sukakarya Khawatir Risiko Banjir

    TPT Sungai Ciseureuh Ambruk, Warga Sukakarya Khawatir Risiko Banjir

    SUKABUMIKITA.ID – Warga di sekitar aliran Sungai Ciseureuh, Jalan KH Ahmad Sanusi, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi dibuat resah setelah Tembok Penahan Tanah (TPT) di bantaran sungai tersebut ambruk pada Senin (11/08).

    Ambruknya TPT menyebabkan material longsoran bercampur dengan tumpukan sampah rumah tangga dan batang pohon besar yang tumbang, sehingga aliran air sungai tersumbat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga akan risiko banjir jika tidak segera ditangani.

    BPBD Kerahkan Tim Reaksi Cepat

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taufik, menyampaikan pihaknya langsung menurunkan tim reaksi cepat (TRC) setelah menerima laporan dari warga.

    “Kami menemukan pohon besar dan tumpukan sampah yang menghalangi laju air. Pembersihan harus dilakukan segera untuk menghindari kerusakan lebih parah,” ujar Novian, Rabu (13/08/2025).

    Sekitar sepuluh personel BPBD dikerahkan untuk melakukan pembersihan. Namun, medan lokasi yang sempit membuat alat berat tidak bisa digunakan, sehingga seluruh material harus diangkat secara manual.

    Fokus utama penanganan adalah membersihkan pohon tumbang dan mengangkut sampah yang menyumbat agar aliran sungai kembali normal.

    Penanganan Sementara dan Rencana Perbaikan Permanen

    Novian menegaskan bahwa upaya yang dilakukan saat ini bersifat sementara. Untuk perbaikan permanen TPT, BPBD akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sukabumi.

    Selain itu, Novian juga mengingatkan warga agar tidak lagi membuang sampah ke sungai karena bisa mempercepat kerusakan infrastruktur sekaligus meningkatkan risiko banjir.

    “Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihentikan. Kalau sungai tersumbat, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat sendiri,” tegasnya. (Cr5)

  • 90 Persen Sekolah di Sukabumi Sudah Terapkan Jam Masuk 06.30

    90 Persen Sekolah di Sukabumi Sudah Terapkan Jam Masuk 06.30

    SUKABUMIKITA.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi mencatat, sekitar 90 persen sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayahnya telah memberlakukan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB, sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 14 Juli 2025, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 58/PK.03/DISDIK tentang jam efektif pada satuan pendidikan.

    Kepala Disdikbud Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, mengatakan sebagian besar sekolah sudah menyesuaikan dengan aturan baru itu. Namun, masih ada sekitar 10 persen sekolah yang belum melaksanakannya karena berbagai pertimbangan.

    “Sekitar 90 persen sekolah sudah menjalankan kebijakan ini. Ada beberapa yang belum dan mereka sudah memberikan alasan kepada kami. Nanti akan kami evaluasi apakah alasan tersebut bisa atau tidak,” ujar Punjul kepada wartawan, Selasa (12/08/2025).

    Punjul menegaskan, Pemerintah Kota Sukabumi mendukung penuh kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Hal ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kedisiplinan dan efektivitas waktu belajar.

    “Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, kami berkomitmen menjalankan kebijakan ini sebaik mungkin,” tegas Punjul.

    Meski kebijakan jam masuk 06.30 WIB sempat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, Punjul menilai aturan ini membawa banyak manfaat bagi para siswa.

    “Sisi positifnya cukup banyak. Siswa jadi terbiasa bangun lebih pagi, lebih disiplin mempersiapkan diri, dan kebijakan ini juga membantu mengurai kemacetan pagi hari. Selain itu, anak-anak jadi tidak tidur terlalu malam karena mereka sadar harus bangun lebih awal,” jelasnya.

    Punjul juga menyebutkan bahwa penerapan jam masuk lebih pagi ini sejalan dengan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tentang “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, yang menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu bagi peserta didik.

    “Kebijakan ini sangat berkaitan dengan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dari kementerian. Jadi, kami melihat ini bukan hanya soal jam sekolah, tapi soal pembentukan karakter dan kebiasaan baik bagi anak-anak,” pungkasnya. (Cr5)

  • Inflasi Kota Sukabumi Juli 2025 Capai 0,21 Persen, Pangan Jadi Penyumbang Utama

    Inflasi Kota Sukabumi Juli 2025 Capai 0,21 Persen, Pangan Jadi Penyumbang Utama

    SUKABUMIKITA.ID — Kota Sukabumi kembali mencatat kenaikan inflasi pada Juli 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi mencatat inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 0,21 persen, dipicu oleh lonjakan harga di sejumlah komoditas pangan.

    Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama, yakni sebesar 0,08 persen. Kenaikan harga terjadi pada telur ayam ras, beras, bawang merah, sigaret putih mesin (SPM), cabai rawit, tomat, dan pisang.

    Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, mengungkapkan inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Juli 2025 mencapai 3,63 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,95.

    “Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, yang mencapai 10,15 persen. Sementara itu, deflasi tercatat di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 0,51 persen,” ujar Erni, Selasa (12/08).

    Baca Juga: Bappeda Kota Sukabumi Evaluasi RAD-PG 2025–2029, Pastikan Sinkronisasi dengan RPJMD

    Menurutnya, Pemerintah Kota Sukabumi telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengendalikan inflasi. Upaya yang ditempuh meliputi pemanfaatan cadangan pangan daerah, peningkatan indeks pertanaman padi sawah hingga IP 400, serta gerakan menanam cabai, bawang merah, dan jagung. Urban farming juga digalakkan untuk menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah.

    Di sektor distribusi, Pemkot melakukan pemantauan peredaran minyak goreng dan beras SPHP di tingkat pengecer, serta mendorong kerja sama antar daerah dengan sentra produksi pangan. Pengawasan harga bahan pokok dilakukan secara rutin melalui aplikasi SP2KP, SIPANDA, SILINDA, dan Neraca Pangan.

    “Pengawasan bersama Forkopimda dan Satgas Pangan terhadap sembako dan pupuk bersubsidi terus dilakukan. Kami juga tengah menyusun peta jalan inflasi 2025–2027 sebagai strategi jangka menengah,” tambah Erni.

    Ia menegaskan, analisis kondisi ekonomi lokal sangat penting untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan barang dan jasa tetap terjaga di tengah potensi gejolak harga. (Cr5)