Kategori: JABAR

SUKABUMIKITA.ID – Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan nasional. Data menunjukkan provinsi ini mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia pada Agustus 2025. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan fenomena ini terkait besarnya jumlah penduduk dan skala industri di wilayahnya.

“Jika satu persen industri terganggu, dampaknya pasti besar di Jawa Barat karena jumlah pekerja dan industrinya lebih banyak dibanding daerah lain,” ujar Dedi saat ditemui di Sabuga Bandung, Kamis (18/09/2025).

Dedi menambahkan, meski angka PHK terlihat tinggi, investasi di Jawa Barat mulai menunjukkan tren positif. Ia memprediksi pertumbuhan investasi akan berjalan optimal mulai Oktober 2025.

Selain itu, Gubernur mengumumkan rencana penerapan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja secara daring. Sistem online ini bertujuan mempermudah proses rekrutmen di seluruh kabupaten dan kota. “Tahun depan, karyawan di Subang dan Bekasi akan direkrut melalui sistem ini. Jadi meski ada yang berhenti, tetap ada ruang bagi pekerja baru,” jelas Dedi.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK secara nasional pada Agustus 2025 tercatat 830 orang. Angka ini turun dibandingkan Juli 2025 yang mencapai 1.118 orang.

Dari total PHK, Jawa Barat menempati posisi teratas dengan 261 pekerja. Selanjutnya, Sumatera Selatan tercatat 113 pekerja, dan Kalimantan Timur 100 pekerja.

Gubernur Dedi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor industri, dan tenaga kerja untuk menekan angka PHK. Ia juga optimis program rekrutmen online akan mempercepat penyerapan tenaga kerja. Hal ini sekaligus menyesuaikan kebutuhan industri dengan ketersediaan pekerja terampil.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Jawa Barat menargetkan penurunan angka PHK. Selain itu, pemerintah ingin meningkatkan daya saing provinsi di sektor industri dan ketenagakerjaan serta membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 4.500 tenaga kerja terampil sedang dipersiapkan untuk bekerja di pabrik kendaraan listrik BYD yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menegaskan bahwa sertifikat keterampilan bagi ribuan tenaga kerja tersebut akan diberikan pada September 2025.

“Dalam dua minggu ke depan saya juga akan memberikan sertifikat pada 4.500 anak-anak yang lagi saya persiapkan untuk kerja di BYD,” kata KDM, dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Selasa (09/09/2025).

Fokus Penuhi Kebutuhan Investor

Dedi menjelaskan, upaya menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain SDM, ia menekankan pentingnya pelayanan perizinan yang cepat, keamanan yang terjamin, serta kepastian lahan bagi investor.

“Jadi hari ini saya mencoba membuka investasi agar ramah masuk di Jawa Barat. Saya ngurus perizinannya tidak boleh berliku-liku dan berlama-lama. Saya pastikan keamanan terjamin, tidak boleh ada premanisme. Negara harus hadir dalam setiap hal,” tegasnya.

Menurut KDM, ada tiga fokus utama untuk mendukung investor: kemudahan perizinan, kepastian lahan, dan ketersediaan tenaga kerja lokal. “Pemerintah harus punya rencana itu. Dalam setiap waktu dia harus bisa membaca, menjemput, dan memastikan kebutuhan industri terpenuhi,” tambahnya.

Harapan Jabar Jadi Provinsi Ramah Investasi

Dengan langkah ini, KDM berharap Jawa Barat mampu menjadi provinsi yang ramah investasi sekaligus melahirkan SDM industri yang profesional dan handal.

Ia mengakui, persoalan tenaga kerja dan investasi sebelumnya sering terhambat oleh perizinan yang berbelit. “Kalau gubernurnya tidak rajin mengorkestrasi, turun ke bawah, ngurusin pembebasan lahan, naik lagi ketemu menteri, investasi bisa melambat,” ujarnya.

Salah satu contohnya adalah persoalan lahan pertanian di Subang yang sempat membelit investasi BYD dan Vinfast selama hampir 10 bulan. KDM turun langsung menemui Menteri Pertanian untuk mencari solusi.

“Kayak kemarin saya menemui Menteri Pertanian. Itu problemnya lama banget, hampir 10 bulan tidak selesai-selesai. Saya take over langsung bertemu menteri cari solusi,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM sepakat membentuk Forum Rektor Jawa Barat (Jabar) sebagai wadah pemikir (think tank) untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

Kesepakatan ini lahir dalam pertemuan KDM dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Gedung Sate Bandung, Selasa (02/09/2025) lalu.

“Hari ini kita bertemu dengan para rektor. Intinya ingin mendengarkan pokok pikiran, gagasan, dan orientasi akademik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar.

