Kategori: BERITA

Yayasan Tidar Biru Sejahtera Luncurkan Program Makanan Bergizi Gratis di Gunungguruh

SUKABUMIKITA.ID – Upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat kembali mendapat perhatian serius. Yayasan Tidar Biru Sejahtera melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Bencoy RT01/01, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Selasa (19/08/2025).

Program yang diresmikan langsung oleh Ketua Yayasan Tidar Biru Sejahtera, Muhammad Sayid Agil, ini menjadi implementasi nyata dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pemenuhan gizi masyarakat.

“Dapur SPPG Mangkalaya hari ini resmi diluncurkan. Program makanan bergizi gratis ini adalah wujud nyata implementasi program prioritas Pak Presiden dalam pemenuhan gizi masyarakat,” ujar Sayid Agil seusai acara peresmian.

Sayid Agil menjelaskan, program MBG akan menyasar anak-anak sekolah dasar, TK, PAUD, ibu hamil, hingga masyarakat kurang mampu di tiga desa di Kecamatan Gunungguruh, yakni Desa Mangkalaya, Desa Cibentang, dan Desa Cibolang.

“Total penerima manfaat yang sudah terdata mencapai 3.567 orang. Distribusi makanan bergizi ini akan dilakukan lima hari dalam sepekan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Selain masyarakat umum, yayasan juga berkomitmen menyalurkan sebagian bantuan kepada kelompok lain yang membutuhkan.

“Sebagian dari program ini juga akan diberikan kepada guru ngaji, anak yatim, kaum dhuafa, dan jompo di sekitar SPPG Mangkalaya. Itu sudah menjadi komitmen kami,” tambahnya.

Tidak hanya program makan gratis, Yayasan Tidar Biru Sejahtera juga menyiapkan bantuan pendidikan berupa beasiswa tahunan sebesar Rp500 ribu bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Beasiswa ini bukan dari pemerintah, melainkan dari hasil pengelolaan yayasan, termasuk sewa aset yang kami kelola. Meski kecil, kami berharap bisa membantu meringankan beban keluarga,” kata Sayid Agil.

Masyarakat pun tidak perlu meragukan kualitas makanan yang akan disalurkan. SPPG Mangkalaya disebut telah mengantongi nomor identitas resmi dan mendapatkan verifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.

“Insyaallah tidak akan ada kasus keracunan seperti di daerah lain, karena semua proses pengolahan makanan diawasi secara ketat,” tegasnya.

Hari pertama pendistribusian makanan bergizi gratis dijadwalkan berlangsung pada Rabu (20/08). Sayid Agil memastikan dirinya akan turun langsung mengawasi jalannya distribusi agar tepat sasaran.

“Besok kami mulai mendistribusikan makanan. Saya akan turun langsung untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Harapan kami, masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (Cr5)

19 Agustus 2025
Ratusan WBP Lapas Sukabumi Terima Remisi Hari Kemerdekaan, 8 Orang Langsung Bebas

SUKABUMIKITA.ID – Ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi menerima remisi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu (17/08/2025). Dari jumlah tersebut, delapan orang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan Remisi Umum II.

Penyerahan remisi berlangsung di Lapangan Lapas Sukabumi dengan dihadiri Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sukabumi.

Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 358 orang warga binaan yang memperoleh remisi umum, sementara 396 orang lainnya menerima remisi dasawarsa. Dari jumlah tersebut, delapan orang bebas murni, terdiri dari kasus narkotika maupun tindak pidana umum.

“Bebas murni ada delapan orang, terdiri dari kasus narkotika maupun kriminal umum. Untuk remisi terbesar tahun ini ada enam bulan, diberikan kepada dua orang warga binaan,” ungkap Budi.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa remisi bukan semata pengurangan masa pidana, tetapi juga bentuk penghargaan bagi warga binaan yang berkelakuan baik. Ia menilai kebijakan tersebut harus menjadi motivasi agar para warga binaan terus memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat.

