Kategori: EKONOMI

SUKABUMIKITA.ID – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Sukabumi memberi ucapan selamat atas terpilihnya Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat yang baru. Gapensi menilai momentum ini bisa menjadi awal penguatan sinergi antara dunia usaha daerah dan Kadin Jawa Barat.

Ketua Gapensi Kota Sukabumi, Rina Nurdayani, melalui Sekretaris Gapensi, Yoga Mahpudin, menegaskan komitmen untuk mendukung kepemimpinan baru Kadin Jawa Barat.

“Kami percaya dengan kepemimpinan baru di Kadin Jawa Barat di bawah komando Almer Faiq Rusydi, semangat kolaborasi dunia usaha akan semakin kuat. Gapensi Kota Sukabumi siap mendukung langkah-langkah strategis yang mereka jalankan, terutama dalam penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing ekonomi daerah,” ujarnya, Rabu (24/09/2025).

Yoga juga menekankan pentingnya menjaga marwah Kadin sebagai organisasi payung dunia usaha sesuai amanat undang-undang.

“Kadin harus tetap satu, termasuk di Kota Sukabumi. Karena itu, seluruh elemen dunia usaha penting untuk berhimpun dalam wadah Kadin yang solid dan bersatu,” tegasnya.

Gapensi memastikan akan berperan aktif dalam proses pembentukan Kadin Kota Sukabumi. Menurut Yoga, keberadaan Kadin di tingkat kota akan memperkuat kolaborasi antar asosiasi dan pelaku usaha.

“Gapensi akan selalu berada di garda terdepan untuk mendukung Kadin Kota Sukabumi. Bahkan, ketika Kadin Kota Sukabumi terbentuk, Gapensi akan hadir di dalamnya dan turut aktif membangun sinergi. Kebersamaan ini adalah kunci memperkuat daya saing daerah sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Gapensi berharap kepemimpinan baru Kadin Jawa Barat membawa energi positif bagi dunia usaha. Kolaborasi yang kuat antara Kadin dan asosiasi di berbagai daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kompetitif. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Kota Bandung kembali menegaskan posisinya sebagai surga belanja Indonesia melalui gelaran Bandung Great Sale (BGS) 2025. Selama 11 hari penyelenggaraan, mulai 28 Agustus hingga 7 September 2025, event ini berhasil membukukan perputaran ekonomi hingga Rp92 miliar.

Capaian tersebut menjadi kabar menggembirakan, sebab tahun lalu BGS hanya berlangsung selama tiga hari dengan nilai transaksi Rp70 miliar. Artinya, perpanjangan durasi pelaksanaan berkontribusi signifikan pada peningkatan perputaran uang di berbagai sektor ekonomi.

Antusiasme Masyarakat Capai Dua Juta Pengunjung

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin, menyebutkan bahwa keberhasilan BGS 2025 tidak hanya terlihat dari angka transaksi, tetapi juga dari tingginya antusiasme warga dan wisatawan.

“Alhamdulillah, Bandung Great Sale 2025 berjalan lancar meskipun dinamika aksi sempat muncul saat pembukaan. Antusiasme masyarakat sungguh luar biasa, sekitar dua juta pengunjung hadir sepanjang event,” ujarnya saat memberi keterangan di Jalan Asia Afrika, Kamis (18/09/2025).

Menurut Ronny, gelaran ini tidak sekadar menghadirkan diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan. Lebih dari itu, BGS 2025 dikemas sebagai festival belanja komprehensif yang melibatkan sektor transportasi, kesehatan, perhotelan, hingga kuliner khas Bandung.

Hotel dan Restoran Rasakan Lonjakan Kunjungan

Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung memperkuat dampak positif BGS terhadap sektor wisata. Selama periode pelaksanaan, okupansi hotel naik drastis dengan total kunjungan mencapai 182.731 orang.

“Event ini bukan sekadar pameran diskon. Kami ingin Bandung Great Sale menjadi festival belanja yang menghadirkan pengalaman menyeluruh. Wisatawan tidak hanya datang untuk berbelanja, tetapi juga menikmati kuliner, hiburan, dan layanan transportasi yang lebih terjangkau,” tutur Ronny.

Faktor Kunci: Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah memperpanjang waktu pelaksanaan dari tiga hari menjadi 11 hari, termasuk melewati dua akhir pekan serta momen long weekend. Langkah ini memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat dan wisatawan untuk ikut berpartisipasi.

“Biasanya di bulan September daya beli masyarakat cenderung menurun. Karena itu, kami memanfaatkan momentum ini dengan memperpanjang jadwal pelaksanaan. Hasilnya sangat terlihat, dengan capaian transaksi yang menembus Rp92 miliar,” jelas Ronny.