Wadah Pemikir untuk Pemda Jabar

Menurut KDM, Forum Rektor Jabar akan berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dengan memberikan masukan dari sudut pandang ilmiah. Isu-isu pembangunan seperti pengelolaan sampah, pengembangan kawasan pendidikan Jatinangor, hingga isu politik dan unjuk rasa mahasiswa menjadi perhatian utama forum ini.

“Forum ini akan menjadi wadah untuk memberikan gagasan konstruktif. Pemerintah daerah butuh pandangan akademisi agar solusi yang diambil lebih komprehensif,” tegasnya.

Dialog dengan Mahasiswa

Dedi juga menyinggung situasi politik dan aksi unjuk rasa mahasiswa yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Untuk meredakan ketegangan, Pemda Jabar bersama Forum Rektor akan membuka ruang dialog.

“Direncanakan hari ini, Rabu (03/09), Pemda Provinsi Jabar membuka ruang dialog bagi mahasiswa di halaman Gedung Sate Bandung. Kita akan memfasilitasi, mendengarkan, kemudian insyaallah seluruh gagasan konstruktif akan kita tampung,” kata KDM.

Dedi menegaskan, dalam forum dialog nanti dirinya akan hadir sebagai sosok orang tua yang mengayomi mahasiswa. “Namanya anak muda, namanya mahasiswa, semangatnya luar biasa. Gubernur hadir sebagai orang tua,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Jelang pernikahan putra sulungnya, Maula Akbar, dengan Wakil Bupati Garut Putri Karlina, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah pesan mendalam penuh makna sebagai bentuk restu sekaligus harapan orang tua.

Dalam momen yang sarat emosional tersebut, Dedi Mulyadi tak hanya bicara soal pernikahan, tapi juga menyelipkan refleksi pribadi sebagai bekal sang anak dalam membangun rumah tangga.

“Ayah ini bukan contoh yang paling sempurna dalam rumah tangga, tapi ayah berharap Aa (Maula Akbar) bisa menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih baik. Ini harus jadi pernikahan pertama dan terakhir,” ungkapnya dengan suara bergetar.

Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya komitmen dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Ia meminta putranya untuk siap menghadapi segala dinamika kehidupan pernikahan, dari yang paling manis hingga tantangan paling berat.

“Kalau Aa sudah memutuskan menikahi Teh Putri, maka Aa juga harus menerima semua sisi dirinya. Bukan hanya dari kecantikannya atau jabatannya sebagai Wakil Bupati, tapi juga sisi lainnya—termasuk kalau bawel, cemburuan, semua harus diterima dengan lapang,” tuturnya.

Tak berhenti di situ, Dedi juga mengingatkan pentingnya peran ayah tiri yang utuh dalam pernikahan ini. Putri Karlina diketahui memiliki tiga anak dari pernikahan sebelumnya, dan menurut Dedi, ketiganya harus diperlakukan sebagai anak kandung.

“Tidak ada istilah anak sambung. Mereka harus menjadi anak Aa sendiri. Sayangi mereka sepenuh hati. Karena kalau Aa menerima ibunya, Aa juga harus menerima anak-anaknya,” pesan Dedi penuh makna.

Ia bahkan menambahkan, dirinya kini sudah merasa menjadi seorang kakek—bukan hanya karena status, tapi karena rasa kasih yang tumbuh dari keterikatan.

“Mulai sekarang, tiga anak itu adalah cucu kesayangan ayah. Jadi ayah sekarang resmi jadi Aki,” ujarnya sambil tersenyum.

Gubernur juga menyebut bahwa anak-anak Putri Karlina sudah dekat dengan putrinya, Ni Hyang, dan membangun relasi yang hangat, khususnya dengan si kecil Acen yang disebut-sebut menjadi favorit.

Pernikahan Maula Akbar dan Putri Karlina diharapkan tak hanya menjadi ikatan dua pribadi, tapi juga penyatuan dua keluarga yang dilandasi cinta, penerimaan, dan komitmen seumur hidup. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 telah mencapai 96,31 persen. Meski angka tersebut tinggi, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Dr. Herman Suryatman, menegaskan bahwa Pemprov tetap fokus pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan.

Pernyataan itu disampaikan Herman dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/06/2025). Ia hadir untuk memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi, mewakili Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Fokus pada Efektivitas dan Ketepatan Sasaran

“Realisasi belanja telah mencapai 96,31 persen. Namun capaian ini tetap jadi perhatian bersama. Kami ingin meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran,” ujar Herman di hadapan anggota dewan.

Menurutnya, penguatan pengendalian dan monitoring menjadi langkah utama untuk mengatasi potensi hambatan dalam pelaksanaan program. Sinergi antara tahapan perencanaan dan penganggaran juga diperketat, agar kegiatan berjalan tepat waktu dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BACA JUGA: Jelaskan Isu Tunggakan BPJS, Sekda Jabar: Pilkada Serentak Jadi Prioritas Anggaran

Surat Peringatan dan Pengawasan Rutin

Herman menjelaskan, setiap minggu BPKAD Jawa Barat mengirimkan surat peringatan kepada seluruh perangkat daerah. Selain itu, Sekda juga menyampaikan pengingat langsung setiap bulan melalui berbagai cara, termasuk telepon dan pesan WhatsApp.