“Remisi ini bukan hanya pengurangan masa pidana, tetapi juga dorongan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan bermanfaat,” ujar Ayep.

Usai acara, Ayep menyempatkan diri meninjau hasil karya warga binaan berupa produk keset, kue kering, bakso, telur, hingga kerajinan tangan. Ia mengapresiasi kreativitas warga binaan yang tetap produktif meski berada di lingkungan terbatas.

“Walaupun berada di tempat terbatas, warga binaan tetap berkreativitas. Ini bukti bahwa pembinaan kemandirian di Lapas Sukabumi berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kalapas Budi Hardiono menuturkan bahwa pihaknya terus memaksimalkan fungsi pembinaan dengan mengutamakan dua aspek, yakni kepribadian dan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Agama dengan menggelar program pesantren setiap Senin hingga Kamis.

Selain itu, Lapas Sukabumi juga mengembangkan berbagai program kemandirian produktif, seperti budidaya ikan lele, peternakan ayam, pembuatan keset, kue kering, hingga tanaman hidroponik.

“Penilaian kami kepada warga binaan yang mendapat remisi mencakup kepribadian dan kemandirian. Dengan begitu, mereka tidak hanya berkelakuan baik, tetapi juga memiliki bekal keterampilan saat kembali ke masyarakat,” jelas Budi. (Cr5)

18 Agustus 2025
HUT ke-7, Bawaslu Kota Sukabumi Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi Berintegritas

SUKABUMIKITA.ID – Memperingati Hari Lahir ke-7 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang jatuh pada 15 Agustus 2025, Bawaslu Kota Sukabumi menggelar serangkaian kegiatan yang sarat makna.

Perayaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi atas kiprah lembaga pengawas Pemilu dalam menjaga integritas demokrasi di Kota Sukabumi.

Rangkaian acara dimulai dengan refleksi kinerja di Saung Jalu Selabintana. Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi perjalanan Bawaslu Kota Sukabumi sejak berdiri pada 15 Agustus 2018, sekaligus menegaskan konsistensi peran Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi.

Selain itu, Bawaslu juga menggelar aksi donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Sukabumi, yang mengusung pesan kemanusiaan bahwa setetes darah mampu menyelamatkan nyawa.

Tak berhenti di sana, lembaga ini juga mengaktivasi pengawas partisipatif dengan melibatkan penyandang disabilitas, serta memperkuat partisipasi generasi muda melalui penerimaan anggota Saka Adhyasta Pemilu.

Mengusung tema ‘Bergerak Bersama Mengawasi’, Ketua Bawaslu Kota Sukabumi menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak hanya hadir lima tahun sekali ketika Pemilu berlangsung.

“Demokrasi tumbuh dari komitmen jangka panjang, dari integritas yang dijaga bahkan saat tidak ada kamera, saat tidak ada tahapan. Saat ini Bawaslu Kota Sukabumi tetap menjalankan tugas kelembagaan, salah satunya mengawasi jalannya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) guna meningkatkan kesesuaian data pemilih,” ujarnya.

Masih menurut Yasti, dirinya juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam mengawasi proses demokrasi yang berlansung.

“Bergerak bersama mengawasi memiliki arti bahwa pengawasan bukan hanya milik Bawaslu, melainkan milik seluruh rakyat Kota Sukabumi. Melalui pengawas partisipatif, kami ingin mendorong masyarakat termasuk kelompok disabilitas dan generasi muda seperti Saka Adhyasta Pemilu untuk ikut aktif memahami dan mengawasi jalannya Pemilu. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika diawasi dan dijaga bersama-sama,” tambahnya.

Lanjutnya, Yasti juga menegaskan bahwa demokrasi yang kuat tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari kerja konsisten dan kedekatan dengan masyarakat.