Dengan pola ini, tidak hanya pusat perbelanjaan besar yang mendapat keuntungan. UMKM lokal, hotel, restoran, hingga transportasi publik pun ikut menikmati peningkatan pendapatan.

Dampak Ekonomi dan Sosial yang Lebih Luas

Selain menyumbang peningkatan perputaran ekonomi, BGS 2025 juga membawa dampak sosial. Ribuan pekerja di sektor retail, perhotelan, transportasi, dan kuliner memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas wisata belanja.

Ronny menegaskan, BGS 2025 menunjukkan bukti nyata bahwa penyelenggara mampu merancang sebuah event yang menyentuh berbagai sektor sekaligus. “Kita ingin Bandung Great Sale menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan begitu, semua pihak bisa merasakan pergerakan roda ekonomi kota secara lebih merata,” tegasnya.

Arah ke Depan: BGS Jadi Agenda Tahunan

Melihat hasil positif tahun ini, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk menjadikan Bandung Great Sale sebagai agenda tahunan dengan konsep yang lebih inovatif. Disdagin berencana memperluas partisipasi sektor usaha dan menghadirkan atraksi kreatif baru untuk edisi mendatang.

“Kami ingin Bandung semakin dikenal sebagai kota belanja dan kota kreatif. Dengan capaian Rp92 miliar tahun ini, kami optimis penyelenggaraan berikutnya bisa lebih besar lagi dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” pungkas Ronny. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pertumbuhan investasi di Kota Sukabumi terus menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2025, nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat telah menembus Rp918,9 miliar.

Data tersebut dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi. Kepala Bidang Penanaman Modal, Teten Agus Sugihan, mengatakan capaian ini memberi dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. “Alhamdulillah, perkembangan investasi di Kota Sukabumi tergolong tumbuh dengan baik,” ujar Teten, Rabu (10/09/2025).

21 Ribu Tenaga Kerja Terserap

Berdasarkan catatan DPMPTSP, hingga kini 21.133 tenaga kerja telah terserap dari 8.358 perusahaan yang beroperasi di Kota Sukabumi. Perusahaan tersebut terdiri dari 7.066 usaha mikro, 1.199 usaha kecil, 52 usaha menengah, dan 41 usaha besar. “Masuknya investasi tentu berdampak pada perekrutan tenaga kerja, meskipun jumlahnya masih terbatas,” kata Teten.

Kemudahan Perizinan Lewat OSS

Untuk menjaga tren positif ini, DPMPTSP terus mendorong promosi potensi daerah serta memberikan kemudahan layanan perizinan. Pemerintah Kota Sukabumi juga meyakinkan para investor bahwa daerah ini layak dijadikan destinasi investasi.

“Kami lakukan pendampingan perizinan. Selain itu, sistem OSS (Online Single Submission) yang sudah terintegrasi secara nasional memudahkan para pelaku usaha. Mereka bisa mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja,” jelas Teten.

Bacile Jadi Wilayah Paling Prospektif

Dari tujuh kecamatan yang ada, tiga wilayah dinilai memiliki prospek investasi paling besar, yakni Baros, Cibeureum, dan Lembursitu atau dikenal dengan singkatan Bacile. Ketiga wilayah tersebut memiliki ketersediaan lahan lebih luas dibanding kecamatan lainnya.

Namun, Teten menegaskan bahwa investasi di Sukabumi dibatasi hanya untuk industri non-polutan serta industri pengolahan skala kecil dan menengah.

Kondisi tersebut membuat sektor jasa dan perdagangan, termasuk properti, masih menjadi dominasi utama dalam profil investasi Kota Sukabumi. “Investasi kita memang lebih banyak pada sektor jasa dan perdagangan, salah satunya properti,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Kota Sukabumi mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 3,54 persen pada Agustus 2025. Angka ini menjadi yang tertinggi di Jawa Barat, menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi. Sebagai perbandingan, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Bandung dengan catatan hanya 1,46 persen.

Kepala BPS Kota Sukabumi, Dani Jaelani, menjelaskan bahwa inflasi dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. “Kelompok dengan inflasi tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,67 persen, disusul pendidikan 5,5 persen, makanan, minuman dan tembakau 6,02 persen, serta rekreasi, olahraga, dan budaya 4,03 persen,” terang Dani, Selasa (09/09/2025).

Penyumbang Utama Inflasi

Sejumlah komoditas yang dominan mendorong inflasi di antaranya emas perhiasan, beras, kopi bubuk, rokok, bawang merah, minyak goreng, hingga biaya pendidikan perguruan tinggi. “Emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar, disusul kebutuhan pangan dan biaya sekolah,” tambah Dani.