“Kami tidak segan mengingatkan langsung. Tujuannya untuk memastikan percepatan penyerapan anggaran tetap berjalan dengan menjaga kualitas,” katanya.

Hasil, Manfaat, dan Dampak Jadi Tujuan Akhir

Pemprov Jawa Barat, lanjut Herman, kini berorientasi pada hasil. Setiap anggaran yang dibelanjakan dituntut memberi manfaat yang nyata, bukan hanya serapan semata.

“Orientasinya bukan hanya pada angka serapan, tapi hasil, manfaat, dan dampak jangka panjang bagi masyarakat,” tandas Herman.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa meskipun target anggaran telah tercapai secara nominal, Pemprov Jawa Barat tetap memperkuat aspek kualitas dan akuntabilitas. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap menyelesaikan tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan senilai Rp330 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Dr. Herman Suryatman, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (23/06/2025).

Penjelasan Langsung dari Sekda Jabar

Herman ditugaskan oleh Gubernur Dedi Mulyadi untuk menjawab pandangan umum fraksi, khususnya soal utang layanan BPJS. Ia menegaskan bahwa layanan kesehatan tetap berjalan, meskipun ada tunggakan.

“Layanan kesehatan tetap terjaga. Komitmen kami adalah menyelesaikan kekurangan pembayaran dalam perubahan APBD tahun 2025,” kata Herman, dikutip dari situs resmi DPRD Jabar.

Rincian Tunggakan Dua Tahun Terakhir

Total tunggakan BPJS untuk kabupaten dan kota mencapai Rp330 miliar. Pada tahun anggaran 2023, jumlahnya sebesar Rp80 miliar. Sementara pada 2024, angkanya melonjak hingga lebih dari Rp250 miliar.

“Pada 2023, usulan dari Karawang dan Bekasi tidak masuk RKPD, sehingga tidak ada alokasi anggaran. Sedangkan pada 2024, kami harus memprioritaskan dana untuk Pilkada Serentak,” jelas Herman.

Pilkada Butuh Anggaran Besar

Pemprov Jabar mengalokasikan lebih dari Rp1,6 triliun untuk mendukung Pilkada 2024. Adapun fresh money yang disupport pada tahun anggaran 2024, adalah 600 milyar lebih.

“Adapun untuk tahun 2025 kami support tentu atas izin dan atas komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat sebesar 483 milyar lebih,”  ujar Herman.

Komitmen Menjaga Layanan Publik

Herman menegaskan, meskipun terdapat tunggakan, layanan BPJS tetap akan berjalan. Pemprov menjamin pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan terganggu.

“Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Salus populi suprema lex esto,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan kali ke-14 secara berturut-turut Pemprov Jabar meraih opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah.

Dilansir dari laman resmi Pemprov Jabar, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, pada Senin (26/05/2025), dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa KDM ini menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan baru BPK yang kini tak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada manfaat nyata (outcome dan benefit) dari penggunaan anggaran.

“Administrasi yang baik tidak berarti jika uang negara hanya berputar di lingkup birokrasi tanpa berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar KDM.

Fokus pada Pajak dan Aset

KDM juga menyinggung sejumlah catatan penting terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor serta pengelolaan aset daerah. Ia menegaskan bahwa kelemahan dalam pengelolaan pajak kendaraan akan diperbaiki mulai tahun 2025.

Lebih lanjut, KDM mengungkapkan langkah tegasnya terhadap aset daerah yang dikelola oleh BUMD namun tidak memberikan manfaat, termasuk kasus aset Palaguna yang telah beberapa kali berpindah tangan ke pihak ketiga.

“Saya lebih memilih tidak memiliki BUMD daripada membiarkan BUMD menggerogoti APBD dan mengalihfungsikan aset daerah,” tegasnya.

Ia memastikan akan dilakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan langkah strategis ke depan.

Apresiasi BPK

Anggota V BPK RI, Bobby Adhitiyo Rizaldi, menyampaikan apresiasinya atas komitmen Pemprov Jabar yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited lebih awal dari tenggat waktu.

Menurut Bobby, opini WTP ke-14 kali ini diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu:

• Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
• Efektivitas sistem pengendalian internal
• Kepatuhan terhadap regulasi
• Kecukupan pengungkapan informasi

“Opini ini mencerminkan konsistensi tinggi Pemprov Jabar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan,” ujarnya.

Pencapaian ini diharapkan dapat terus dijaga dan berimplikasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara luas. (Cr5)