“Demokrasi yang kuat lahir dari kerja-kerja konsisten, dari sarana dan prasarana yang menjangkau daerah terpencil, dari kantor kecil yang siap menerima aduan publik, serta dari semangat menjadikan Kota Sukabumi sebagai pilot project Kota Demokrasi,” pungkasnya. (Cr5)

16 Agustus 2025
7 Tahun Dibiarkan Rusak, Warga Nanggeleng Gotong Royong Perbaiki Jalan Sikib

SUKABUMIKITA.ID — Kondisi Jalan Sikib yang terletak di Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, semakin memprihatinkan. Pasalnya, jalan yang menjadi akses alternatif utama untuk menghindari kemacetan ini sudah nyaris tujuh tahun tak kunjung diperbaiki pemerintah.

Akibat lamanya tidak ada perbaikan, warga sekitar akhirnya berinisiatif melakukan kerja bakti swadaya untuk menutup lubang jalan pada Sabtu (16/08/2025) sore. Aksi gotong royong tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang kerap menimpa pengguna jalan.

Ketua RT 02/03, Niko Syahlan Ratmaja, mengatakan kondisi jalan yang rusak parah membuat warga tak bisa tinggal diam, bahkan hingga bertambahnya korban kecelakaan pengguna kendaaan yang melintas.

“Hari ini kita sedang kegiatan kerja bakti swadaya masyarakat dalam aktivitas perbaikan jalan. Karena jalan Sikib ini merupakan akses utama yang sering dilalui pengguna jalan raya, terlebih saat kondisi macet di Jalan Ciaul ataupun dari arah Pintu Hek,” jelas Niko.

Menurut Niko, hingga kini Jalan Sikib sudah hampir tujuh tahun tidak tersentuh perbaikan yang memadai. Lubang jalan semakin banyak dan membahayakan pengendara.

“Faktanya, di sini itu banyak jalan berlubang dan sudah kurang lebih tujuh tahun tidak ada perbaikan dari pihak pemerintahan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kondisi kerusakan jalan yang memang ramai dilalui pengendara tersebut, kerap menimbulkan kecelakaan.

“Banyak kejadian warga maupun pengguna kendaraan yang terdampak, seperti kecelakaan atau terpeleset dari kendaraannya,” beber Niko.

Warga berharap perbaikan segera dilakukan oleh pihak terkait. Sebab, jalan Sikib dinilai vital sebagai jalur alternatif ketika arus lalu lintas di pusat Kota Sukabumi padat.

“Dulu pernah ada perbaikan di jalan Sikib, tapi hanya beberapa titik dan tidak sampai ke wilayah kami ini. Kami meminta kepada pihak terkait agar bisa segera memberikan solusi atas permasalahan ini,” tegasnya.

Niko menyebut, warga sebenarnya sudah menyampaikan pengajuan perbaikan jalan melalui berbagai forum resmi, termasuk musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut.

“Sebelumnya sudah ada pengajuan dari warga melalui berbagai wadah termasuk Musrenbang di kelurahan. Tapi memang, sampai saat ini sudah bertahun-tahun tidak kunjung ada realisasinya,” pungkasnya. (Cr5)

16 Agustus 2025
33 Koperasi Merah Putih di Sukabumi Akan Terima Dana Hibah Rp20 Juta

SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 33 Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Sukabumi akan menerima dana hibah masing-masing Rp20 juta dari Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Penyaluran dana hibah tersebut direncanakan pada anggaran perubahan APBD 2025, sekitar bulan September atau Oktober mendatang.

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, Agus Mulyana, membenarkan rencana tersebut.

“Ya betul, di anggaran perubahan nanti, pada bulan September atau Oktober akan disalurkan hibah untuk seluruh KMP di Kota Sukabumi,” ujar Agus, Sabtu (16/08/2025).

Sesuai Aturan dan Juknis

Agus menjelaskan, penyaluran hibah ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

“Jadi dana hibah itu sesuai dengan petunjuk teknisnya. Tujuannya untuk membantu pergerakan awal koperasi,” jelasnya.