Meski begitu, Kota Sukabumi mencatat deflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,06 persen pada Agustus 2025. Penurunan harga tomat, cabai rawit, ikan asin, daging sapi, dan telepon seluler menjadi faktor utama.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, inflasi Sukabumi melonjak signifikan. Pada Agustus 2024 inflasi hanya sebesar 1,83 persen, artinya tekanan harga tahun ini jauh lebih tinggi. “Sejak Januari hingga Agustus 2025, Kota Sukabumi menjadi kota kecil dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat,” jelas Dani.

Analisis Ekonomi: Masalah Struktural

Ahli Ekonomi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Ade Sudarma, menilai tingginya inflasi di Sukabumi tidak bisa hanya diatasi dengan operasi pasar murah.

“Inflasi yang konsisten tinggi menunjukkan ketidakseimbangan antara supply dan demand. Pasokan barang dan jasa, terutama pangan, tidak mencukupi permintaan, sementara biaya produksi dan distribusi naik signifikan,” jelas Ade.

Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah. Daya beli melemah, kualitas hidup menurun, sementara UMKM dan sektor informal kesulitan menaikkan harga jual di tengah beban biaya produksi.

“Dari sisi makro, inflasi yang tidak terkendali bisa membuat investasi kurang menarik, stabilitas harga terganggu, dan risiko ketimpangan semakin besar. Jika dibiarkan, Sukabumi bisa mengalami stagflasi lokal,” katanya.

Rekomendasi Penanganan Inflasi

Ade menegaskan perlunya langkah strategis dan multisektor. Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar, melainkan juga harus memperkuat rantai pasok, menambah cadangan pangan lokal, memperluas akses pasar produsen lokal, serta memperketat pengawasan harga secara real time.

“Selain itu, bantuan sosial tunai atau subsidi bersasar juga dibutuhkan agar beban masyarakat bisa berkurang. Inflasi harus dilihat sebagai peringatan ekonomi. Jika ditangani secara parsial, persoalan ini akan terus berulang,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 33 Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Sukabumi akan menerima dana hibah masing-masing Rp20 juta dari Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Penyaluran dana hibah tersebut direncanakan pada anggaran perubahan APBD 2025, sekitar bulan September atau Oktober mendatang.

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, Agus Mulyana, membenarkan rencana tersebut.

“Ya betul, di anggaran perubahan nanti, pada bulan September atau Oktober akan disalurkan hibah untuk seluruh KMP di Kota Sukabumi,” ujar Agus, Sabtu (16/08/2025).

Sesuai Aturan dan Juknis

Agus menjelaskan, penyaluran hibah ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

“Jadi dana hibah itu sesuai dengan petunjuk teknisnya. Tujuannya untuk membantu pergerakan awal koperasi,” jelasnya.

Dana hibah tersebut diharapkan bisa menjadi modal awal yang mendorong pengembangan usaha koperasi. Agus menegaskan, setiap KMP penerima hibah wajib memanfaatkan dana secara tepat sesuai dengan proposal dan rencana kegiatan yang sudah diajukan.

“Kita berharap dana hibah tersebut bisa digunakan untuk modal awal koperasi dalam pengembangan,” tambahnya.

Dorong Ekonomi Masyarakat

Program hibah untuk Koperasi Merah Putih ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor koperasi.

Pemerintah berharap, bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas, kemandirian, serta peran koperasi dalam menggerakkan roda ekonomi di Kota Sukabumi. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Conference Room Hotel Orchardz, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Acara ini dihadiri Plh. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Haris Panjaitan, perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, serta sejumlah pejabat terkait. Dalam forum tersebut, Wali Kota Sukabumi memaparkan strategi agar Kota Sukabumi dapat menjadi prioritas penerima DAK sesuai kebutuhan daerah dan tetap selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Strategi Fiskal dan Kenaikan PAD

Ayep Zaki menegaskan bahwa kondisi fiskal Kota Sukabumi masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat dan provinsi, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun, ia optimis setelah adanya capaian kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni sebesar 60 persen dalam enam bulan terakhir, disertai langkah penguatan BUMD, BLUD, dan Perusahaan Daerah (Perusda).

“Saya menjanjikan kepada Kemendagri, insya Allah selama lima tahun ke depan kita akan berupaya meningkatkan posisi fiskal dari kategori lemah menjadi sedang bahkan kuat. Saat ini perbandingan PAD kita baru 35 persen, sedangkan transfer daerah mencapai 65 persen. Targetnya, PAD bisa di atas 50 persen dalam tempo lima tahun,” ungkap Ayep melalui pesan singkat, Rabu (13/08/2025).