Dana hibah tersebut diharapkan bisa menjadi modal awal yang mendorong pengembangan usaha koperasi. Agus menegaskan, setiap KMP penerima hibah wajib memanfaatkan dana secara tepat sesuai dengan proposal dan rencana kegiatan yang sudah diajukan.

“Kita berharap dana hibah tersebut bisa digunakan untuk modal awal koperasi dalam pengembangan,” tambahnya.

Dorong Ekonomi Masyarakat

Program hibah untuk Koperasi Merah Putih ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor koperasi.

Pemerintah berharap, bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas, kemandirian, serta peran koperasi dalam menggerakkan roda ekonomi di Kota Sukabumi. (Cr5)

16 Agustus 2025
Kasus Narkoba Guncang RS Bunut Sukabumi, 10 Pegawai Terjerat Termasuk ASN

SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 10 karyawan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin SH atau yang dikenal dengan RS Bunut Kota Sukabumi terindikasi menggunakan narkoba. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt Direktur RSUD R. Syamsudin SH, Yanyan Rusyandi, mengatakan temuan ini merupakan hasil program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) yang secara rutin melakukan screening penyalahgunaan narkoba terhadap pegawai.

“Program ini sudah dilakukan periodik. Dalam perjalanan akhir-akhir ini didapatkan 10 orang karyawan yang terindikasi penyalahgunaan napza baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Yanyan kepada wartawan, Sabtu (15/08/2025).

Rincian Pegawai Terindikasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, Yanyan merinci bahwa dari 10 orang tersebut terdiri dari sembilan pegawai rumah sakit dan satu pegawai outsourcing. Mereka berasal dari bagian administrasi dan perawat, termasuk empat ASN yang kini sedang diproses lebih lanjut.

“Kami sudah lakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada yang bersangkutan, lalu diambil tindakan sesuai aturan,” ungkap Yanyan.

Untuk pegawai ASN, proses penanganan dilimpahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat Kota Sukabumi. Sementara itu, enam pegawai lainnya—yang terdiri dari lima perawat, empat tenaga administrasi, dan satu pekerja outsourcing—langsung diberhentikan dari pekerjaannya.

Penyebab dan Penanganan

Menurut Yanyan, beberapa pegawai mengaku menyalahgunakan narkoba karena stres menghadapi permasalahan rumah tangga, sementara lainnya hanya sekadar mencoba-coba.

“Dalam menangani kasus ini, manajemen rumah sakit sangat berhati-hati dan berkoordinasi dengan pihak berkompeten. Namun, prinsip utama kami tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan aman dan berkualitas,” tegasnya.

Dengan adanya temuan ini, RSUD Syamsudin SH menegaskan akan terus memperketat pengawasan internal dan memperkuat program K3RS agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. (Cr5)

16 Agustus 2025
Diskominfo Kota Sukabumi Terima 18 Laporan Warga Melalui SP4N-LAPOR Sepanjang Juli 2025
SUKABUMIKITA.ID – Layanan aduan publik berbasis digital, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), terus menjadi kanal utama warga Kota Sukabumi untuk menyampaikan keluhan maupun saran.

Berdasarkan catatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, sepanjang Juli 2025 tercatat 18 laporan yang masuk melalui platform tersebut.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, menyebutkan bahwa laporan warga meliputi berbagai isu pelayanan publik.

“Isinya cukup bervariasi, mulai dari persoalan administrasi kependudukan, pendidikan, kondisi infrastruktur seperti jalan dan gorong-gorong, masalah kepegawaian, hingga urusan ketertiban dan fasilitas umum,” ujarnya, Jumat (15/08/2025).

Dari total laporan tersebut, dua di antaranya berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi, sedangkan dua laporan lainnya masih tertunda karena data yang diberikan pelapor belum lengkap.