BLUD dan Tantangan Layanan Publik

Meski ada penurunan pendapatan di sektor BLUD akibat aturan baru BPJS dan kegiatan rehabilitasi KRIS yang mengurangi pemanfaatan ruang layanan, Ayep menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap meningkat.

Kemendagri, kata Ayep, mengingatkan agar seluruh BLUD, BUMD, dan Perusda di Kota Sukabumi tetap sehat secara finansial dan melaporkan kinerjanya secara rutin.

“Saya berjanji melaporkan kinerja BLUD, BUMD, maupun Perusda dua kali setahun, yaitu akhir tahun dan pertengahan tahun. Untuk tahun ini, laporan akan saya sampaikan akhir Agustus untuk periode hingga Juli 2025,” jelasnya.

Fokus pada Kepatuhan Pajak, Bukan Kenaikan Tarif

Terkait strategi peningkatan PAD, Pemkot Sukabumi tidak berencana menaikkan pajak daerah atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Fokus diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Seluruh laporan dan rencana tersebut disampaikan kepada Kemendagri agar Pemkot mendapatkan arahan yang tepat dalam menyusun kebijakan, sekaligus mendukung program Astacita Presiden dan program pembangunan Gubernur Jawa Barat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melakukan pertemuan bilateral dengan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Gan Kim Yong, dalam rangka memperkuat hubungan dagang serta menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Pertemuan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, dan menjadi forum strategis dalam merespons tantangan ekonomi global.

“Saya berharap Indonesia dan Singapura terus meningkatkan kerja sama di sektor perdagangan. Hubungan kedua negara selama ini telah berjalan baik dan saling menguntungkan,” ujar Budi dalam keterangan resminya yang dikutip dari Antara, Senin (26/05/2025).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu penting, antara lain:

• Rencana penyelenggaraan kembali Annual Ministerial Dialogue (AMD) Indonesia–Singapura yang dijadwalkan berlangsung di Labuan Bajo, NTT, tahun ini.

• Future of Investment and Trade Partnership (FIT-P) yang diusulkan Singapura.

• WTO moratorium bea masuk atas transmisi elektronik yang masa berlakunya menjadi sorotan negara-negara anggota.

• Isu tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) yang memicu ketegangan global.

Budi menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung sistem perdagangan internasional yang adil, terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Terkait usulan kerja sama FIT-P, Indonesia masih akan mempelajari lebih lanjut dokumen proposal tersebut secara menyeluruh.

Indonesia Pilih Jalur Diplomasi, Tak Ambil Langkah Retaliasi

Terkait ketegangan dagang dengan AS, Mendag menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi. Sebaliknya, pemerintah memilih jalur diplomasi dan dialog konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan pandangan perdagangan.

“Indonesia membuka ruang dialog yang konstruktif dengan AS. Ini adalah pendekatan terbaik dalam menghadapi perselisihan dagang,” tegas Budi.

Fokus Perkuat Ekonomi dan Dorong UMKM Go Global

Mendag juga menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama melalui:

• Mendorong ekspor UMKM

• Diversifikasi pasar ekspor ke luar pasar tradisional

• Pengamanan pasar dalam negeri melalui instrumen trade remedies

🇸🇬 Singapura Ajak Indonesia Gabung FIT-P dan JSI e-Commerce

Menteri Gan Kim Yong menyampaikan apresiasinya atas hubungan bilateral yang telah lama terjalin erat antara Indonesia dan Singapura. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Singapura mengundang Indonesia untuk bergabung dalam program Future of Investment and Trade Partnership (FIT-P) dan Joint Statement Initiative (JSI) e-Commerce guna memperkuat kerja sama regional,” ujar Gan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada perdagangan Senin (26/5/2025), di tengah kekhawatiran pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama.

Rupiah ditutup melemah sebesar 31,5 poin (0,19%) ke level Rp 16.249 per dolar AS, setelah sebelumnya sempat menguat signifikan ke Rp 16.217,5 pada Jumat (23/05/2025).

Menurut analis mata uang Ibrahim Assuaibi, pelemahan ini disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan The Fed serta situasi fiskal AS yang terus memburuk. Ia menyoroti penjualan obligasi pemerintah AS yang terus berlangsung sebagai respons pasar terhadap meningkatnya utang negara tersebut.

“Kashkari dari The Fed memperingatkan risiko stagflasi dan menyatakan kecil kemungkinan suku bunga berubah pada September. Ini menambah tekanan pada mata uang pasar berkembang, termasuk rupiah,” ujar Ibrahim.