Menurut Tantan, tren ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pelayanan publik. Ia juga mengapresiasi perangkat daerah yang cepat merespons laporan.

“Respon cepat yang diberikan SKPD menjadi indikator positif bahwa mekanisme pengaduan mulai berjalan sesuai harapan,” katanya.

Akses SP4N-LAPOR Semakin Mudah

Diskominfo mengimbau warga untuk memanfaatkan layanan ini tidak hanya untuk keluhan, tetapi juga untuk menyampaikan saran dan masukan. Masyarakat dapat mengakses SP4N-LAPOR melalui:
- SMS ke 1708
- Situs web: lapor.go.id
- Aplikasi SP4N-LAPOR di perangkat Android dan iOS
“Semua laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Jadi, jangan ragu untuk menyampaikan permasalahan maupun ide perbaikan,” tutup Tantan. (Cr5)
15 Agustus 2025
Kasus DBD di Kota Sukabumi Turun 50 Persen, Dinkes Ingatkan Warga Tetap Waspada

SUKABUMIKITA.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi mencatat tren kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada 2025 mengalami penurunan signifikan hingga 50 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Data Dinkes menunjukkan, sepanjang 2024 jumlah penderita DBD di Kota Sukabumi mencapai 1.631 orang dengan enam di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, hingga Juli 2025 tercatat 538 kasus DBD tanpa laporan korban jiwa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Sukabumi, drg Wita Darmawanti, menyambut baik tren penurunan ini namun mengingatkan agar masyarakat tidak lengah, terutama dengan masuknya musim hujan.

“Ketika musim kemarau, telur nyamuk biasanya menempel di dinding yang kering. Begitu terkena air hujan, telur itu bisa menetas menjadi jentik,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Wita menjelaskan, perubahan cuaca dan genangan air dapat memicu peningkatan populasi nyamuk Aedes aegypti dalam waktu singkat, sehingga risiko penyebaran DBD kembali tinggi.

Ia pun mengimbau warga untuk melakukan langkah pencegahan secara konsisten melalui gerakan 3M Plus — menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta langkah tambahan seperti memelihara ikan pemakan jentik atau menggunakan larvasida.

“Kami juga telah menginstruksikan seluruh puskesmas agar lebih waspada terhadap tanda-tanda demam dengue, sehingga deteksi dini dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” pungkasnya. (Cr5)

15 Agustus 2025
Bobby Maulana Paparkan Strategi Sukabumi Tekan Stunting, Target 15 Persen Lebih Cepat
SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, memaparkan capaian, inovasi, dan strategi percepatan penurunan stunting dalam ajang Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Kamis (14/08/2025).

Pemaparan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting di hadapan tim penilai provinsi. Bobby menegaskan, penanganan stunting memerlukan kolaborasi penuh lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat.

Tren Stunting Jadi Pemicu Percepatan

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Sukabumi sempat meningkat pada periode 2021–2023, bahkan mencapai 7,7 persen pada 2023.

“Kondisi ini menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah penanganan berbasis data yang akurat dan terintegrasi,” ujar Bobby.

Melalui kerja sama lintas sektor, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Sukabumi menetapkan 15 kelurahan sebagai lokus prioritas intervensi. Bobby menyebut, capaian penurunan sejauh ini melampaui target, sehingga Pemkot berencana merevisi RPJMD 2025–2029 agar target 15 persen bisa tercapai lebih cepat.

Intervensi Sensitif dan Spesifik

Strategi penanganan stunting di Sukabumi dibagi dalam dua jenis intervensi:
1. Intervensi Sensitif – Meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan saluran air bersih, pembangunan MCK, serta perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang tepat sasaran.
2. Intervensi Spesifik – Fokus pada peningkatan asupan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan tumbuh kembang balita.
Manfaatkan Data Terintegrasi

Dalam pengelolaan data, Pemkot Sukabumi mengandalkan pendataan keluarga secara sistematis sehingga proses verifikasi dan validasi lebih optimal. Data ini memastikan bantuan, termasuk program Rutilahu, diberikan kepada keluarga yang benar-benar menjadi prioritas di lokus stunting.