❗ Ancaman Tarif Trump Bikin Pasar Cemas

Sentimen negatif juga datang dari sikap Presiden AS Donald Trump, yang kembali mengancam tarif 50% terhadap Uni Eropa. Meski kemudian ia mengumumkan penundaan tarif hingga awal Juli, ketidakpastian kebijakan dagang Trump dinilai membuat pelaku pasar waspada.

“Pernyataan Trump yang berubah-ubah menjadi faktor penggerak volatilitas pasar global tahun ini,” lanjut Ibrahim. Ia juga mencatat ancaman Trump untuk mengenakan tarif terhadap impor telepon pintar, yang semakin memperkeruh sentimen investor.

Namun di sisi lain, ada sedikit angin segar dari kabar negosiasi nuklir AS-Iran. Trump menyebut telah mengadakan pembicaraan “sangat baik” dengan pejabat Iran dalam perundingan akhir pekan. Jika terjadi kemajuan, maka peluang pelonggaran sanksi terhadap Iran terbuka kembali.

📈 APBN Surplus, Sinyal Positif dari Dalam Negeri

Di tengah tekanan global, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun hingga akhir April 2025. Surplus ini setara 0,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan menjadi titik balik setelah tiga bulan sebelumnya mengalami defisit beruntun.

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp 810,5 triliun, tumbuh lebih cepat dibanding belanja yang terealisasi Rp 806,2 triliun. Namun secara tahunan, pendapatan negara masih terkontraksi 12,4%, dengan penerimaan perpajakan turun 8,7% dan PNBP merosot hingga 24,7%.

Ibrahim menilai bahwa surplus ini merupakan sinyal perbaikan, meskipun tekanan global tetap menjadi faktor dominan terhadap nilai tukar rupiah ke depan.

“Untuk perdagangan besok, rupiah diperkirakan masih fluktuatif namun cenderung melemah di kisaran Rp 16.240 – Rp 16.300,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Program Koperasi Merah Putih yang digagas Pemerintah Kota Sukabumi akhirnya tuntas seratus persen. Kini, seluruh 33 kelurahan di Kota Sukabumi telah resmi membentuk koperasi baru yang diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan di tingkat komunitas.

Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskumindag Kota Sukabumi, Agus Mulyana, saat diwawancarai awak media pada Sabtu (24/05/2025).

“Alhamdulillah, sampai hari ini 33 kelurahan sudah menyelesaikan tahapan musyawarah pembentukan koperasi. Ini artinya kita sudah 100 persen menyelesaikan tahap awal pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Sukabumi,” ujarnya.

15 Koperasi Sudah Kantongi SK Kemenkumham

Setelah melewati tahapan musyawarah di kelurahan, proses selanjutnya adalah penyusunan akta pendirian dan pengajuan pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dari 33 koperasi yang telah dibentuk, 15 koperasi di antaranya sudah mengantongi SK pengesahan resmi dari Kemenkumham.

“Sisanya sedang dalam proses. Kami optimistis dalam waktu dekat seluruhnya akan memiliki akta dan SK dari Kemenkumham,” tambah Agus.

Dengan legalitas ini, koperasi-koperasi tersebut kini bisa mulai menjalankan aktivitas ekonomi secara formal, seperti pembiayaan, pengelolaan simpan pinjam, dan usaha produktif lainnya.

Meski struktur organisasi koperasi telah terbentuk dan legalitas mulai dikantongi, Agus menegaskan bahwa tantangan ke depan justru semakin kompleks. Salah satunya adalah soal kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengurus dan pengawas koperasi.

“Kami akan segera memberikan pembekalan, pelatihan, dan pendampingan kepada para pengurus koperasi. Mereka perlu memahami secara menyeluruh tentang manajemen koperasi, pelaporan keuangan, hingga penguatan usaha anggotanya,” jelasnya.

Agus juga menyebutkan bahwa Diskumindag Kota Sukabumi masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, terutama terkait skema pembinaan dan pembiayaan koperasi ini. Ia berharap akan ada fasilitasi berupa modal awal atau akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) agar koperasi bisa segera aktif dan mandiri.

“Kami siap di daerah, tapi tetap menunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Misalnya, apakah akan ada fasilitasi modal awal, akses pembiayaan dari LPDB, atau bentuk intervensi lainnya,” ungkapnya.

Dengan telah rampungnya pembentukan koperasi di seluruh kelurahan, kini masyarakat Kota Sukabumi punya instrumen ekonomi berbasis komunitas yang lebih kuat. (Cr5)