Bobby juga menyoroti inovasi Kalziting (Kalkulator Gizi dan Stunting), sebuah aplikasi yang membantu deteksi cepat status gizi balita. “Inovasi ini akan terus berkelanjutan dengan dukungan regulasi dan sinergi antar-SKPD,” tegasnya.

Harapan Jadi Kota Terdepan

Bobby Maulana optimistis bahwa langkah-langkah ini akan membuat Sukabumi menjadi kota terdepan dalam penanganan stunting di Jawa Barat.

“Besar harapan kami agar capaian ini mendapat apresiasi dan ke depan persentase stunting di Kota Sukabumi dapat terus turun,” pungkasnya. (Cr5)
15 Agustus 2025
Pemkot Sukabumi Gelar Ngopi Perdana, Wali Kota Ayep Zaki Paparkan Capaian 6 Bulan
SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Ngobrol Happy atau Ngopi edisi perdana pada Kamis (14/08/2025) di Halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi. Program ini menjadi wujud janji politik Wali Kota H. Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana untuk menciptakan ruang dialog langsung antara pimpinan daerah dengan masyarakat.

Ngopi diinisiasi untuk menepis stigma bahwa kepala daerah dan wakilnya sulit ditemui setelah pemilihan umum. Dalam edisi perdana ini, hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta perwakilan mahasiswa. Acara dipandu oleh Dr. Yana Fajar.

Capaian 6 Bulan Pemerintahan Ayep Zaki – Bobby Maulana

Forum dibuka dengan pertanyaan mendasar namun penting, yaitu capaian Pemkot Sukabumi selama enam bulan terakhir. Wali Kota Ayep Zaki memaparkan sejumlah keberhasilan, di antaranya:
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi.
- Menjadikan Sukabumi sebagai kota toleran.
- Normalisasi pajak dan retribusi daerah lewat pembentukan tim gabungan, penandatanganan pakta integritas, sosialisasi masif, hingga penerapan sistem pembayaran non-tunai.
- Perbaikan beberapa ruas jalan sebagai bagian dari penataan kota skala kecil namun berdampak besar.
- Penguatan nilai hidup berkelanjutan.
- Optimalisasi pengelolaan BLUD dan BUMD, termasuk RSUD Bunut yang kini mencatat keuntungan.
- Mendorong Gerakan Wakaf Uang untuk mewujudkan Sukabumi sebagai Kota Wakaf.
Komitmen Dialog Terbuka

Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa ruang diskusi seperti Ngopi akan terus dibuka. Pemkot juga akan mengunjungi kampus dan melibatkan seluruh SKPD untuk turun berdialog langsung dengan warga.

Wakil Wali Kota Bobby Maulana menyampaikan, Ngopi bukan ruang untuk menggurui, melainkan sarana membangun kepercayaan publik.

“Pemimpin hadir untuk mendengar dan bertindak, bukan sekadar berbicara. Kita harus siap dikritik, namun Sukabumi juga perlu menjaga nama baik dan prestasi,” ujar Bobby.

Menurutnya, meski masih ada kekurangan, pandangan positif justru bisa menjadi kekuatan untuk terus memperbaiki diri.

Rutin Digelar untuk Hapus Stigma

Bobby menegaskan, Ngopi akan menjadi agenda rutin Pemkot Sukabumi. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus menghapus stigma bahwa kepala daerah sulit ditemui setelah menjabat.

Dengan format santai namun serius, Ngopi diharapkan menjadi media transparansi pemerintah sekaligus sarana memperkuat hubungan antara pemimpin daerah dan warganya. (Cr5)
15 Agustus 2025